Senin, 10 Agu 2020

Peneliti LIPI Siti Zuhro :

Tak Ada Pembaruan di Kabinet Jokowi

* Beri 16 Kursi Menteri untuk Parpol, Jokowi Bantah Bagi-Bagi Kursi
Rabu, 17 September 2014 10:03 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Jakarta (SIB)- Presiden Terpilih Jokowi memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik. Meski demikian, Jokowi dengan tegas menyebut itu bukan bagi-bagi kursi.

"Bagi-bagi kursi itu kalau dari awal saya bilang, mau gabung sama saya nggak? Saya kasih 4 (menteri) atau saya kasih menteri utama," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (16/9).

Menurutnya, definisi bagi-bagi jatah menteri yakni saat ia sudah memiliki deal politik jumlah menteri yang akan diterima partai yang akan ikut bergabung. Namun, untuk pola rekruitmennya ini, setiap parpol dipersilakan untuk menyerahkan nama-nama yang mereka nilai memiliki kapasitas untuk menjadi menteri.
Tim Transisi yang menggodok kriterianya, lalu ia dan JK yang melakukan fit and proper tes dan menentukan siapa menterinya.

"Saya jujur saja ada partai yang menyerahkan nama sampai setebal ini," ujar Jokowi sambil menunjukkan jarinya membentuk huruf C dengan jarak antar jari sekitar 7 cm.

"Kamu kira-kira saja berapa banyak namanya," tambah Jokowi sambil tersenyum.

Untuk kementerian dari partai politik, Jokowi menyebut sudah memiliki kalkulasi setiap partai akan mendapatkan berapa jatah menteri.

"Sudah dikalkulasikan. Sesuai logika saja. Misalnya PDIP 1 menteri, NasDem 10 kira-kira masuk logika atau tidak? Tidak kan," ujar Jokowi.

Alasan Jokowi Pertahankan 34 Kementerian
Presiden terpilih Joko Widodo mempertahankan 34 kementerian dan tak jadi melakukan perampingan. Ini alasan Jokowi melakukan hal tersebut.

Jokowi mengatakan terjadi perdebatan di internal timnya soal jumlah kementerian. Ada yang ingin kementerian dipangkas jadi hanya tinggal 27.

"Ya memang itu dengan kemarin dengan debatnya 27 (kementerian), saya sampaikan nanti hari kedua kita nggak kerja karena ngurusi orang pindah, ngurusin demo karena hilang. Itu sudah pernah terjadi saat pemerintahan Gus Dur. Karena ada dua kementerian yang hilang.

 Itu perlu dua tahun. Seperti itu saya pelajari. Dan itu bukan urusan yang mudah," kata Jokowi.

Ia berharap seluruh jajarannya bisa langsung bekerja di hari pertama dilantik. Jika memaksakan untuk memangkas jumlah kementerian, maka ia yakin pemerintahannya akan disibukkan dengan penolakan dan pembenahan birokrasinya.

Ia berkaca pada pemerintahan Gus Dur yang menghilangkan Departemen Penerangan dan menggantinya dengan Lembaga Informasi Nasional (LIN). Menurutnya, jika tak dikelola dengan baik, maka penghapusan itu tak berefek pada efisiensi.

"Kalau mau diefisiensi itu (penghapusan kementerian zaman Gus Dur) juga tidak berhasil. Karena stafnya tetap.

Menterinya cuma hilang 2. Stafnya ditarik juga ke kementerian yang lain. Apa efisiensinya? Hanya nggak ada menterinya. Yang namanya efisiensi? dari atas ke bawah sehingga terjadi pengurangan biaya aparatur. Itu efisiensi. Kalau saya, lebih baik kuat tapi semuanya kerja," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan jumlah kabinetnya saat ini tidak bersifat permanen. Tak menutup kemungkinan akan berkurang jika di waktu berjalan dinilai bekerja tak efektif.

"34 itu bukan angka mati. Dalam proses berjalan nanti kalau ada kementerian yang memang tidak mendukung efisiensi, bisa saja ditiadakan. Karena kalau sekarang, malah tidak kerja. Urusannya hanya ribut-ribut saja," pungkasnya.

Tak Akan Hapus Kementerian Agama
Belum ada kata final soal nama kementerian yang diubah namanya. Namun dipastikan Kementerian Agama tak akan dihapus.

 Ketua Tim Transisi Rini Soemarno memastikan itu menjawab isu liar di publik.

"Nggak ada," kata Rini di Kantor Transisi.
Isu terkait nama kementerian agama dihapus itu muncul di media sosial. Kementerian Agama diganti menjadi kementerian haji.

Tegas-tegas hal ini ditepis Rini.
Menurut dia, Jokowi JK saat ini masih fokus mereview tugas dan kinerja kementerian yang sudah berjalan. Semua masih proses pembahasan.

"Masih dalam proses. Pak Jokowi mengatakan masih melihat dari beberapa sisi. Agar bisa bekerja. Lembaga sedang dilihat.

Lembaga di kementrian dan non kementrian ada 80 orang . Kita kasih review semua," tutupnya.

Kata Profesional Partai
Presiden terpilih Joko Widodo membagi susunan kabinetnya menjadi dua kategori, profesional dan profesional partai. Menurut Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, nama itu dipakai karena Jokowi hanya memilih yang orang-orang profesional dari partai.

"Karena karakter profesional yang ingin diperkuat. Jadi tidak hanya sembarangan orang yang akan dicalonkan," jelas Andi.

Andi mengutarakan, alasan memilih 16 orang profesional partai memang pilihan Jokowi-JK sendiri. Tidak akan dari kader lain.

"Tetap kader. Pak Jokowi tidak inginkan lepas dari parpol itu realitas politik di Indonesia. Dan yang dihindari ialah pernyataan bahwa orang-orang parpol seolah-olah tidak layak jadi menteri," jelas Andi.

Andi menambahkan, jika nantinya para profesional partai masuk dalam kabinet, mereka harus meninggalkan jabatan partainya.

"Kalau masuk di menteri jabatan harus lepas," tutup Andi.

7 Kementerian yang Murni Diisi Profesional
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menyebut hanya 7 Kementerian yang bakal diisi oleh profesional murni.

Posisi menteri yang berasal dari profesional partai akan dilihat dari pendidikan dan pengalamannya.

"Murni profesional cuma 7 mutlak. 27 Sisanya bisa dari parpol," ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JK mengatakan, dirinya akan memilih menteri profesional dari parpol berdasarkan pendidikan dan pengalaman.

Misalnya menteri UKM dan Perdagangan yang punya latar belakang yang disebutkan di atas.

JK juga menyanggah menteri yang berasal dari parpol akan menjadi mesin pencari uang seperti pada kasus Jero Wacik.

"Jero salah tempat. Tidak paham ESDM. Pendidikan dan pengalaman tetap prioritas," terangnya.

"Ini syarat koalisi, ada di pemerintah dan DPR, enggak bisa semua murni profesional, parpol harus dapat tempat.

 Itu realitas politik kita," tambahnya.
Ke depan, parpol pengusung Jokowi-JK akan mengajukan nama calon menterinya dan Jokowi-JK akan melakukan fit and proper test.

"Pasti nama-nama itu tak ada terlibat kasus," tegasnya.

Lalu yang membedakan kabinet SBY dan Jokowi nantinya adalah pada soal target dan cara kerja.

"Pertanian 1-2 tahun swasembada pangan. Kerjanya intensif dan harus cepat, sesuai dengan waktu target, kalau tidak ada sanksi, bisa ditegur dan diganti," tegas JK.

Bak KIB Jilid III
Sejumlah pihak menyuarakan kekecewaan terhadap postur kabinet yang diumumkan Presiden Terpilih Jokowi-JK. Dengan komposisi seperti yang diumumkan, Jokowi dianggap tak membawa pembaruan.

"Apa yang pernah disampaikan Jokowi sebaiknya diputar ulang. Jokowi kan pernah menyatakan ingin kabinet yang ramping, yang solid, yang profesional, yang berbasis kinerja," kata Peneliti LIPI Siti Zuhro.

Menurut Siti, 34 kementerian, dengan 16 di antaranya untuk kader parpol, tak sesuai dengan harapan publik yang menangkap pesan dari Jokowi selama ini. Postur kabinet yang disusun oleh Jokowi ini disebutnya tak berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu, tak ada pembaruan.

"Kalau begini, ini seperti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid III. Ini seperti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dengan kombinasi partai yang lain," ulas Siti.

Padahal, Siti melanjutkan, postur kabinet menjadi gambaran perwujudan janji pembaruan yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK. Melihat postur kabinet yang telah diumumkan, Siti tak melihat gambaran janji itu akan diwujudkan.

"Postur kabinet akan menunjukkan sejauh mana kualitas pembaruan yang akan dilakukan oleh Jokowi," ujarnya.

Ini Kata Istana
Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK mempertahankan 34 kementerian yang ada dan tak jadi melakukan perampingan.

Apa tanggapan Istana soal postur kabinet pemerintahan mendatang itu?

"Saya belum dapat arahan dari bapak presiden untuk berbicara mengenai komposisi kabinet presiden terpilih Jokowi," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.

Mengenai komposisi menteri dari profesional parpol dan posisi wakil menteri, Julian juga enggan berkomentar lebih jauh.

 "Jadi belum ada yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Saya rasa tidak terlalu banyak berubah, tapi saya tidak bisa berikan komentar atau pendapat mengenai hal itu," imbuhnya.

Julian mengatakan pemerintah saat ini akan sangat menghormati kebijakan pembentukan kabinet mendatang.

SBY sebelumnya, menurut Julian, sudah pernah menyampaikan terkait perubahan-perubahan postur kabinet.

"Yang saya ketahui presiden menyampaikan suatu perubahan di struktural kementerian bilamana diubah akan membawa dampaknya.

Kalau memang siap melakukan itu tidak apa-apa tapi kalau dilakukan tanpa assesment dan penilaian matang dampaknya bisa kontraproduktif. Itu mungkin sudah dipikirkan Pak Joko Widodo,"paparnya.

Sementara itu Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan terkait wakil menteri, pada pemerintahan SBY diperlukan karena sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya di kementerian keuangan, butuh dua wakil menteri karena padatnya agenda.

"Kementerian keuangan itu ada dua wakil menteri, karena tugasnya komplit, ada rapat-rapat di DPR, DPR-nya nggak mau kalau diwakili eselon 1 nah harus wakil menteri, makanya ada dua wakil menteri keuangan," katanya.

Sudi juga mencontohkan padatnya agenda di Kementerian Luar Negeri. Sebab, ada pertemuan-pertemuan yang tidak bisa diwakilkan oleh eselon 1.

"Menlu juga begitu, luar biasa padatnya di luar negeri, nanti ada urusan dengan menlu banyak yang tidak bisa diwakilkan ke eselon 1.

Kita rasakan sekali beban menteri tertentu, makanya ada wakil menteri.

Kalau sekarang ada kebijakan baru mungkin ada solusi dan lain sebagainya tentu kebijakan pemerintah baru," tuturnya. (dtc/i)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments