Jumat, 03 Apr 2020

Terkait Jembatan Bailey Jurusan Siantar-Tanah Jawa Kembali Ambruk

Anggota DPRDSU Nilai Pemerintah Gagal

redaksisib Selasa, 24 Maret 2020 09:27 WIB
SIB/Revado Marpaung

GAGAL : Anggota DPRDSU komisi B Fraksi Gerindra Dapil Siantar-Simalungun Gusmiyadi berfoto sambil menunjukkan kertas yang bertuliskan "Pemerintah Gagal Lagi" dengan latar belakang Jembatan bailey di Pondok 8 Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Senin(23/3/2020).

Tanah Jawa (SIB)
Terkait jembatan bailey jurusan Siantar-Tanah Jawa kembali ambruk, anggota DPRD Sumut Komisi B Fraksi Gerindra Dapil Siantar-Simalungun Gusmiyadi menilai pemerintah gagal. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi, Senin(23/3).

Gusmiyadi mengatakan, kedatangannya ke lokasi mewakili kekecewaan masyarakat atas kinerja pemerintah yang belum sanggup menyelesaikan pembangunan jembatan alternatif penghubung Siantar-Tanah Jawa.

"Saya kira pemerintah sudah melakukan proses analisa terhadap apa yang terjadi di Tanah Jawa ini. Kemudian kita lihat hari ini jembatan putus kembali, sehingga pemerintah dianggap gagal dalam melakukan proses pembangunan ini, mengingat biaya yang dikucurkan sudah cukup banyak", kesalnya.

Gusmiyadi juga mengaku kedatangannya ke lokasi mewakili masyarakat Siantar-Simalungun sebagai daerah pemilihannya.
Jadi meskipun di komisi berbeda, karena ini dapil Saya, Saya akan menunjukkan keberpihakan terhadap apa yang menjadi bagian dari pemikiran masyarakat”, kata dia.

Masih kata dia, kekecewaan mereka akan disampaikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, untuk mendorong pemerintah lebih serius lagi menyelesaikan persoalan ini.

Menurutnya, jembatan selalu rusak karena aliran air yang tidak benar diperbaiki dari hulu, sehingga jembatan hancur dan Nagori yang di sebelah hilir terkena dampak banjir.

Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana hulu air yang selalu melintas bisa diselesaikan dengan tepat.

Kemudian dilakukan kajian, apakah tanah yang ada sekarang digunakan untuk mendirikan jembatan ini layak secara tekstur, atau kemudian kita harus berfikir lain. Apakah kita tarik jembatannya lebih panjang untuk mengantisipasi kelabilan tanah. Di sinilah tugas pemerintah melakukan kajian. Sekali lagi, pemerintah memiliki sumber daya yang besar untuk bisa menyelesaikan persoalan ini.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah harus memikirkan cara sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan. “Kita berharap secepatnya Gubsu bisa memobilisasi stakeholder terkait untuk menuntaskannya, pungkasnya.(S13/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments