LKPP Blokir 27 Ribu Produk dari e-Katalog, Ada 16 Ribu Barang Impor Terselubung

Jakarta (SIB)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan telah membekukan atau memblokir sebanyak 27.000 produk di e-katalog yang memasilitasi belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Jumlah itu merupakan akumulasi dari periode Juli 2022-Juli 2023.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 16.000 produk yang dibekukan merupakan barang-barang impor. Padahal barang tersebut bisa dipenuhi dari produk dalam negeri (PDN).

"Kami sudah men-takedown total lebih dari 27.000 produk tayang di e-katalog. Dari 27.000 produk itu, 16.000 sekian itu produk impor yang kami nilai sudah substitusi PDN-nya," kata Yulianto dalam acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8).

Yulianto membeberkan, produk impor yang dibekukan tersebut dominan berasal dari golongan produk kesehatan hingga elektronik. Negara asal paling banyak dari China.

"Banyak kan produk alkes yang impor itu, China paling banyak. Kayak tempat tidur di rumah sakit itu kita sudah punya pabriknya kok, sudah bisa Indonesia bisa bikin," ucapnya.

Yulianto menyebut modus pedagang menjual barang impor tersebut yakni dengan menggunakan label PT Indonesia. "Iya (pakai nama PT Indonesia, cuma jualnya produk impor)," imbuhnya.

Sisanya yakni sekitar 11 ribu produk dibekukan karena dianggap ada penyimpangan. "Misalnya ada lonjakan harga yang kayaknya tidak wajar, itu kami temukan dan kami langsung take down karena memang ada risiko-risiko belanja negara bisa disalahgunakan," jelasnya. (detikfinance/r)

Baca Juga:

• Jokowi: WTP Bukan Prestasi
• Anggaran Proyek Naik Dua Kali Lipat untuk Suap