Sabtu, 25 Mei 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ada Kelompok yang Tunggangi Salah Satu Kubu Capres

Mantan Kabais Soleman B Ponto :

Ada Kelompok yang Tunggangi Salah Satu Kubu Capres

* Jangan Paksa Pemerintah Memainkan Alatnya
admin Kamis, 16 Mei 2019 10:01 WIB
Soleman B Ponto
Jakarta (SIB) -Situasi politik menjelang pengumum resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap hasil pemilihan presiden (pilpres), masih saja panas. Meski hasil hitung sementara KPU (lebih dari 80% TPS) menunjukkan bahwa pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul, kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno masih mempertahankan pendirian bahwa mereka yang menjadi pemenang pilpres.

Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok garis keras, demi kepentingan mereka. Pandangan itu disampaikan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Ponto dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (14/5).

Soleman yang menjadi Kabais periode 2011-2013 itu mengatakan, ada sejumlah tokoh radikal yang memanfaatkan situasi politik saat ini. "Para pendukung pasangan capres-cawapres ini mempunyai kepentingan masing-masing. Mereka ini kelompok radikal yang diketahui dari ciri-cirinya, memiliki kesadaran politik, pragmatis, kontekstual, dan berorientasi kekuasaan jihad-khilafah-imamah," kata Soleman.

Dia juga melihat ada kemungkinan kelompok yang sudah dilarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menyusup ke kubu capres. Agenda utama kelompok ini adalah mewujudkan proyek khilafah dunia. "Bahkan, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi kelompok lain yang tidak terdeteksi alias pembonceng gelap," ujarnya.

Dikatakan Soleman, fakta lain yang harus mendapat perhatian khusus adalah adanya penangkapan oleh Detasemen khusus (Densus) 88 Mabes Polri terhadap sejumlah terduga teroris. Mereka merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung.
Hal ini, ujar Soleman, menambah panjang daftar pendukung yang dapat saja sewaktu-waktu melaksanakan agenda mereka sendiri. Dalam menghadapi kondisi yang demikian ini, pemerintah memiliki dua alat, yaitu intelijen dan hukum.

"Sekarang ini pemerintah sedang memainkan alat hukum untuk mencegah agar hal-hal yang dapat merugikan rakyat banyak tidak terjadi. Pemerintah telah membentuk tim hukum untuk mencari jalan terbaik menurut hukum yang ada," ujar Solelam.

Dalam memainkan alat hukum yang dimiliki, kata Soleman, maka tidak terelakkan pemerintah harus mencari bunyi pasal-pasal dari undang-undang yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari sekian banyak pasal yang ada, hanya pasal makar yang sangat mungkin dapat digunakan. Tetapi, penggunaan pasal ini mendapatkan kritikan yang luar biasa. Ada yang suka dan ada yang tidak suka.

"Jangan paksakan pemerintah untuk menggunakan alat satunya lagi, yang bernama intelijen. Kita mungkin masih ingat istilah 'petrus' dalam sejarah Orde Baru. Untuk melindungi kepentingan orang banyak saat itu, 'petrus' terpaksa 'dimainkan'," kata Soleman.

Saat itu, ujar dia, orang-orang yang diduga sebagai biang perusuh secepat kilat dikirim ke daerah lain agar tidak membuat onar dan mengganggu kepentingan orang banyak.

"Hal yang sama bisa saja dimainkan pemerintah saat ini, karena alat itu masih tersimpan dengan baik. Karena itu, jangan paksa pemerintah untuk memainkan alatnya itu. Patuhilah aturan main yang ada, hormati kepentingan orang lain, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongan," kata dia. (SP/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments