Duduk Perkara Panas PKB vs Menag Yaqut Berujung Ancaman Pendisiplinan

Jakarta (SIB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terlibat ketegangan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. PKB bahkan akan mendisiplinkan Menag yang juga kadernya. Pembelaan datang dari GP Ansor.

Semua berawal ketika Menag Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Rupanya, pernyataan Yaqut agar tidak memilih calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama menuai reaksi keras PKB.

Bacawapres Koalisi Perubahan sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut seperti buzzer. Meski demikian, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Selain itu, sebagai partai yang menaungi Yaqut, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. PKB meminta Yaqut menjaga ucapannya.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoax. Ini hoax kok dari negara, ini hoax kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya, apabila ada kader yang tidak satu suara dengan pengusungan itu, akan menerima disiplin organisasi.

"Ya, kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu. Dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi," katanya.

Arogan

Langkah rencana pendisiplinan itu menuai protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Yaqut diketahui juga merupakan Ketua Umum di GP Ansor.

Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Presetyo mengatakan pilihan terhadap capres dan cawapres tidak semata didasarkan pada tampilan fisik dan cara berkomunikasi. Tapi, kata dia, juga pada rekam jejak kinerjanya serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada.

Dia menilai pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Yaqut, kata Wibowo, tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.

"Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Men tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik," sambungnya.

Wibowo mengatakan meski Yaqut tidak menyebut nama, pernyataan ini direspons oleh Cak Imin dan Jazilul Fawaid. Menurutnya, respons kedua pimpinan PKB itu terlalu arogan.

"Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk pendidikan politik," tegasnya.

Hal senada disampaikan Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman. Menurutnya, respons Cak Imin dan Jazilul Fawaid dinilai berlebihan.

"Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama. Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi. Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat lho. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag tapi harusnya mendukung pernyataannya," ucapnya. (whn/gbr)