PPP: Kehadiran RI di KTT BRICS Jadi Simbol Kekuatan Asia-Afrika

Jakarta (SIB)

Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan.

Arwani menilai kehadiran Jokowi dalam KTT BRICS dapat memperkuat diplomasi multilateral Indonesia, yang sudah dijalankan di Perserikatan Bangsa-bangsa dan segenap organisasi internasional, sebagaimana juga di Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, ASEAN, dan sebagainya.

"Bahkan, kehadiran Indonesia menjadi simbol dan representasi kekuatan Asia Afrika dan negara muslim terbesar di dunia" ujar Arwani dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8).

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, kehadiran Indonesia dalam BRICS akan membuat organisasi tersebut lebih berwarna dan inklusif sehingga mengurangi tensi dan konflik geopolitik.

"Mestinya kehadiran Indonesia dan puluhan negara lain dapat meredakan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta perang Rusia dan Ukraina," jelasnya.

Arwani menjelaskan, Indonesia juga telah mengajukan diri untuk menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang merupakan wadah kerja sama ekonomi barat dan mitranya, seperti AS, Inggris, Turki, Australia, Kanada, dan lain-lain.

"Dengan demikian, Indonesia hadir pada semua wadah kerja sama ekonomi secara inklusif" papar Arwani.

Menurut Arwani, diplomasi bilateral dan multilateral Indonesia akan lebih berkembang jika didukung anggaran yang memadai. Ia menyebut, peningkatan anggaran Kementerian Luar Negeri dari Rp 8,4457 triliun pada 2023 menjadi Rp 8,5418 triliun pada tahun 2024 cukup baik.

Namun, Arwani menilai, akan lebih baik jika anggaran tersebut dapat ditingkatkan lagi, termasuk anggaran diplomasi dari kementerian/lembaga lain, serta diplomasi parlemen (DPR).

"Diplomasi harus digerakkan oleh semua k/l, termasuk DPR, bahkan publik. Sebagai contoh, mengenai ide keanggotaan Indonesia dalam BRICS, sebaiknya dibahas lebih dulu dengan DPR. Ini agar gagasan besarnya dapat dimatangkan, termasuk memperhitungkan segala manfaat dan risiko. Jadi, DPR itu tidak hanya membahas naskah perjanjian internasional saat proses ratifikasi menjadi undang-undang, tetapi sebaiknya sejak awal DPR telah memahami alasan strategis dari suatu kebijakan luar negeri pemerintah. Misalnya, mengapa ingin bergabung dengan BRICS, OECD, atau mengapa membuat perjanjian bilateral bidang pertahanan dengan suatu negara," pungkasnya.

Seperti diketahui, BRICS merupakan wadah yang didirikan oleh lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Adapun nama BRICS dinamakan sesuai dengan singkatan kelima negara tersebut. (detikcom/d)