Sabtu, 25 Mei 2019
  • Home
  • Headlines
  • Bamsoet: Tolak Hasil Pemilu, Artinya Tolak Hasil Pilpres dan Pileg

Bamsoet: Tolak Hasil Pemilu, Artinya Tolak Hasil Pilpres dan Pileg

* Pengamat: Penolakan tak Pengaruhi Apa-apa
admin Kamis, 16 Mei 2019 10:06 WIB
SIB/Dok
Bambang Soesatyo
Jakarta (SIB) -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengingatkan, penolakan hasil Pemilu 2019 artinya menolak hasil pemilihan presiden dan legislatif sekaligus.

Sebab, dua jenis pemilu tersebut dilakukan secara serentak. Hal ini disampaikan untuk menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu.

"Konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui, misalnya, itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif. Sementara partai-partai pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut Bambang, semua caleg sudah berdarah-darah memperebutkan kursi DPR di daerah pemilihan masing-masing, bukan hanya caleg dari koalisi capres-cawapres petahana Jokowi-Ma'ruf, melainkan juga koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Karena itu suatu paket atau kesatuan pileg dan pilpres itu yang diadakan langsung dalam satu hari," kata Bambang. Alih-alih menyatakan penolakan terhadap hasil pemilu, Prabowo diminta untuk menempuh jalur hukum.

Bambang mengatakan bentuk kecurangan pemilu bisa dilaporkan lewat mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, cara ini lebih baik daripada mengeluarkan narasi negatif di masyarakat tanpa bukti jelas.

"Marilah kita lebih berdewasa dalam berpolitik. Kalau kita memiliki bukti-bukti yang sah adanya kecurangan, ada saluran yang disiapkan oleh negara, yaitu MK," kata Bambang.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari masa kampanye hingga rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Bukan Pileg
Sementara itu, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden. "Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau.

Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Andre juga ditanya apa yang akan dilakukan BPN setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungannya 22 Mei.

Dia mengaku belum mengetahui rencana setelah 22 Mei. Namun, sejauh ini BPN akan terus memantau proses yang dilakukan KPU setelah pernyataan Prabowo ini.

"Yang jelas kami fokus dulu memantau apakah KPU akan melakukan perbaikan atau tidak," ujar Andre.

Tak Memengaruhi Apa-apa
Di sisi lain, pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai, penolakan capres Prabowo Subianto terhadap penghitungan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum tidak akan memengaruhi apa-apa.

"Karena kita enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu tidak memengaruhi apa-apa," kata Zainal saat dihubungi, Rabu (15/5).

"Karena yang memengaruhi itu tatkala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi," tambah dia.

Zainal mengatakan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK itulah bukti-bukti atas klaim kecurangan disampaikan. MK juga satu-satunya lembaga yang bisa menganulir keputusan KPU.

"Buktikan kecurangan-kecurangan itu, mana datanya. Kalau KPU salah dalam penghitungan, tunjukkan salahnya. Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang tunjukkan mana ketidakberimbangannya. Baru kemudian disusun logika yang namanya kecurangan TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," kata Zainal.

Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum UGM ini menyarankan kubu Prabowo-Sandi saat ini fokus mempersiapkan segala sesuatu untuk membuktikan kecurangan di MK. "Karena nanti kan cuma berapa hari batas untuk memasukkan (gugatan). Tiga hari dari pengumuman (penetapan KPU). Maka kalau dia mendalilkan bahwa terjadi kecurangan, dalil itu harus dibuktikan," ujar Zainal. (Kps/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments