Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Bawaslu Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek Soal Dukung Jokowi

Bawaslu Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek Soal Dukung Jokowi

* KPU Minta Prabowo Lapor
admin Selasa, 02 April 2019 09:48 WIB
CNN Indonesia/Bimo Wiwoho
Bawaslu Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek soal Dukung Jokowi Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja
Jakarta (SIB) -Bawaslu Kabupaten Garut akan segera mengklarifikasi keterangan eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang mengaku diminta Kapolres Garut menggalang dukungan bagi pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pun demikian Kapolres Garut juga segera diminta keterangan.

"Masih akan diklarifikasi itu mantan kapolsek dan kapolres oleh Bawaslu Garut, dengan supervisi Bawaslu Jabar," ujar Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (1/4).

Rahmat mengingatkan agar seluruh aparat kepolisian tetap bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Hal ini, kata dia, sesuai dengan telegram Kapolri 18 Maret lalu tentang instruksi agar kepolisian netral dalam Pemiu 2019.

"Sudah ada telegram dari Kapolri. Kami imbau agar jajaran Polri mengikuti telegram tersebut mengenai netralitas Polri," katanya.
Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan menggalang dukungan Jokowi-Ma'ruf oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Garut.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah pernyataan eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis yang mengaku diarahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi paslon nomor urut 01.

Ia menegaskan bahwa sesuai UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.

KPU Minta Prabowo Lapor Bawaslu
Sementara itu, Capres Prabowo Subianto bicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu. KPU meminta jika ada dugaan pelanggaran netralitas untuk dilaporkan ke Bawaslu.

"Apabila ada dugaan pelanggaran netralitas aparat silakan dilaporkan ke Bawaslu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Sabtu (30/3) malam.

Lantas, benarkah ada pejabat yang perintahkan aparat untuk mendukung salah satu paslon?

"Ya benar atau tidak itu kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut," ujar Wahyu.

Terkait debat keempat, Wahyu mengatakan debat berjalan dengan dinamis. Ia berharap pesan damai yang disampaikan Jokowi maupun Prabowo bisa menciptakan suasana damai dalam pemilu.

"Debat keempat berlangsung dengan dinamis dan kritis, tetapi tetap mengedukasi dan menunjukkan sikap saling menghormati antar kandidat. Semoga pesan moral damai yang disampaikan kandidat akan menciptakan suasana yang damai dan kondusif dalam Pemilu 2019," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam debat keempat berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu.

"Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu," ujar Prabowo.

Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula aparat yang dibicarakannya itu. (CNNI/detikcom/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments