Minggu, 09 Agu 2020

Anatomi Kecurangan Tender dan Pencegahannya

* Oleh Evenri Sihombing, SE, M.Si, Ak, CFE, CFrA, CA (Auditor Madya dan Pemerhati Akuntabilitas Keuangan Negara)
redaksisib Selasa, 07 Juli 2020 17:51 WIB
Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah sampai saat ini masih menjadi bagian porsi yang terbesar dalam struktur APBN/APBD setiap tahun. Pada tahun 2017 dan 2018, belanja modal yang dialokasikan dalam APBD rata-rata sebesar 20,2% dan 19,4%, sedangkan belanja barang dan jasa pada periode yang sama adalah 21,3% dan 23,5% dari nilai total APBD (m.bisnis.com,17 Juli 2019). Artinya, jika dua jenis belanja digabung maka porsi untuk pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 44,8% dan 39,6%. Alokasi anggaran untuk belanja modal dan barang-jasa cukup besar apalagi jika ditambah dengan APBNdan BUMN/D. Alokasi yang besar ini, tentu sangat menggiurkan para pihak.

KPK menyebutkan hampir 80% kasus korupsi yang ditangani terkait dengan pengadaan barang/jasa (news.detik.com, 28 Feb 2019). Para oknum pengusaha, oknum aparat sipil negara (ASN), oknum pejabat pusat/daerah, oknum pihak swasta, oknum korporasi BUMN/D banyak terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi karena pengadaan barang/jasa pemerintah menawarkan keuntungan yang lebih pasti bagi pihak penyedia barang/jasa.

Dalam beberapa kasus, kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dimulai pada saat penyusunan anggaran, perencanaan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), proses pelelangan, pelaksanaan dan sampai serah terima serta pemanfaatannya. Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada kecurangan saat dilaksanakan pelelangan atau tender (bidding).

Kecurangan pada proses tender dapat berdampak pada kualitas, volume, timing, bukan prioritas, misalnya: kualitas infrastruktur yang jelek, barang cepat rusak, biaya pemeliharaan yang tinggi, bukan kebutuhan paling prioritas bagi publik.

Pada umumnya, publik tidak memahami bagaimana kecurangan tender terjadi. Oleh karena itu, praktik-praktik kecurangan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan mengetahui sedikit anatomi kecurangan tersebut, publik memiliki pengetahuan dan kepekaan untuk berpartisipasi mendukung tata kelola pengadaan yang baik dan bersih sehingga praktik-praktik yang tidak sehat tersebut dapat diminimalkan, dihindari dan diawasi bersama.

Modus-modus kecurangan yang sering terjadi pada saat pelelangan (bidding) diuraikan sebagai berikut :
1.Kolusi di antara penyedia barang/jasa
Terdapat empat model kolusi di antara calon penyedia barang/jasa (OECD,2009:2) yaitu cover bidding, bid suppression, bid rotation, dan market allocation. Cover biddingadalah penawaran palsu yaitu seolah-olah terjadi kompetisi yang fair, tetapi tidaklah demikian. Para calon penyedia barang/jasa sudah berkolusi sejak awal. Calon penyedia mengajukan penawaran dengan harga yang paling tinggi mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) dan melampirkan syarat pengadaan yang secara teknis akan terjadi kealpaan sehingga tidak terpilih karena sudah dikondisikan calon pemenang tertentu. Sedangkan "pengantin" yang diarahkan akan jadi pemenang, akan membuat selengkap mungkin persyaratan administrasi, teknis dan harga yang relatif rendah sedikit sehingga benar-benar akan terpilih menjadi pemenang. Bid suppression adalah pengadaan dimana pemenangnya sudah diatur, kompetitor pendamping tidak akan mengikuti kualifikasi, tidak memasukkan dokumen penawaran atau memasukkan dokumen penawaran dengan dokumen yang 'sengaja" dibuat tidak lengkap atau metodologi yang "sengaja" dibuat seadanya seolah-olah masih peserta baru, padahal yang bersangkutan sebenarnya sudah berpengalaman dalam pekerjaan yang sama. Bid rotation adalah pengadaan yang sudah "arisan". Penyedia barang/jasa pada periode tertentu akan menjadi pemenang tetapi pada periode tertentu hanya sebagai pendamping. Seperti arisan, sesama oknum penyedia barang/jasa sudah mengatur sedemikian rupa sehingga pemenang tender bergantian, yang pada waktunya mendapat pekerjaan atau proyek. Market allocation yaitu di antara calon penyedia sudah ada "kavlingan", misalnya pada dinas X, calon penyedia "ABC" tidak akan pernah menjadi pemenang namun tetap saja mengajukan penawaran sebagai pendamping, tetapi pada dinas Y, si pendamping ("ABC") yang pada dinas X kalah, akan menjadi pemenang dinas Y. Market allocation ini tidak hanya terjadi pada tingkat dinas atau lembaga tetapi juga secara geografik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota.

2.Kolusi antara penyedia barang/jasa dengan pemberi kerja
Dalam beberapa kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa,kecurangan tidak hanya terjadi di antara para oknum calon penyedia barang/jasa akan tetapi juga terjadi dengan melibatkan oknum internal instansi. Alokasi anggaran belanja modal dan belanja barang yang telah disetujui antara eksekutif dan legislatif terinformasikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kepada calon penyedia tertentu bahkan ketika masih dalam tahap pembahasan. Dalam beberapa kasus, calon penyedia yang mempersiapkan HPS dan termasuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) untuk diajukan dalam pembahasan anggaran. Calon penyedia melakukan negosiasi agar item barang produksinya, rancangan konstruksinya atau kegiatan tertentu hasil produknya muncul dalam dokumen anggaran intansi, padahal barang tersebut belumlah menjadi prioritas bagi instansi. Pada tahap evaluasi lelang, kesalahan "pengantin" seolah-olah tidak terlihat, tetapi kesalahan kompetitor sangat nyata. Waktu pembuktian kualifikasi calon pemenang diundang lewat surat (email) dan dikontak langsung, sedangkan kompetitor diundang lewat email atau surat sehingga kemungkinan tidak dapat hadir dalam waktu yang ditentukan sehingga terlambat dan akhirnya menjadi gugur.

3.Kolusi antara pemberi kerja, dan lintas lembaga
Dalam beberapa kasus, tidak jarang proses pelelangan dipengaruhi oleh oknum yang lebih tinggi kewenangannya atau melibatkan oknum individu lintas lembaga, meskipun amat sulit untuk membuktikannya. Para pihak ini dapat "menekan" dan "menitip" calon penyedia tertentu kepada oknum instansi pemberi kerja dengan berbagai janji atau tekanan yang halus. Tekanan itu dapat berasal dari eksternal lembaga atau lintas lembaga. Profil calon "pengantin" telah diinformasikan kepada oknum tertentu untuk disesuaikan, dicermati dan dikondisikan. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan (invisible hand) mengendalikan proses tender yang dibungkus dengan rapi. Umumnya, invisible hand ini tidak memiliki jejak yang kasat mata atau tanpa jejak yang mudah kelihatan secara fisik. Namun mereka memiliki daya untuk menciptakan penyedia pemenang melalui tangan-tangan tertentu. Untuk dapat mengungkap aktor di belakang layar ini, diperlukan upaya serba ekstra yaitu keseriusan, komitmen yang tinggi, tenaga ekstra, dana yang cukup dan strategi khusus. Kekuatan ini tidak akan pernah mudah diungkap, walaupun dalam kasus tertentu keterlibatan invisible hand ini dapat diungkap dengan upaya yang serba ekstra usaha.
Mengapa para oknum pelaku curang mau melakukan kecurangan dimaksud? Menurut teori fraud triangle (Cressey:1953) ada tiga penyebabnya yaitu: faktor kesempatan (opportunity), faktor rasionalisasi (rationalization), dan faktor tekanan (pressure). Ada juga karena faktorfee dalam jumlah tertentu, ada fasilitas tertentu yang dinikmati oknum seperti: entertain, barang, uang, dan kemudahan lainnya. Ada juga karena faktor pemerasan ekonomi (economic extortion)dan faktor kerakusan (greedy).
Apa dampak dari proses tender yang tidak fair tersebut? Proses tender yang curang sejak awal akan menghasilkan penyedia barang/jasa yang tidak kompeten. Padahal maksud dari proses tender dikompetisikan adalah untuk memperoleh penyedia barang/jasa yang benar-benar andal. Andal secara teknis (mutu) artinya penyedia barang/jasa benar-benar memberikan nilai tambahan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Andal secara modal artinya penyedia barang/jasa memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan pekerjaan dimaksud apabila suatu saat terjadi penundaan pembayaran karena defisit angggaran tahun berjalan, pekerjaan tersebut tidak terbengkalai atau harus menunggu sampai tahun berikutnya karena dalam beberapa kasus, ada bangunan yang mangkrak karena tiba-tiba pada tahunyang bersangkutan terjadi defisit anggaran, jadi pembayaran harus ditunda sampai tahaun berikutnya. Andal secara manajerial artinya penyedia barang/jasa benar-benar mampu mengelola semua risiko, personil dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dengan efisien dan efektif. Jika penyedia barang/jasa yang tidak andal terpilih menjadi pemenang, maka dipastikan berpotensi besar menimbulkan masalah seperti barang/jasa yang cepat rusak, tidak sesuai mutu, tidak tepat waktu dan berbagai masalah lainnya, yang pada akhirnya pengeluaran dana yang cukup besar untuk pengadaan barang/jasa dimaksud akan sia-sia (useless).
Aroma persekongkolan dapat dirasa tetapi tidak dapat dipegang. Fakta kecurangan membutuhkan bukti-bukti yang kompeten, sah dan valid. Dalam persekongkolan tender para oknum merapatkan barisan agar modus-modus kecurangan mereka tidak terungkap karena akan merugikan mereka. Oleh karena itu, sangat sulit mengungkap kasus kolusi dalam proses tender jika tidak didukung pengaduan orang dalam dan jika tidak dilakukan dengan strategi dan upaya yang serba ekstra oleh aparat penegak hukum dan auditor.

Profiling Map
Untuk menekan tingkat kejadi kecurangan dalam dunia tender, salah satu strategi yang ditawarkan penulis adalah implementasi strategi profiling map. Artinya, peta profil penyedia barang dan jasa berdasarkan antara lain : karakter, kemampuan modal, personil inti, personil manajerial, alat-alat, kemampuan manajerial, pengalaman, struktur keuangan, pengalaman, lokasi atau instansi mitra, anggaran dasar dan dinamika perubahannya, laporan keuangan, laporan pajak, daftar prestasi, daftar black list, dan unsur lainnya. Peta profil ini dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum, auditor dan lembaga-lembaga pemerintahsejak awal sebagai bagian dari pengawasan dini sehingga lebih meminimalkan terjadinya risiko kecurangan.

Dalam peta profil ini penulis menawarkan empat kategori calon penyedia barang/jasa yaitu kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Misalnya penyedia barang/jasa dengan kategori "A"adalah calon penyedia barang/jasa yang secara konsisten adalah perusahaan yang amat baik, berpengalaman minimal beberapa tahun, tidak pernah menimbulkan kerugian keuangan negara, tidak pernah meminjamkan atau dipinjamkan perusahaan baik langsung atau tidak langsung, tidak masuk dalam daftar hitam dan parameter lainnya yang relevan dengan kategori A. Perusahaan yang masuk dalam kelompok korporasi yang berintegritas, konsisten, taat pada ketentuan dan sudah teruji, seharusnya diberikan kesempatan besar dan diprioritaskanmenjadi mitra tetap dari pemerintah. Namun, pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa penyedia barang/jasa dalam kategori A ini secara konsisten berkarakter positif. Dalam periode tertentu, dilakukan pengawasan acak dan mendadak (surprise control) bisa berupa audit, reviu, dan evaluasi. Apabila terjadi kondisi yang amat menyimpang maka penyedia barang/jasa dalam kategori "A" ini langsung masuk dalam kelompok "D". Artinya, penyedia barang/jasa mendapatkan apresiasi karena dipercaya pemerintah dan menjadi prioritas tertinggi untuk melaksanakan suatu pekerjaan/jasa sesuai dengan ketentuan sedangkan penyedia baran/jasa yang masih berkarakter negatif diberikan ruang yang sempit untuk ikut tender.

Modus-modus kecurangan tender sangat banyak dan sangat variatif dengan salah satu faktor adanya kesempatan. Melalui impelementasi profiling map penyedia barang/jasa, diharapkan kecurangan tender dapat diminimalkan. Penyedia barang/jasa yang masuk dalam kategori amat baik, di masa mendatang dapat menjadi mitra tetap pemerintahjika diatur dalam sebuah regulasi seperti penerapan profiling map. Penyedia barang/jasa yang benar, jujur, berintegritas dan profesional sudah waktunya mendapat apresiasi dengan memberikan porsi yang lebih besar untuk membangun bangsa ini. (d)
T#gs Ak CA CFE CFrA M.Si SEAuditor Madya dan Pemerhati Akuntabilitas Keuangan NegaraEvenri SihombingKecurangan Tender
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments