Minggu, 20 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Bamsoet Sebut Jadi Tidaknya Amandemen UUD Diputus Tahun Ketiga MPR 2019-2024

Bamsoet Sebut Jadi Tidaknya Amandemen UUD Diputus Tahun Ketiga MPR 2019-2024

* PPP Buka Pintu Amandemen Asal Publik Dilibatkan
admin Kamis, 10 Oktober 2019 10:43 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Jakarta (SIB) -Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan amandemen UUD 1945 terkait GBHN tak dilakukan dalam waktu dekat. Bamsoet menyebut MPR ingin menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami menyerap aspirasi, keinginan sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat lain yang tidak ingin adanya amandemen, karena yang ini sudah bagus," kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Bamsoet menjelaskan MPR akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945 pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024. Pada tahun kedua, dia mengatakan MPR akan menyimpulkan apa-apa saja yang perlu diamandemen.

"Saya sebagai Ketua MPR menghargai pendapat itu. Barangkali yang paling baik setahun, tahun ini kita ingin membuka diri, mendengar seluruh masukan masyarakat, semua lapisan. Nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu mana-mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini," jelasnya.

Barulah pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR memutuskan apakah mengamandemen UUD 1945 atau tidak. Politikus Partai Golkar itu memastikan MPR tidak tergesa-gesa dalam mengamandemen UUD.

"Lalu tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," terang Bamsoet.

PPP Buka Pintu
Sementara itu, Fraksi PPP di MPR membuka pintu untuk amandemen UUD 1945 demi mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun Wakil Ketua MPR dari F-PPP, Arsul Sani, mengingatkan agar masyarakat turut dilibatkan dalam rencana tersebut.

"PPP tidak menutup pintu terhadap wacana amendemen kelima UUD 1945. Namun PPP meminta agar ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya agar terbentuk diskursus amendemen UUD yang melibatkan banyak elemen masyarakat," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (9/10).

Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam rencana amendemen itu bisa dimulai dengan menyosialisasi rekomendasi materi amendemen UUD 1945 yang dihasilkan MPR periode 2014-2019. Selain itu, kata Arsul, program Sosialisasi 4 Pilar bisa dimanfaatkan untuk membangun diskursus soal amendemen UUD 1945 di masyarakat.

"PPP meminta agar rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR RI periode lalu dimasyarakatkan sebagai langkah awal. Selain itu, Sosialisasi 4 Pilar MPR juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tersebut dan membentuk diskursus yang sehat dan luas," tuturnya.

Sementara itu, terkait kekhawatiran sejumlah pihak soal meluasnya pembahasan amendemen UUD 1945, Arsul mengatakan tak tertutup kemungkinan hal itu terjadi. Namun dia memastikan seluruh fraksi di MPR akan membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan.

"Kekhawatiran bahwa wacana amendemen ini akan melebar ke mana-mana tentu tidak terhindarkan. Namun kesembilan fraksi dan kelompok anggota/DPD perlu menyepakati lebih dulu area dimana amendemen tidak akan mengarah ke sana," ujar Arsul.

"Sehingga kalaupun ada area lain di luar GBHN yang diajukan, maka tidak mengacaukan sistem dasar ketatanegaraan kita," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, wacana amendemen UUD 1945 terkait GBHN menimbulkan kekhawatiran akan melebar. Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebagian kelompok khawatir pembahasan amendemen menjalar ke pasal-pasal lain, seperti pemilihan presiden hingga masa jabatan kepala negara.

"Sebagai sebuah kemungkinan atau kekhawatiran bahwa itu bisa melebar ke kanan-ke kiri saya kira bisa, karena istilahnya begitu GBHN diamendemen menjadi sebuah ketetapan MPR dan masuk dalam UUD, maka kemudian ada sisi lain yang harus dipertimbangkan," kata Muzani, Senin (7/10).

"Misalnya GBHN itu berdiri sendiri atau bagaimana, ukurannya bagaimana bahwa presiden telah melaksanakan GBHN, maka kemudian berpikir mandataris MPR lagi karena GBHN yang membuat MPR, presiden harus melaksanakan GBHN berarti presiden menjadi mandataris MPR. Kalau sudah mandataris MPR berarti presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kemungkinan, itu mungkin terjadi, mungkin," sebut Muzani. (detikcom/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments