Selasa, 21 Jan 2020
  • Home
  • Headlines
  • Akhiri Kisruh Penutupan Pemerintahan, Trump Siapkan Deklarasi Darurat

Akhiri Kisruh Penutupan Pemerintahan, Trump Siapkan Deklarasi Darurat

* Senat AS Gagal Loloskan Dua Rancangan Anggaran
admin Sabtu, 26 Januari 2019 10:18 WIB
Donal Trump

Washington (SIB) Gedung Putih dilaporkan sedang mempersiapkan draf proklamasi Presiden Donald Trump untuk mendeklarasikan status darurat nasional demi mengakhiri kisruh penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang gagal diselesaikan di Senat.

Draf deklarasi tersebut bakal mengakhiri perdebatan Kongres mengenai anggaran tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, isu yang selama ini membuat pemerintahan tak dapat dibuka.

Melalui keputusan tersebut, Trump mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sehingga tembok memang harus dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Banyaknya orang asing yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal ke Amerika Serikat setiap hari adalah tantangan langsung terhadap keamanan negara dan menyebabkan darurat nasional," demikian kutipan dalam draf tersebut.

"Kini, untuk itu, saya, Donald J Trump, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya oleh Konstitusi dan hukum Amerika Serikat, termasuk Undang-Undang Darurat Nasional, dengan ini mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan Amerika Serikat." Berdasarkan sejumlah pertimbangan, pemerintah dapat mengucurkan dana US$681 juta dari anggaran Kementerian Keuangan, US$3,6 miliar dari konstruksi militer, US$3 miliar dari dana pekerjaan sipil Pentagon, dan US$200 juta dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Draf ini bocor tak lama setelah Trump mengatakan bakal mencari alternatif lain untuk membiayai tembok perbatasan usulannya jika Senat tak kunjung menyepakati anggaran. "Saya punya alternatif lain jika saya harus mempertimbangkannya, saya akan menggunakan alternatif itu," kata Trump.

Jika Trump benar-benar mendeklarasikan situasi darurat nasional, Korps Insinyur Tentara AS akan dikerahkan untuk membangun tembok. Sebagian tembok tersebut bakal dibangun oleh perusahaan swasta sehingga membutuhkan izin pemerintah untuk pembebasan lahan.

Draf tersebut bahkan mengindikasikan kegentingan masalah perbatasan sehingga pembangunan tembok ini tak memerlukan kajian lingkungan. Sejumlah pengamat menganggap ada kemungkinan besar rencana pemerintah ini akan dituntut oleh kubu Demokrat di Kongres.

Namun, menurut sejumlah pengamat, yang penting sekarang ini adalah membuka pemerintahan terlebih dulu karena sejumlah institusi federal tak dapat beroperasi dan para pegawai tak mendapatkan gaji.

Penutupan pemerintahan ini terjadi karena Kongres tak menyepakati anggaran. Salah satu isu besar yang mengganjal adalah permintaan anggaran Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal.

Trump memaksa Kongres menyetujui anggaran tersebut terlebih dulu, kemudian pemerintahan dibuka. Namun, Partai Demokrat menegaskan bahwa pemerintahan harus dibuka terlebih dulu, baru Kongres dapat membicarakan anggaran tembok. Pada Kamis (24/1), Senat menggelar dua pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan dua draf rancangan anggaran guna mengakhiri penutupan pemerintahan, masingmasing dari Partai Republik dan Partai Demokrat.

Sesuai prediksi, pemungutan suara tersebut tak membuahkan hasil karena kedua kubu tetap mempertahankan rancangan yang mereka ajukan, membuat pemerintahan AS tetap tutup.

Dengan demikian, penutupan ini sudah berlangsung selama lebih dari 30 hari, tercatat sebagai yang terlama dalam sejarah AS.

Usulan legislasi Partai Republik yang didukung Trump terkait pembiayaan tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko untuk membendung arus imigran ilegal, lalu membuka pemerintahan hanya menghasilkan 50 suara dan 47 menentang.

Adapun usulan legislasi dari Partai Demokrat yang sebelumnya sudah diloloskan oleh Dewan Perwakilan untuk membuka pemerintahan tanpa kepastian pemberian dana pembangunan tembok juga gagal karena hanya mendapatkan 52 suara dan 44 yang menentang.

Kedua usulan dipastikan gagal karena tak dapat meraih cukup dukungan, yaitu minimal 60 suara. Sebelumnya Trump membatalkan pidato kenegaraan tahunan di depan Kongres karena penutupan pemerintahan masih berlanjut. Berdasarkan tradisi, setiap tahun presiden AS harus menyampailkan pidato tahunan di depan seluruh kabinet serta anggota Kongres di gedung Capitol.

Pidato tersebut disampaikan presiden di ruang Dewan Perwakilan sebelum bersidang dengan Kongres. Selama penutupan pemerintahan ini, semua aktivitas yang dikelola pemerintah tak terhenti, kecuali layanan publik utama, seperti kesehatan, keamanan, dan pertahanan.

Akibat kisruh ini, 800 ribu pegawai negeri sipil menganggur dan tak mendapatkan upah hingga pemerintahan kembali dibuka.

PULANGKAN SEBAGIAN PENCARI SUAKA KE MEKSIKO

Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memulangkan sebagian pencari suaka ke Meksiko. Otoritas AS menyampaikan bahwa satu kelompok imigran pertama dikembalikan ke kota perbatasan Meksiko, Tijuana.

Identitas, khususnya terkait kewarganegaraan imigran yang akan dikembalikan, tidak disebutkan oleh juru bicara kepresidenan. Sebetulnya, tindakan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan Presiden Trump yang disampaikan pada 20 Desember 2018 silam.

Dalam kesempatan itu, Trump menyampaikan bahwa ia akan meminta imigran non-Meksiko untuk menunggu di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan hingga permintaan suaka diputuskan oleh pemerintah AS.

Sikap Trump terkait imigrasi beberapa kali mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Awal pekan ini, the Souther Poverty Law Center, sebuah organisasi kemanusiaan, bersama dengan beberapa organisasi lain menuduh Trump telah memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan. Trump dituduh telah menggunakan anak-anak sebagai umpan, demi menangkap imigran yang ilegal.

Pemerintahan Trump sendiri menerapkan kebijakan "Zero Tolerance" dan akan menahan semua migran ilegal atau yang terlibat dalam tindak kriminal. Trump tidak akan memberikan toleransi, meskipun imigran tersebut datang bersama dengan anak-anak sekalipun. Masih belum jelas bagaimana Meksiko akan membuat kebijakan khusus, sebagai respons atas hal ini. Mengingat, Meksiko akan menjadi tuan rumah 'sementara', bagi ribuan imigran.

Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, sebanyak 800.000 kasus masih berada di pengadilan imigrasi AS. Dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan oleh kedua negara, Meksiko mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperbolehkan siapapun yang membawa ancaman, tinggal di dalam teritori Meksiko.

Terkait dengan fasilitas bagi para imigran di perbatasan, Kementerian Dalam Negeri Meksiko membantah telah mencapai kesepakatan dengan AS.

Meskipun demikian, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, dikabarkan oleh surat kabar Washington Post pada November silam, telah menyetujui skema "Stay in Mexico" tersebut. Skema yang dimaksud kemudian dijelaskan oleh Zoé Robledo, wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri Meksiko, hanya akan merujuk kepada pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya karena masalah keamanan atau kekerasan. (CNNI/d)

T#gs Trump Siapkan Deklarasi DaruratAkhiri Kisruh Penutupan Pemerintahan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments