Status Pandemi Covid-19 Dicabut, Jokowi Pede Ekonomi RI Ngegas Lagi

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah Indonesia telah mencabut status pandemi Covid-19. Kebijakan ini diyakini Jokowi dapat meningkatkan pergerakan perekonomian nasional.

Dengan begitu, kualitas dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat diharapkan akan semakin baik setelah dihantam pandemi Covid-19 selama 3 tahun lebih.

"Dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak makin baik dan tingkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," tegas Jokowi dalam pernyataan resmi secara virtual, Rabu (21/6).

Masih Stabil

Jokowi juga mengatakan harga bahan pokok masih stabil atau tidak mengalami lonjakan menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis (29/6).

"Stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus," kata Jokowi setelah meninjau harga bahan pokok dan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pasar Prumpung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6).

Dalam peninjauan Rabu pagi itu, Jokowi juga meninjau harga bahan pokok di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, sebelum ke Pasar Prumpung.

Jokowi menjelaskan, stabilitas harga bahan pokok masih terjaga seperti daging ayam dan minyak goreng. Kemudian, kata Jokowi, harga bawang merah juga menurun sedikit.

"Bawang merah turun sedikit, daging ayam juga harganya baik, baik untuk peternak maupun untuk konsumen masyarakat. Saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak juga tadi juga sama masih Rp14 ribu harga baik," kata Jokowi.

Harga beras, kata Jokowi, juga masih terdapat yang di bawah Rp10 ribu per kilogram.

Terkait harga telur, Jokowi menyebut bahwa fluktuasi harga terjadi secara musiman. Dia mengatakan pemerintah akan menjaga keseimbangan harga agar dapat terjangkau oleh masyarakat, namun tetap menguntungkan bagi petani atau peternak.

"Kadang-kadang kan memang seperti itu. Daging ayam naik, kadang naik tapi juga anjlok. Kalau naik peternak senang banget. Pembelinya pasti mengeluh. Kalau turun peternak pasti mengeluh. Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri, yang memantau ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok penting di pasar menjelang Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, menyatakan stok dan harga pangan masih terjaga.

"Untuk stok ketersediaan lainnya saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Nurul Azizah di Jakarta, Selasa (20/6).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim juga menuturkan, harga mayoritas bahan pokok secara nasional relatif stabil, kecuali harga daging ayam ras yang mengalami kenaikan 4,3 persen.

“Ketersediaan dan pangan dalam negeri kami melihat per 19 Juni 2023 rata-rata harga nasional barang kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali untuk daging ayam ras yang mengalami kenaikan dibanding sebulan lalu sebesar 4,3 persen menjadi Rp38.800,” ujar Isy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (21/6).

Ia melanjutkan, harga beberapa komoditas juga ada di atas harga eceran tertinggi (HET), di antaranya minyak goreng curah yang menyentuh angka Rp14.800 per liter, beras medium Rp11.600 per kilogram, serta beras premium Rp13.900.

Pihaknya pun tengah fokus untuk senantiasa menjaga stabilitas dan pasokan barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjaga inflasi nasional.

Kebutuhan lainnya, seperti cabai merah turut dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen menjadi Rp39.800 per kilogram, cabai rawit merah naik 3,20 persen menjadi Rp45.200 per kilogram, serta bawang putih naik 2,42 persen menjadi Rp38.100 per kilogram.

Sementara itu cabai merah justru mengalami penurunan harga 2,48 persen dibandingkan bulan lalu menjadi Rp39.000 per kilogram, gula pasir juga mengalami kenaikan 1,38 persen menjadi Rp14.700 per kilogram dan daging sapi turun 0,51 persen menjadi Rp137.700 per kilogram.

Isy mengatakan, seiring dengan prediksi fenomena alam El Nino, diperlukan strategi kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan.

Sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi beberapa kebutuhan komoditas impor, ia menegaskan perlu melakukan kerja sama perdagangan dengan negara produsen.

“Kerja sama bisnis ke bisnis (business to business / B to B), maupun (government to government/ G to G) dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah,” pungkasnya. (detikfinance/antaranews/a)

Baca Juga:

• Pilih Hadiri Pernikahan Anak Khofifah, Jokowi Batal Tutup PON
• Jokowi Sebut 85 Juta Pekerjaan Hilang di 2025 Gara-gara Otomasi dan AI