Jangan Pamer Kekuasaan dan Kekayaan

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena pejabat hedonis alias sering pamer kekayaan di media sosial. Jokowi memberikan arahan tegas kepada para menterinya untuk menertibkan pejabat hedon.

"Saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Jokowi mengatakan hal tersebut juga berlaku di instansi penegak hukum. Dia mengatakan perlu ada pembenahan di kementerian dan lembaga.

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Jokowi.

Jokowi meminta jangan ada lagi pejabat yang pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. Jokowi menekankan pamer kekayaan oleh pejabat atau birokrat tidak pantas dilakukan.

"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu kalau birokrasi sangat sangat tidak pantas," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan instruksinya itu harus dilakukan di semua instansi. Dia mengatakan para pimpinan instansi harus bersih-bersih di lembaganya.

Jokowi juga mengingatkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan.

Rakyat Kecewa

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan seluruh pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) seharusnya memastikan rakyat terlayani secara efektif.

"Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif, dan akuntabel," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan turut membaca komentar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena peristiwa yang melibatkan Ditjen Pajak hingga Bea-Cukai. Dia meminta semua sektor, bukan hanya Pajak dan Bea-Cukai, untuk hati-hati.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea-Cukai," ujarnya.

"Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya dan kalau seperti itu," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan pantas saja jika masyarakat kecewa jika ada pelayanan yang dianggap tidak baik. Sementara itu, sikap pejabat hanya pamer kekuasaan.

"Ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis," ujarnya.

Rencana Kerja 2024

Sebelumnya, saat membahas rencana kerja pemerintah pada 2024, Jokowi mengingatkan jangan sampai ada program atau pembangunan yang tidak terselesaikan pada 2024.

Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan detail rencana kerja tersebut.

"Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Saya nanti minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini," kata Jokowi saat memberikan arahan.

Jokowi berpesan agar tidak ada program atau pembangunan yang tidak selesai pada 2024. Dia meminta jajarannya optimistis menyelesaikan program tersebut.

"Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," ujar Jokowi. (detikcom/c)

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Karo Periode 2025-2030 Dilantik
• Presiden Lantik Effendi SP Napitupulu dan Audi Murphy O Sitorus Jadi Bupati dan Wabup Masa Bakti 2025 - 203