Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • AMAN Desak Siti Nurbaya Segera Sahkan UU Masyarakat Adat dan Cabut Izin PT TPL

Unjukrasa di Gedung KLHK

AMAN Desak Siti Nurbaya Segera Sahkan UU Masyarakat Adat dan Cabut Izin PT TPL

admin Selasa, 13 Agustus 2019 10:01 WIB
SIB/Baren Siagian
UNJUK RASA: Masyarakat Adat di Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berunjukrasa di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa AMAN menuntut Menteri KLHK, Siti Nurbaya agar mencabut ijin PT TPL.
Jakarta (SIB) -Masyarakat Batak di sekitar Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya untuk segera mensahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, lantaran tanah masyarakat yang dikuasai negara merupakan tanah adat yang diperoleh dari leluhurnya.

Bukan hanya itu saja, massa juga mendesak izin pengelolaan lahan kepada PT Inti Indorayon Utama yang kini berganti nama Toba Pulp Lestari (TPL) segera dicabut karena diyakini telah merusak habitat hutan dimaksud.

"Masyarakat adat Batak yang sudah lebih dulu ada, jauh sebelum NKRI terbentuk, sudah tinggal dan mengelola wilayah adat di kawasan Danau Toba, menggantungkan hidup dari wilayah adat seperti hutan kemenyan hingga saat ini," kata ketua AMAN, Roganda Simanjuntak di sela-sela aksi unjukrasa di halaman dalam gedung Kemen KHLH kepada koran SIB di Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Roganda, hutan adat yang sudah puluhan tahun diwarisi masyarakat setempat, berisi hutan kemenyan yang dikelola dengan lestari lewat kearifan lokal leluhur Batak menjadi penyangga air untuk Danau Toba.

"Akan tetapi, atas dalih program reboisasi pada era Orde Baru, muncullah konsesi PT Inti Indorayon Utama (kini Toba Pulp Lestari) di atas wilayah-wilayah adat yang berisi perkampungan, makam leluhur, lahan pertanian hingga hutan kemenyan diklaim sebagai hutan negara," ujar Roganda Simanjuntak.

Roganda menegaskan timbulnya konsesi hutan tanaman industri PT TPL oleh Kementerian KLHK tanpa sepengetahuan masyarakat adat, menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut terpinggirkan. Apalagi, lanjutnya, wilayah tersebut telah beralih fungsi dan dikuasai oleh PT TPL.

"Akibatnya makam leluhur dan lahan pertanian diratakan oleh perusahaan. Hutan adat seperti hutan kemenyan juga dihancurkan oleh pemegang izin untuk diganti dengan tanaman eucalyptus sebagai bahan baku pulp milik PT TPL," beber Roganda.

Bahkan, sambung Roganda, tidak sedikit masyarakat adat yang dikriminalisasi, sedikitnya ada 50 orang warga adat. Karena aktifitas bertani mereka dituduh menduduki hutan negara dan merusak tanaman milik perusahaan.

"Seperti pada Juli lalu, lima warga masyarakat adat Huta Tor Nauli di Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara, mendapat surat panggilan dari Polres Tapanuli Utara akibat pengaduan pihak PT TPL. Mereka dituduh menduduki kawasan hutan negara," tegasnya.

Sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang melakukan pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba, Roganda Simanjuntak mengungkapkan masyarakat adat di tano Batak sangat mengapresiasi program pemerintah yang berkeinginan memperbaiki lingkungan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia.

"Kami mendesak Kemen KLHK segera mensahkan Rancangan UU Masyarakat Adat. Hentikan intimidasi dan kriminalitas terhadap masyarakat adat, hentikan aktifitas PT TPL di wilayah adat. Selamatkan hutan kemenyan dari klaim hutan negara dan konsesi PT TPL. Segera cadangkan hutan adat di Tano Batak, cabut izin perusahaan keramba ikan PT Aquafarm Nusantara (Regal Springs Indonesia) yang telah mencemari Danau Toba dan hentikan program pembangunan infrastruktur dan investasi di kawasan Danau Toba yang merampas wilayah adat," pungkasnya.

Massa yang berasal dari 13 komunitas masyarakat adat dari kawasan Danau Toba datang dari Huta Sihaporas, Dolok Parmonangan (Kabupaten. Simalungun), Matio, Natumingka, Simenahenak, Paria Dolok, Sigalapang (Kabupaten Toba Samosir), Tor Nauli, Ranggitgit, Lobu Sunut, Huta Napa, Marancar (Kabupaten Tapanuli Selatan) menempuh 3 hari 2 malam dari kampung halaman menuju gedung KLHK guna menyampaikan aspirasinya terkait tanah adat yang saat ini masih diklaim milik negara. Dalam aksinya, massa AMAN yang mengenakan ulos dan alat musik Gondang sempat melakukan aksi teatrikal budaya Batak di halaman dalam gedung KLHK.

Mereka diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi dan Kasubdit Penetapan wilayah adat Prasetyo Nugroho dan jajarannya. (J02/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments