Rabu, 13 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Anggota DPRDSU Tegaskan Dana Penanggulangan Banjir Kota Medan Rp12,4 M Belum Dialokasikan di RP-APBD

Anggota DPRDSU Tegaskan Dana Penanggulangan Banjir Kota Medan Rp12,4 M Belum Dialokasikan di RP-APBD

Pemprov Sumut Diminta Jangan Mengklaim Sepihak
admin Kamis, 25 Juli 2019 09:45 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz menegaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Banggar eksekutif dan legislatif untuk mengalokasikan dana penanggulangan banjir Kota Medan sebesar Rp12,4 miliar di RP-APBD (Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumut tahun 2019. Untuk itu Pemprov Sumut jangan terburu-buru mengklaim di media massa seolah-olah sudah mengalokasikan dana itu.

"Bagi anggota Banggar legislatif, anggaran itu belum jelas dan belum pasti. RP-APBD saja belum diketuk dan Ranperdanya belum disahkan. Bahkan nota KUA PPAS (Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara) masih dalam pembahasan antara Banggar legislatif dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sumut. Kenapa Pemprov Sumut mengklaim sudah mengalokasikannya," tegas Muri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Rabu (24/7) di DPRD Sumut.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyatakan keheranannya terhadap Pemprov Sumut yang berani menyampaikan besaran alokasi anggaran penanggulangan banjir kota Medan sebesar Rp12,4 miliar yang dialokasikan di RP-APBD tahun anggaran 2019.

"Pernyataan atau klaim sepihak soal besaran anggaran penanggulangan banjir Kota Medan itu, jelas-jelas melanggar etika hubungan kemitraan antara DPRD Sumut dengan Pemprov Sumut. Sebab, P-APBD belum disahkan, tapi sudah berani menyebutkan angkanya.
Itu kan nanti bisa menyandera anggota Banggar, karena nota kesepakatan KUA PPAS saja belum ditandatangani," kata Muhri.

Seharusnya, katanya lagi, Pemprov Sumut baru bisa menyampaikan besaran anggaran kalau P-APBD sudah diketok. Terus terang saya terkejut membaca pemberitaan di sejumlah media cetak, bahwa ada anggaran itu, kenapa berani sekali Pemprov Sumut, sementara anggaran itu belum diketok," tegasnya lagi.

Muhri menyarankan, Pemprov Sumut yang kini dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi seharusnya melakukan pertemuan dulu dengan anggota DPRD Sumut asal Dapil Medan untuk membahas penanggulangan banjir di Medan.

"Libatkan teman - teman di Dapil Medan. Jangan one man show, Kepala BPPD Sumut Riadil Akhir Lubis juga tidak boleh menyampaikan statemen seperti itu. Kita semua tahu, bahwa Senin (29/7) baru dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS. Artinya, itu bisa saja hilang, kalau dianggap tidak prioritas," tambahnya.

Sebelumnya, dalam rapat perdana Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan dan Sekitarnya di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur, Selasa (23/7), Kepala BPPD Riadil Akhir Lubis mengungkapkan, Pemprov Sumut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.426.000.000 untuk penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya. Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam R-PAPBD tahun 2019.(M03/c).
T#gs Dana Penanggulangan Banjir Pemprov SumutDPRDSU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments