Jakarta (SIB)
KPK telah menetapkan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS) Zulfikar Fahmi (ZF) sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa- Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Zulfikar ditahan, Senin (13/11).
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka ZF untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 13 November 2023 s/d 2 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/11).
ZF disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Diketahui sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) sebagai tersangka baru. Asta Danika juga telah ditahan.
"Tim penyidik menahan tersangka AD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan 25 November 2023 di Rutan KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak beberapa waktu yang lalu.
Keterlibatan kedua tersangka baru ini berawal saat Asta Danika dan Zulfikar Fahmi ingin dinyatakan sebagai salah satu pemenang lelang proyek di Kementerian Perhubungan, khususnya di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
Keduanya kemudian mendekati Syntho Pirjani Hutabarat (SPH) yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dari paket besar kegiatan surat berharga syariah negara (SBSN) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung pada Satuan Kerja Lampengan-Cianjur tahun 2023-2024. SPH yang juga menjadi tersangka di kasus ini bertugas untuk mengondisikan proses lelang.
"Terjadi kesepakatan antara AD dan ZF dengan SPH agar dapat dimenangkan dengan adanya pemberian sejumlah uang," ujar Tanak.
Tanak mengatakan, SPH menerima sejumlah transfer uang dari tersangka AD dan ZF. Besaran uang yang diberikan hampir mencapai Rp 1 miliar.
"Besaran uang yang diserahkan AD dan ZF sejumlah sekitar Rp 935 juta dan tim penyidik masih akan terus melakukan pendalaman," tutur Tanak.
12 Tersangka
KPK mengatakan, nilai nominal dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tak hanya Rp 2,8 miliar seperti yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.
Tanak mengatakan, nilai nominal tersebut didapat seusai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti.
"Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar," jelas Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
Sejauh ini KPK telah menetapkan 12 tersangka kasus tersebut. 12 tersangka itu dibagi ke dalam klater penerima dan pemberi suap.
12 tersangka dalam kasus ini ialah:
Pihak Pemberi
DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung).
MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma).
YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023.
PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti.
Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU).
Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
Pihak Penerima
HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian.
BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng.
PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng.
AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel.
FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar. (detikcom/d)
