Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Ahli Tata Negara: Banyak Pos Kementerian Patut Ditinjau Ulang

Rencana Perampingan Kabinet Jokowi-JK Didukung

Ahli Tata Negara: Banyak Pos Kementerian Patut Ditinjau Ulang

Jumat, 01 Agustus 2014 08:27 WIB
SIB/INT
Ilustrsi
Jakarta (SIB)- Rencana perampingan kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung ahli tata negara Refly Harun. Menurut Refly, banyak pos kementerian yang urgensinya patut ditinjau ulang.

"Kalau bicara kementerian, sangat tergantung bagaimana perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Makin tidak percaya pada daerah, maka jumlah kementerian bisa saja dipertahankan 34 seperti saat ini," kata Refly, Selasa (29/7).

Perampingan kabinet dipandang penting karena akan berdampak penekanan anggaran negara. "Bayangkan saja, kalau banyak kementerian, banyak agenda, anggaran seperti apa. Maka tidak heran program-program di daerah pun banyak di-drive (dikendalikan) oleh kementerian," ujar Refly.

Menurut dia, seharusnya sesuatu yang sudah bisa dilakukan pemerintah daerah tidak perlu lagi digarap pemerintah pusat. Refly mencontohkan pemanfaatan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Anggaran sejumlah itu membuat pemerintah pusat ingin mengelola ujian nasional sepenuhnya.

"Padahal kan level pendidikan tiap orang di tiap daerah berbeda. Masak iya semua disamaratakan saat ujian nasional?"

Refly memberi contoh demikian karena, menurut dia, hal paling konkret untuk menunjukkan tidak adanya kepercayaan pusat ke daerah bisa dilihat dari pendekatan terhadap proyek. "UN itu baru satu proyek yang bisa menyerap anggaran cukup besar," ujarnya.

Cara seperti ini semakin membuat anggaran kementerian tidak efektif. Padahal, jika pemerintah daerah sudah dapat menjalankan beberapa fungsi kementerian, kementerian itu sebaiknya dihapuskan.

Susunan kabinet, menurut Refly, pada akhirnya perlu dibagi dalam tiga kriteria, yakni primer, sekunder, dan tersier. Tataran kementerian primer ini merupakan pos kementerian yang disebut dalam konstitusi dan secara tradisi harus ada. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Termasuk pula pos keuangan dan perekonomian.

Selanjutnya, kementerian sekunder merupakan lapisan kementerian yang tidak begitu mempengaruhi jalannya pemerintahan. Jika ada, pemerintah terbantu. Jika tak ada, pemerintah tetap bisa berjalan. Contohnya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Terakhir, kementerian tersier. Pos dalam lapisan ini yang paling bisa disorot untuk dihilangkan. Berdasarkan pengamatan Refly, kementerian dalam lingkup ini sering tak optimal dan tak memiliki peranan penting. Misalnya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Menurut dia, sejauh ini Kementerian PDT tidak punya tolok ukur keberhasilan. Juga Kementerian Sosial, yang sebenarnya pada pemerintahan Gus Dur sudah dihapus. "Dulu saja pernah dihapuskan, berarti kan sebenarnya tidak penting," kata Refly.

Intinya, Refly menegaskan agar pemerintahan jangan terjebak pada konsep. Dua hal utama yang perlu diperhatikan saat menyusun tim kementerian adalah apakah jika kementerian itu ditiadakan negara ini akan bermasalah? Serta apakah fungsi kementerian tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah?
Rampingkan Menteri 

Pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya mewacanakan perampingan susunan kabinet pada era pemerintahannya. “Pak Jokowi ingin kabinet yang ramping dan efektif,” ujar juru bicara Jokowi-JK, Hasto Kristianto, Jumat (25/7).

Menurut dia, gagasan itu sejalan dengan janji kampanye Jokowi-JK selama kampanye. Perampingan itu sedang dirumuskan tim transisi yang ditunjuk Jokowi. Tim yang terdiri atas para pakar itu juga akan menelaah bentuk kelembagaan, formasi kabinet, legislasi, dan politik anggaran.

Hasto mengaku belum mengetahui secara detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan. Yang pasti, kata dia, perubahan itu harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Saat ini masih dipelajari,” katanya.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden SBY saat ini terdapat 35 menteri. Tiga di antaranya merupakan menteri koordinator yang membawahi bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, dan keamanan.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan kabinetnya nanti akan diisi oleh banyak orang dari kalangan profesional. Tiga kementerian sudah pasti menjadi jatah kalangan profesional, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menurut JK, ketiga pos kementerian itu sangat strategis dan rentan menimbulkan masalah bila tak dikelola dengan baik. Karena itu, pucuk pimpinannya harus ahli dan bebas intervensi dari pihak tertentu. "Harus independen," kata JK. (Tempo In/h)


T#gs Negara
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments