10.500 Puskesmas di RI Belum Memadai Pantau Kualitas Kesehatan Masyarakat

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan gerakan pemeriksaan kesehatan dasar ke pos pelayanan terpadu (Posyandu) harus digalakkan.

Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.

"Banyak masalah yang bisa diatasi dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini, seperti antara lain menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita," kata Lestari yang kerap disapa Rerie dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat 10.500 Puskesmas di Indonesia.

Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga aktivasi 300.000 Posyandu yang tersebar di tanah air diperlukan untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar masyarakat.

Rerie menilai sistem layanan kesehatan nasional harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa sampai lansia. Hal itu untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.

Ia menambahkan aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat adalah langkah penting yang harus dilakukan.

Langkah ini sejalan dengan upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan nasional.

Rerie juga menegaskan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. Selain itu, menurutnya gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di Posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.

Ia pun mengungkapkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% di 2022. Padahal, pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan tinggal 14%.

Rerie sangat berharap sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. (detikcom/c)

Baca Juga:

• Kejati Sumut Sita Aset Tersangka Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas di Tapteng
• Disorot, UHC Non Cut Off Pemkab Batubara Tahun 2024 Hanya Bertahan 3 Bulan