Rabu, 18 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • 2020, Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp48,8 Triliun

2020, Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp48,8 Triliun

admin Kamis, 12 September 2019 10:03 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Pemerintah bakal menyuntikan dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp48,8 triliun. Jumlah ini naik hampir dua kali lipat dari pembayaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan sebesar Rp26,7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kenaikan ini disebabkan oleh rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah ingin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkesinambungan meski menghadapi kendala defisit yang terus meningkat beberapa tahun terakhir.

"Ini untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Paling tidak komitmen pemerintah adalah meningkatkan pendanaan bagi PBI sebagai reform di bidang JKN," kata dia, dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Askolani menjelaskan perbaikan BPJS Kesehatan tak hanya dilakukan dengan hanya menambah suntikan dana saja. Namun pemerintah berjanji untuk memperbaiki sistem dan manajemen dari program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

"Termasuk juga mem-follow up daripada hasil udit BPKP sehingga melihatnya perbaikan ini tidak hanya satu isu. Karena banyak aspek yang diperbaiki di 2020, harapannya program JKN lebih stabil dan sustain lagi ke depannya," jelas dia.

Adapun perbaikan dilakukan dengan memperbaiki sistem kepesertaan dan manajemen iuran, perbaikan sistem pelayanan, strategic purchasing dengan perbaikan sistem pembayaran dan pemanfaatan dana kapitasi, sinergitas antar penyelenggaraan jaminan sosial, implementasi urun biaya, hingga pengendalian biaya operasional.

Selain itu, pemerintah ingin adanya penguatan peran pemerintah daerah melalui dukungan peningkatan kepesertaan JKN baik peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), pembiayaan JKN semisal dengan intergasi jaminan kesehatan daerah (jamkesda), serta penguatan promotive, preventif, dan supply side. (M13/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments