Selasa, 22 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Thailand Berlakukan Keadaan Darurat Atasi Unjuk Rasa

Thailand Berlakukan Keadaan Darurat Atasi Unjuk Rasa

Rabu, 22 Januari 2014 10:05 WIB
SIB/int
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra
Bangkok (SIB)- Thailand, Selasa (21/1) menyatakan keadaan darurat 60 hari di Bangkok dan sekitarnya untuk mengatasi unjuk rasa jalanan, yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.

"Kabinet memutuskan meminta keadaan darurat untuk mengatasi suasana dan menegakkan hukum," kata Wakil Perdana Menteri Surapong Tovichakchaikul, dengan menekankan bahwa pengunjuk rasa mencegah karyawan bekerja.

Keputusan tersebut berlaku sejak Rabu.

Langkah pemerintah tersebut dibuat menyusul aksi massa selama berminggu-minggu di kota tersebut, yang memicu beberapa kekerasan, termasuk serangan granat serta penembakan dimana kedua belah pihak saling menyalahkan atas insiden itu.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berada dalam tekanan para pengunjuk rasa yang disokong pendukung kerajaan, untuk mundur setelah lebih dari dua bulan unjuk rasa jalanan yang bertujuan melengserkannya serta membentuk "dewan rakyat" yang tidak dipilih.

Ia meminta dilakukannya pemilihan umum pada Februari namun partai oposisi mengancam memboikot pemilu tersebut. Para pengunjuk rasa berupaya mengganggu pemilu dan mencegah kandidat mendaftar di beberapa wilayah konstituensi.

Pengunjuk rasa menggelar pelumpuhan Bangkok sejak 13 Januari, memblokir jalan dan mendirikan panggung di beberapa persimpangan utama, meski jumlah pengunjuk rasa terus berkurang sejak pertengahan minggu lalu.

Puluhan orang terluka dan seorang tewas dalam serangan granat pada Jumat dan Minggu. Insiden tersebut meningkatkan kekhawatiran akan memburuknya kerusuhan menjelang pemilu bulan depan.

Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yubamrung, yang akan mengawasi pelaksanaan status darurat mengatakan, Thailand akan menaati standar internasional.
"Kami tidak akan menggunakan kekuatan. Kami tidak memiliki kebijakan untuk membubarkan mereka (pengunjuk rasa) dan kami belum mengumumkan jam malam," katanya.

Negara kerajaan itu terus diguncang kerusuhan politik berdarah sejak mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang juga kakak lelaki Yingluck dilengserkan oleh jendral pendukung kerajaan dalam kudeta tujuh tahun silam.

Gelombang protes terakhir tersebut dipantik oleh rencana pemberlakuan undang-undang amnesti yang akan memungkinkan Thaksin pulang tanpa harus menjalani masa hukuman penjara atas tuduhan korupsi.

Pengunjuk rasa menuding miliuner yang menjadi politisi itu mengendalikan pemerintahan Yingluck dari tempat pelariannya di Dubai.

Thaksin mendapat dukungan kuat dari penduduk wilayah utara namun ia dicerca oleh penduduk di kawasan selatan serta warga kelas menengah dan pendukung kerajaan. (AFP/Ant/x)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments