Selasa, 04 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Beda dengan PKS, PAN Tak Setuju Gibran-Bobby Dikaitkan Dinasti Politik

Beda dengan PKS, PAN Tak Setuju Gibran-Bobby Dikaitkan Dinasti Politik

redaksi Jumat, 06 Desember 2019 11:20 WIB
news.detik.com
PAN tak ingin menyimpulkan majunya Gibran dan Bobby sebagai upaya membangun dinasti politik.
Jakarta (SIB)
Putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, siap maju pada Pilkada 2020. PAN tak ingin menyimpulkan majunya Gibran dan Bobby sebagai upaya membangun dinasti politik.

Waketum PAN, Totok Daryanto, mengatakan tiap orang punya hak untuk maju Pilkada. Hak politik tersebut dijamin konstitusi.
"Ya nggak usah jauh-jauhlah bicara dinasti politik segala. Itu kan hak warga negara. Ya artinya boleh saja. Kamu saja boleh kok. Apalagi anak presiden nggak boleh. Gimana itu. Ha-ha-ha.... Anak saya aja boleh maju Pilkada, anak tukang bakso boleh, presiden boleh. Itu hak konstitusional," kata Totok Daryanto di DPP PAN, Jl Daksa, Selong, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (5/12).
Di lokasi yang sama, Ketua DPP PAN Yandri Susanto pun punya pendapat yang hampir sama. Yandri bercerita soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan soal dinasti politik.

Menurutnya, siapa pun dibolehkan maju ke Pilkada asalkan tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku.

"Kami membuat undang-undang soal Pilkada No 8 Tahun 2016 dulu itu kan dibatalkan MK. Bahwa dinasti itu boleh. Dulu menurut kami kan nggak boleh, kalau mau maju lagi berselang lima tahun. Ternyata dibatalkan oleh MK UU yang kami buat. Jadi kalau ada Gibran atau siapa pun warga negara yang ingin maju Pilkada, selama itu tidak bertabrakan dengan undang-undang nggak ada masalah. Silakan saja. Tinggal rakyat mau milih atau nggak," kata Yandri.

Diketahui, Gibran ingin maju pada Pilwalkot Solo. Sedangkan Bobby siap maju pada Pilwalkot Medan dan sudah mendaftar ke PDIP.
Terkait hal ini, Presiden PKS Sohibul Iman sempat menyinggung soal dinasti politik yang bisa mengganggu demokrasi. Sohibul mengatakan adanya dinasti politik akan menimbulkan distorsi yang besar. Dia berharap dinasti politik tidak dikembangkan di negara demokrasi.

"Ya kita sebagai pihak yang concern dengan masalah demokrasi, kan demokrasi yang ingin kita bangun demokrasi substansial ya bukan prosedural, tentu harus terbebas dari distorsi," kata Sohibul di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Sebelumnya, pihak Istana pun meluruskan anggapan Jokowi ingin membangun dinasti politik. Moeldoko mengatakan Istana sama sekali tidak ikut campur soal Gibran dan Bobby pada Pilkada.

"Anggapan itu kan perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12). (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments