Jumat, 18 Okt 2019

APBD Sumut 2014 Disahkan Sebesar Rp 8,488 T

*Dengan Catatan Pemprovsu Segera cairkan DBH, BDB dan Bansos
Selasa, 21 Januari 2014 10:11 WIB
SIB/dok
SERAHKAN: Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun didampingi para wakil ketua meneyrahkan hasil perumusan pengesahan Perda APBD 2014 kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho, pada paripurna dewan, Senin (20/1).
Medan (SIB)- Meski paripurna pengesahan ranperda Rrancangan Peraturan Daerah) R-APBD 2014 sempat tertunda, akhirnya DPRD Sumut mengesahkan APBD Propsu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp8,488 triliun, setelah seluruh fraksi menerima APBD tersebut ditetapkan menjadi Perda dengan syarat dan beberapa catatan.

Pengesahan APBD 2014 itu dilakukan pada rapat paripurna pengambilan keputusan, dipimpin Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Wakil Ketua H Muhammad Afan SS, H Sigit Pramono Asri SE dan Ir H Kamaluddin Harahap MSi, dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Sekdapropsu H Nurdin Lubis SH MM, Forum Pimpinan Daerah dan Pejabat Eselon II jajaran Pempropsu, Senin (20/1) di gedung dewan.

Pengesahan ranperda RAPBD 2014 itu diawali penyampaian hasil pembahasan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut oleh jurubicaranya H Marahalim Harahap yang menyebutkan, RAPBD 2014 disusun berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip anggaran.

Untuk itu diminta Pempropsu melahirkan sistem atau instrumen penganggaran yang dapat memenuhi persyaratan transparan dan akuntabel. Pempropsu agar lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun dan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai APBD.

Pempropsu juga diminta mengambil peran lebih besar menindaklanjuti kesepakatan pimpinan DPRD Sumut dengan pimpinan DPRD se-Sumatera untuk mendesak penambahan Dana Bagi Hasil dari sektor perkebunan.

Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda RAPBD 2014, pada prinsipnya seluruh fraksi (FP Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PDS, P Hanura, PPRN dan GBBR) menerima RAPBD 2014 sebesar Rp8,488 triliun, terdiri dari pendapatan Rp8,488 triliun dan belanja Rp8,488 triliun.

Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya Guntur Manurung SE prinsipnya berharap RAPBD 2014 segera ditetapkan dengan 4 poin penting menjadi perhatian Pempropsu. Diantaranya porsi belanja modal dalam struktur APBD Sumut 2014 hendaknya sebesar 30 persen sesuai permendagri No 27/2013, sejalan upaya maksimal daerah mensukseskan tujuan pembangunan nasional sebagai bagian dari RPJM nasional.

"Belanja modal sekurang-kurangnya 30 persen sangat rasional, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur daerah yang merupakan variabel penting mewujudkan daya saing seperti visi Gubsu," ujar Guntur.

Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Isma PA Pulungan menerima nota keuangan APBD 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda dengan syarat bansos yang telah diprogramkan dan tertera dalam buku APBD 2011, 2012, 2013 dimasukkan dalam APBD 2014 dan direalisasikan/dicairkan paling lama bulan Pebruari 2014, karena telah lama dinantikan masyarakat dan administrasinya telah lengkap. demikian halnya Dana Bagi Hasil dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) agar segera direalisiasi.

Demikian halnya F PDIP melalui jurubicaranya Taufan A Ginting menerima dan menyetujui nota keuangan dan ranperda RAPBD 2014 dengan catatan BDB tahun 2013 yang belum dibayarkan tapi sudah dikerjakan agar dibayar selambat-lambatnya pada triwulan I tahun 2014, sekaligus meminta penjelasan dari mana uang untuk membayarnya.

Fraksi PDIP yang dipimpin Budiman P Nadapdap dan Analisman Zalukhu ini minta buku APBD 2014 diserahkan ke faraksi-fraksi sebelum APBD 2014 yang disahkan DPRD Sumut, diratifikasi ke Depdagri. Catatan ketiga agar dana bansos dan hibah dibayarkan pada triwulan I tahun 2014.

FPDIP kembali mendesak Gubsu segera mengeluarkan rekomendasi dan persetujuan untuk pemekaran propinsi di Sumut yakni Propinsi Sumatera Tenggara, Propinsi Tapanuli dan Propinsi Kepulauan Nias untuk diteruskan dan diperjuangkan ke pemerintah pusat.

Diharapkan juga tetap menjaga keharmonisasi, kekompakan, kerjasama dan kebersamaan antara Gubsu dengan Wagubsu dan antara Gubsu/Wagubsu dengan sesama pimpinan SKPD dan antar sesama Pimpinan SKPD dan unit kerja dilingkungan Pempropsu.(A4/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments