Jumat, 24 Mei 2019
  • Home
  • Headlines
  • BPK Dibantah, Sekdaprovsu Tuding DPRDSU Ikut Bersalah

BHP Rp2,2 Triliun Mengendap, Anggota DPRDSU: Pemprovsu Bisa Terjerat Hukum

BPK Dibantah, Sekdaprovsu Tuding DPRDSU Ikut Bersalah

*Dewan Kaget Ada Penggunaan Bansos Rp43,7 M Tak Sesuai Ketentuan
Sabtu, 21 Juni 2014 09:49 WIB
Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH
Medan (SIB)- Kalangan DPRD Sumut memberi “warning” kepada Pemprovsu untuk segera membayar kekurangan dana BHP (Bagi Hasil Pajak) daerah ke kabupaten/kota Rp2,2 triliun. Sebab, jika dalam waktu 60 hari terhitung sejak LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) disampaikan BPK tidak ada tindak-lanjutnya, Pemprovsu bisa terjerat hukum.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Guntur Manurung SE kepada wartawan, Jumat (20/6) di DPRD Sumut menanggapi  LHP  BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provsu tahun anggaran 2013 menemukan Pemprovsu tidak mematuhi UU No 28/2009, sehingga terdapat kekurangan penyaluran BHP daerah ke kabupaten/kota Rp2,2 triliun.

“Sesuai Pasal 20 UU No 15/2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, jelas dinyatakan, bahwa pejabat dalam hal ini gubernur, bupati/wali kota wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan wajib memberi penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan,” ujar Guntur.

Jawaban dan penjelasan tersebut, tandasnya, selambatnya disampaikan 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai berita acara yang telah dibuat dan pada Pasal 21 disebutkan, lembaga perwakilan rakyat dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan pembahasan sesuai kewenangannya.

“Di sini gubernur bisa terjerat dengan hukum, jika Pemprovsu tidak mematuhi amanah  UU No 28/2009 tersebut, karena bisa saja lembaga DPRD Sumut merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan, ke mana sebenarnya kekurangan dana BHP tersebut disalurkan, karena sudah dianggarkan di APBD TA 2013,” jelas Guntur Manurung.

Dalam kesempatan itu, Guntur juga menyampaikan beberapa item temuan BPK yang dianggap bermasalah, sehingga BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap LKPD, di antaranya pendapatan dan belanja Rumah Sakit Haji Medan tahun 2013 tidak melalui mekanisme APBD dan tidak didukung dengan catatan yang memadai.

Begitu juga aset tetap senilai Rp948,9 miliar, tandas Guntur, BPK tidak dapat meyakininya, karena tidak didukung catatan dan keterangan yang memadai serta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Aset lainnya senilai Rp55,5 miliar tidak didukung dengan dokumen dan keterangan yang memadai.

“BPK juga mengingatkan Pemprovsu mencermati, memberi perhatian dan menindaklanjuti masalah saldo investasi non permanen dana bergulir Rp6,3 miliar dan dana bergulir yang diragukan tertagih Rp1,7 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Realisasi jasa pelayanan atas pendapatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan sosial tahun 2013 pada Rumah Sakit Jiwa tidak sesuai ketentuan Rp3,7 miliar,” ujar Guntur.

Kemudian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp787,3 juta, tambah politisi Partai Demokrat ini, BPK tidak dapat meyakini keterjadiannya, kekurangan volume pekerjaan pada 4 SKPD senilai Rp3,7 miliar.

“Yang membuat kita kaget, BPK juga menemukan dana belanja hibah dan Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp308,9 miliar belum dipertanggungjawabkan dan penggunaan belanja Bansos Rp43,7 miliar tidak sesuai ketentuan. Padahal dana Bansos di APBD TA 2013 tidak satupun dicairkan oleh Pemprovsu,” tandas Guntur.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi lembaga legislatif, dana Bansos siapa yang dicairkan Pemprovsu tersebut. Padahal Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah menyurati Pemprovsu untuk sementara menunda pencairan dana Bansos di APBD TA 2013, untuk menghindari temuan-temuan hukum di kemudian hari.

“Tapi tiba-tiba ada temuan BPK,  penggunaan belanja Bansos Rp43,7 miliar tidak sesuai ketentuan. Ada apa ini. Berarti ada yang tidak beres. Dana Bansos siapakah yang dicairkan Pemprovsu tersebut. Ini patut kita pertanyakan melalui hak interpelasi,” ujar Guntur Manurung yang mengaku sangat kesal atas “kandasnya” pengajuan hak interpelasi.

SEKDAPROVSU BANTAH

Sementara itu, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis membantah kalau Pemprovsu telah melanggar UU No.28/2009 terkait penyaluran dana Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah ke kabupaten/kota. Walaupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan dalam laporannya ke DPRDSU, Pemprovsu ditemukan kekurangan penyaluran bagi hasil pajak (BHP) daerah ke kabupaten/kota Rp 2,2 triliun. “Saya kira itu bukan Pemprovsu saja, tapi kesalahan kita bersama dengan dewan. Bahwa kekurangan BHP itu adalah sebuah proses kekurangan dalam penetapan APBD Sumut yang terjadi sejak tahun 2009-2011 bersama dewan,” kata  Nurdin Lubis kepada wartawan di kantor Gubsu, Jumat (20/6) petang.

Dia mengatakan, pihaknya sudah akan mulai secara bertahap menyelesaikan kekurangan BHP Rp 2,2 triliun itu pada tahun 2014 ini. “Dengan kita tampung Rp 1,6 triliun tahun ini, tentu dengan demikian kekurangannya sebesar Rp 600 miliar itu akan diusulkan ditampung pada anggaran tahun 2015 mendatang. Jadi sisa pembayaran Rp 600 miliar itu bisa lunasi tahun 2016,” katanya.

Dia juga mengatakan, dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Gubsu H Gatot Pujo Nugroho. “Jadi persoalan masalah BHP itu sudah berakumulasi sejak tahun 2009 lalu sampai tahun 2011. Persoalan itu baru bisa kita selesaikan  tahun 2016 mendatang. Tapi dengan catatan semua harus komit, termasuk anggota dewan bersama-sama dengan kita dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya, seraya mengatakan, dewan juga harus rela dan fokus dalam menyelesaikan pembayaran BHP tersebut.

Dia juga mengatakan, kalau Pemprovsu membayar semua Rp 2,2 triliun itu, bisa saja. “Tapi kalau Rp 600 miliar itu kita bayar tahun ini, tentu apalagi yang kita berbuat kepada masyarakat nanti?. Karena masyarakat kita butuh pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi,” ujarnya seraya membantah kalau kas Pemprovsu kosong saat ini.

Memang lanjut dia, Pemprovsu dan semua pihak yang terkait haruslah membuat sebuah kebijakan dalam melunasi BHP tersebut, tanpa harus melupakan faktor pelayanan dan pembangunan di  Sumut. “Jadi masalah BHP ini sudah terjadi sejak tahun 2009, dan ini merupakan kesalahan bersama. Jika sejak tahun 2009 kita melakukan pengelolaan anggaran secara disiplin, dan menganggarkan sesuai alokasi yang dilakukan, tidak begini jadinya, makanya kita mulai memperbaikinya sejak tahun 2011 lalu sampai saat ini. Bahkan kini juga masih sedang berjalan,” katanya mengakhiri.(A16/d)



Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments