Sabtu, 14 Des 2019

UN Masih Ada 2020

* Rp 200 Triliun Habis Untuk Guru
redaksi Senin, 02 Desember 2019 09:11 WIB
Ant/Galih Pradipta
KONFERENSI PENDIDIKAN INDONESIA : Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjadi pebicara dalam diskusi di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta,Sabtu(30/11).Diskusi tersebut mengangkat tema Integrasi,Kolaborasi,dan Inovasi Pendidikan Indonesia.
Jakarta (SIB)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim masih menggodok wacana penghapusan ujian nasional (UN). Namun Nadiem memastikan UN masih akan tetap dilaksanakan pada tahun 2020.

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan biar tenang bagi yang sudah belajar dan lain-lain. Ini keputusan untuk yang di tahun berikutnya," ucap Nadiem kepada wartawan di gedung Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (30/11).

Nadiem mewacanakan penghapusan UN setelah mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Ada juga yang hanya mengeluhkan efek negatif dari UN.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat sebenarnya dari guru, dari murid, dari orang tua, yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan hapus, tapi menghindari hal-hal yang negatif dari sisi stres kaya hukum siswa yang mungkin dari bidang itu kurang kuat dan lain-lain," kata Nadiem.

Nadiem bermaksud bukan cuma soal penghapusan UN. Dia ingin ada evaluasi soal ujian akhir siswa di sekolah.

"Ini semacam prinsipnya, jadi bukan semua ini wacana menghapus-menghapus. Tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa, apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," ujar Nadiem.

Diketahui, Nadiem tengah mengkaji penghapusan UN. Namun, menurut Nadiem, diperlukan adanya tolok ukur lain dalam kemampuan siswa.

"Mengenai UN, ini sedang dikaji. Menurut saya harus ada semacam tolok ukur, itu penting ya, nggak bisa hanya semuanya terjadi evaluasi di dalam sekolah. Menurut saya, secara esensi masih penting ada tolok ukur," kata Nadiem dalam sesi tanya-jawab di Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Pakai Dua Topi
Sementara itu, Nadiem Makarim dalam Konferensi Pendidikan Indonesia, Sabtu (30/11) mengatakan sebagai menteri dirinya memakai dua jenis topi dalam menjalankan tugasnya.

Konferensi ini mengundang ratusan aktor, komunitas pendidikan, kementerian dan lembaga, perwakilan sektor swasta, dan media.
"Saya, sebagai Menteri, ada dua topi. Topi administratif, mas menteri, dan Topi Pergerakan Pendidikan Indonesia," kata Nadiem.
Nadiem mengatakan, jika dua topi itu tak dijalankan dengan baik, maka tujuan pendidikan tak akan tercapai. "Kalau enggak dua-duanya kena, kita enggak bakal sampai," katanya.

Menteri berusia 35 tahun itu menjelaskan, pada aspek pergerakan pendidikan Indonesia, menurutnya, pendidikan bukanlah tugas satu lembaga dan institusi. Baginya, orang tua, media, masyarakat dan civil society harus berkontribusi.

Hal ini bisa dilihat dari total jumlah pengaruh terhadap seorang anak yang dari seluruh kehidupannya, tak semuanya terjadi di sekolah.

Jika semua pihak tak berkontribusi dalam pendidikan, revolusi budaya sebagai tujuan utama dan objektif dari pendidikan tidak akan tercapai. "Perubahan mindset, perubahan budaya, perubahan polapikir. Itu objektifnya pendidikan," katanya.

Lebih lanjut, Mas Menteri, sapaan barunya, menyebut bahwa pendidikan tak hanya bertugas untuk mensukseskan karier dan kerja seorang anak. Dalam masyarakat, pendidikan mesti mencerahkan budaya untuk bisa maju dan tumbuh sebagai masyarakat. "Itu gak sampai kalau yang bergerak hanya sistem pendidikan," katanya.

Untuk itu, sembari menggunakan Topi Pergerakan Pendidikan Indonesia, Nadiem mengaku itu adalah tugasnya. Namun, upaya dan tenaga itu mesti dikerahkan bersama-sama di antara semua orang. Salah satu yang menyatukan, salah satunya adalah rasa memiliki orang tua dan anak. "Itu yang menyatukan sistem pendidikan ini," katanya.

Menurutnya, berkontribusi pada pendidikan merupakan insting manusia. "Enggak bisa diapa-apain. Sudah ada bawaan, maunya membantu (anak). Ini harus jadi gerakan," ujarnya.

Rp 200 T Gaji Guru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tampil sebagai narasumber di acara konferensi itu mengungkapkan bahwa alokasi belanja pegawai sektor pendidikan cukup besar. Dari total anggaran pendidikan Rp 507 triliun, sekitar Rp 200 triliun digunakan untuk gaji guru.

"Rp 507 triliun anggaran pendidikan kita, Rp 200 triliun untuk gaji guru itu disalurkan kepada daerah dari transfer DAU dalam bentuk gaji guru, tunjangan profesi guru, sertifikasi guru," kata Sri Mulyani, Sabtu (30/11).

Anggaran pendidikan yang mencapai Rp 507 triliun setara dengan 20% dari total belanja negara dalam APBN tahun 2020. Anggaran tersebut lebih besar dari infrastruktur dan kesehatan.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar Rp 200 triliun ini juga sudah termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) yang disalurkan ke 34 provinsi.

"Itu artinya bantuan sekolah dan guru makan 80% dari anggaran pendidikan dan sisanya dikelola Mas Nadiem (Mendikbud)," jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Kaget Ada Korupsi
Sri Mulyani Indrawati kaget jika dana bantuan operasional sekolah atau BOS masih dikorupsi. Padahal, menurutnya penyaluran dana tersebut sudah sangat ketat dan tepat sasaran.

Tadinya saya pikir nggak ada korupsi. Tapi tetap ada korupsi", kata Sri Mulyani.

"By name by address, sampai di-address diminta sama yang di atas. 'kamu kan udah terima, minta dong setorannya' itu yang terjadi begitu (korupsi)," ungkapnya. (detikcom/T/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments