Jakarta (SIB)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait maraknya kasus dana pensiun bermasalah di tubuh BUMN. Tercatat, 65 persen dari pengelolaan dana pensiun di BUMN yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini.
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, buruknya pengelolaan dana pensiun di tubuh BUMN akibat diurus oleh orang yang tidak profesional dalam urusan investasi. Di mana, pengurus dana pensiun BUMN didominasi oleh para pensiunan.
"Maaf dapen-dapen (dana pensiun) banyak di isi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Jadi udah pensiun, nggak punya kerjaan di dapen gitu lah," kata Arya dalam acara Silahturahmi Forum Wartawan BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).
Atas peristiwa tersebut, Kementerian BUMN akan melibatkan direksi aktif BUMN dalam pengelolaan dana pensiun. Termasuk untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan investasi.
"Ke depan kita akan menjaga semuanya, ini kan melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk kedepannya terlibat juga dalam penentuan apakah dia ok, atau nggak ok terhadap investasi," jelas Arya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, 65 persen dari pengelolaan dana pensiun (dapen) di BUMN yang perlu perhatian khusus. Dia tak ingin ada kasus-kasus serupa Jiwasraya maupun Asabri di pengelolaan dapen BUMN lainnya.
"Nah ini yang menjadi concern, jangan sampai Komisi VI mendorong yang namanya pembukaan kasus-kasus daripada Asabri dan Jiwasraya, tetapi di dana pensiun BUMN kita tidak sempat merapikan," tutur Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).
Menurutnya, pengelolaan dapen BUMN saat ini diserahkan pada masing-masing perusahaan. Menurut temuannya, hanya ada 35 persen pengelolaan dapen BUMN dalam kondisi sehat.
Untuk itu, dia menginginkan adanya perbaikan, termasuk dalam hal pemanfaatan aset milik perusahaan pelat merah. Salah satu caranya dengan pengelolaan dapen secara profesional. (Merdeka/a)
