Selasa, 17 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Unjuk Rasa ke Kantor DPRD P Siantar

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Unjuk Rasa ke Kantor DPRD P Siantar

admin Jumat, 06 September 2019 10:26 WIB
SIB/Harryson Manurung
UNJUK RASA: Massa Aliansi Masyarakat Anti Korupsi unjuk rasa ke Kantor DPRD Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kamis (5/9) menyampaikan aspirasi tentang korupsi.
Pematangsiantar (SIB) -Aliansi masyarakat anti korupsi dipimpin Jefri Pakpahan unjuk rasa ke Kantor DPRD Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kamis (5/9) mendesak DPRD meminta penjelasan Wali Kota Pematangsiantar tentang kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo, OTT di Dinas BPKAD dan kondisi kerja pasca realisasi penyertaan modal PD PAUS.

Pengunjukrasa juga menggelar spanduk dan sejumlah poster bertuliskan antara lain DPRD kami yang terhormat, gunakan hak istimewa panggil wali kota, Siantar bebas korupsi cuma mimpi, Tangkap aktor intelektual kasus korupsi di kota ini dan Dukung Polri berantas pungli dan korupsi.

Di hadapan pimpinan sementara DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Ronald Darwin Tampubolon, Daud Simanjuntak, Netty Sianturi bersama rekannya, jurubicara pengunjukrasa, Jefri Pakpahan membacakan aspirasi mereka.

Butir pertama, mendesak DPRD Kota Pematangsiantar agar menggunakan hak istimewanya untuk meminta penjelasan Wali Kota Pematangsiantar tentang kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo, OTT di Dinas BPKAD dan kondisi kerja pasca realisasi penyertaan modal PD PAUS.

Butir kedua, meminta Polri untuk segera mengungkap dan menindak tegas aktor di balik OTT di Dinas BPKAD Siantar, serta butir ketiga memberi dukungan sepenuhnya kepada Polres Pematangsiantar, menindak tegas pelaku korupsi di kota itu.

Menyikapi aspirasi pengunjuk rasa, anggota DPRD Pematangsiantar Ronald Darwin Tampubolon meluruskan tuntutan aksi soal hak istimewa bahwa DPRD hanya memiliki tiga hak (angket, interpelasi dan pengawasan). "Tidak ada hak istimewa DPRD," tegas Ronald Tampubolon.

Timbul M Lingga kemudian menerima aspirasi tertulis yang diserahkan Jefri Pakpahan.

Dikemukakannya, aliansi masyarakat anti korupsi supaya bersabar, menunggu DPRD yang baru tiga hari kerja setelah dilantik, dewan akan membentuk AKD (alat kelengkapan DPRD). Setelah AKD terbentuk akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. "Kami meminta kesabaran," serunya.

Usai mendengar penjelasan massa kemudian membubarkan diri secara tertib. (S02/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments