Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Atasi Over Kapasitas Penjara, Aparat Diminta Jangan Asal Tahan

Atasi Over Kapasitas Penjara, Aparat Diminta Jangan Asal Tahan

Selasa, 25 April 2017 10:43 WIB
SIB/Menkum HAM.go.id
MENGHADIRI: Menkum HAM Yasonna Laoly menghadiri diskusi terkait penjara yang saat ini telah over kapasitas di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (20-21/4).
Jakarta (SIB) -Kapasitas penjara dalam kondisi sangat memprihatinkan. Satu kamar yang seharusnya diisi 5 orang, acap kali dihuni 30-an terpidana.

Ditjen Pemasyarakatan harus memutar otak bagaimana mengatasinya. Peneliti Pusako Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Charles Simabura meminta aparat penegak hukum jangan asal menahan orang. Polisi, jaksa dan hakim diminta profesional dan memikirkan masak-masak apabila hendak menahan.

"Bagi aparat penegak hukum diharapkan untuk tidak terlalu mudah memberikan status penahanan bagi tersangka atau terdakwa khususnya pada tindak pidana umum. Karena selama ini seringkali tahanan dititipkan di LP dikarenakan keterbatasan ruang tahanan penyidik, penuntut dan pengadilan dan rumah tahanan negara. Hal demikian ikut berkontribusi bagi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan," ujar Charles di sela-sela diskusi bersama Menkum HAM Yasonna Laoly diskusi di Hotel JW Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4).

Beberapa kasus yang mencuat di antaranya kasus laundry di Jakarta Timur. Linda ditahan jaksa dan hakim selama 3 bulan atas tuduhan penggelapan celana dalam yang dicuci. Belakangan, tuduhan itu tak terbukti.

Di Tangerang, Tajudin ditahan karena tuduhan eksploitasi anak. Penjual cobek itu dinilai memanfaatkan dan menarik keuntungan dari anak-anak yang membantunya. Tajudin mendekam 9 bulan di penjara dan dibebaskan karena tuduhan itu tak terbukti.

Cara mencegah over kapasitas lainnya yaitu setelah terdakwa menjadi terpidana. Mereka harus diberi akses remisi, pembebasan bersyarat(PB) dan cuti menjelang bebas (CMB), dengan mudah.

"Selama ini pemberian remisi, PB dan CMB bagi pelaku tindak pidana umum seringkali dipersulit bahkan banyak yang kehilangan haknya tersebut. Banyak narapidana yang tidak mengetahui hak mereka dan seringkali dibebani dengan pungli manakala mereka mengajukan haknya," kata Charles.

"Dikarenakan remisi, PB dan CMB merupakan hak, semestinya diberikan secara otomatis tanpa melalui proses permohonan yang berbelit-belit," ujar Charles.

Charles juga setuju PP 99/2012 untuk direvisi, khusus terpidana narkoba. Pengetatan remisi kepada pengguna narkoba dinilai tidak efektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Saat ini, hanya 28 persen gembong narkoba dari terpidana kasus narkotika yang menghuni penjara.

"Terkait kebijakan remisi dapat diberikan bagi sesorang yang terlibat narkoba khususnya pengguna dan tidak ditujukan kepada bandar," cetus Charles.

Namun, Charles menilai revisi PP 99 di atas bukan solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan over kapasitas. Sebab over kapasitas menjadi tanggung jawab bersama, dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

"Akhirnya melakukan revisi PP 99/2012 tidaklah menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan konstitusi maka kejahatan luar biasa harus ditanggulangi dengan upaya yang luar biasa sejak dari proses peneyelidikan sampai dengan pemidanaan," papar Charles.

Hadir dalam kesempatan mantan Wakil Ketua MK Harjono, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Nyoman Serikat Putra Jaya dan Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Hartiwiningsih dan guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho.

Tampak hadir pula ahli pencucian uang Yenti Garnasih, pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Refly Harun, Direktur Pukat UGM Oce Madril, Pjs Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari dan Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya.

Cegah Salah Tangkap
Gilang Ilham Jaelani (19) harus meringkuk di penjara di masa mudanya. Mirisnya, dia dipenjara bukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi ditahan tanpa dosa.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berkata sudah saatnya pimpinan lembaga penegak hukum, utamanya Kapolri dan Jaksa Agung, membuat peraturan bagi bawahannya yang melakukan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Kapolri dan Jaksa Agung seharusnya menetapkan sanksi bagi bawahannya jika dalam melaksanakan kewenangan subjektifnya menangkap orang lalu menahannya namun kemudian divonis bebas murni (vrijspraak) ataupun lepas dari hukuman (onlag) oleh hakim dengan putusan yang sudah berkekuatan tetap (inkracht).

Dengan adanya sanksi oleh pimpinan lembaga penegak hukum ini, anggota Fraksi PPP itu menyebut aparat penegak hukum akan dipaksa untuk bekerja lebih profesional. Selain itu, juga mendorong aparat tidak hanya semata menggunakan subjektifitasnya saja dalam menggunakan kewenangan melakukan upaya paksa menangkap dan menahan.

"Ini untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menggunakan diskresinya sesuai KUHAP. Sudah ada sarana praperadilan untuk mengontrol upaya paksa. Namun kan sarana hukum ini sering melihat sah-tidaknya upaya paksa itu secara sederhana saja," ujar Arsul saat dihubungi, Senin (24/4).

Arsul juga menyayangkan penahanan Gilang yang terbukti tidak melakukan tindak pidana kejahatan. Arsul berkata negara tak cukup hanya membayar ganti rugi kepada pemuda 19 tahun itu.

"Tidak cukup negara hanya memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan PP 92/2015. Apalagi prosedur untuk mendapatkan ganti rugi akibat salah tangkap dan salah tahan seperti itu tidak sederhana prosedurnya tapi perlu waktu panjang sehingga tidak gampang bagi rakyat biasa seperti Gilang," katanya.

Kasus ini berawal saat Gilang yang merupakan pegawai minimarket di Kebon Pala, Jakarta Timur, dituduh terlibat terlibat pencurian bersama tiga rekannya, yaitu Slamet Riyadi, Dera, dan Rian

Keempatnya dituduh melakukan pembobolan brankas tempat mereka bekerja pada 7 September 2013. Uang Rp 5,7 juta raib. Pemilik yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke polisi dan segera menindak. Keempatnya langsung dijebloskan ke penjara sejak 9 September 2013 dan diproses dalam berkas terpisah.

Nah, di pengadilan semuanya terbongkar. Gilang ternyata tidak terbukti terlibat pencurian tersebut. Ia hanya disebut-sebut oleh Slamet, padahal tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan ia ikut terlibat pencurian.

Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) membebaskan Gilang pada 7 Januari 2014. Tapi jaksa tidak terima dan tetap ngotot bila Gilang terlibat pencurian. Tak tanggung-tanggung, Penuntut Umum meminta Gilang untuk dipenjara selama 1 tahun. (detikcom/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments