Jakarta (SIB)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti para kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Megawati mengatakan, saat ini partai politik memang tak punya kuasa menghukum kepala daerah yang bermasalah.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan usai pengumuman rekomendasi PDIP kepada pasangan calon di 75 daerah Pilkada 2020, Selasa (11/8). Megawati mengingatkan agar para kepala daerah yang terpilih tak terlena dengan jabatan.
"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita nggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," kata Megawati.
Megawati lalu mencontohkan soal kepala daerah di Sumatera Utara yang tersandung kasus hukum. Seperti diketahui, setidaknya ada 9 kepala daerah di Sumut yang terjerat korupsi.
"Tapi belum tentu. Republik ini pintar. Suatu saat kejadian begini terus, pasti akan diubah undang-undangnya. Bahwa yang namanya eksekutif juga dapat, dapat harusnya diberikan sanksi. Tapi kan ndak enak. Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali, to. Tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat," ujarnya.
Megawati juga mengingatkan agar para pasangan calon tidak saling ribut satu sama lain. Ia meminta agar paslon yang diusung PDIP solid dan bertanggung jawab.
"Karena kami memilih pasangan, jangan ribut. Seringkali kalau sudah jadi, lupa diri. Entah yang mana, apa yang bupatinya atau wakil bupatinya, atau kebalikannya. Antara berdua ini. Bukannya bekerja sama dengan solid, tetapi sudah mulai pecah, pecah," tutur Megawati.
"Apalagi sih yang diperlukan oleh sosok pemimpin? Maka saya berupaya sekali untuk mencari sebuah sosok yang punya fighting spirit, yang berani bertanggung jawab, sosok yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan," imbuhnya.
Megawati juga menekankan, para kepala daerah harus memahami tata kelola pemerintahan. Ia meminta calon kepala daerah yang diusung PDIP mengikuti sekolah partai.
"Perlu juga seni memimpin birokrasi, mengerti aspek perencanaan kebijakan dan menjalankannya melalui kepemimpinan yang efektif, yang semuanya akan diajarkan nanti dalam sekolah partai. Ikuti sekolah partai itu dengan baik," pungkasnya.
Megawati Soekarnoputri menyoroti kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang menurutnya banyak terjerat kasus korupsi. Megawati mewanti-wanti para bakal calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dari PDIP agar tak terjerat kasus hukum, apalagi korupsi.
Dia meminta para bakal calon kepala daerah tak terlena dengan jabatan. Menurutnya, para calon kepala daerah punya hak ekslusif karena tak bisa dengan mudah diganti partai pengusung jika terjerat kasus hukum.
Lalu, sebenarnya ada berapa kepala daerah dari Sumatera Utara yang terjerat kasus korupsi?
Sejauh ini, ada 13 orang kepala daerah dari Sumut yang terjerat kasus korupsi. Jumlah itu hanya kepala daerah yang kasus korupsinya ditangani oleh KPK.
Jangan Korupsi
Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan para calon kepala daerah yang partainya usung untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya. Para calon kepala daerah, kata Mega, harus mementingkan kepentingan bangsa.
"Tidak berpikiran sempit, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau Anda mau korupsi, sekarang itu ndak bisa," kata Megawati.
Megawati mengingatkan para calon kepala daerah dari PDIP untuk tidak korupsi. Dia menekankan, tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
"Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi 1 hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan," tuturnya.
"Sekarang ini ketahuan atau tidak ya yang namanya korupsi? Pasti suatu saat, suatu saat akan selalu ketahuan," imbuhnya.
Presiden ke-5 RI itu juga mengingatkan agar calon kepala daerah memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerahnya. Mengingat, PDIP tidak main-main dalam memberikan rekomendasi ini.
"Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang? Melupakan dengan susah payah, saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
"Oleh sebab itu, saya meminta dengan sangat, kami PDIP meluluskannya untuk menjadi kepala daerah itu berjenjang, sangat lama, untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Alangkah sayangnya jika kalian ini yang saya berikan rekomendasi itu melecehkan rekomendasi saya setelah jadi," sambung Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah untuk memiliki pijakan kokoh pada jati diri bangsa. Hal itu, kata dia, penting bagi seorang pemimpin.
"Saya selalu mengatakan berulang kali kepada kader PDIP di manapun berada, semua kader partai wajib memiliki pijakan kokoh pada jati diri bangsa, namun pada saat bersamaan memiliki cara pandang luar dengan menyatukan diri dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno," kata Megawati. (detikcom/d)
