Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Soal Penyadapan, Menlu Marty Bantah Lebih Lunak ke AS Dibanding Australia

Soal Penyadapan, Menlu Marty Bantah Lebih Lunak ke AS Dibanding Australia

*Operator Bantu Penyadapan Asing Ditutup
Rabu, 19 Februari 2014 09:52 WIB
Sib/int
Menlu Marty Natalegawa
Jakarta (SIB)- National Security Agency (NSA) alias Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) menyadap bisnis rokok dan udang Indonesia dengan menggandeng Direktorat Sinyal Australia. Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa perlakuan pada AS dan Australia tidak dibedakan terkait kasus ini. "Tidak betul itu ada pembedaan. Sama saja. Ketika dari negara lain ada berita adanya indikasi penyadapan, ya kita panggil. Dubesnya kita temui, kita sampaikan keberatan kita dan kita minta untuk klarifikasi," kata Marty di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2014).

Marty menuturkan bahwa AS dan Australia menyikapi kasus penyadapan ini dengan cara yang berbeda. AS sudah memiliki langkah-langkah konkrit dalam menanganinya sedangkan tak ada usaha yang terlihat dari Australia.

"AS juga kemarin saya tanyakan kepada menlunya terkait masalah ini. Bedanya, AS sudah mengadakan review, pengkajian ulang terkait praktek-praktek masalah pengumpulan informasi dan data. Jadi sudah ada langkah-langkah konkret untuk menangani masalah ini. Kalau Australia kan tidak ada sama sekali," paparnya.

Menurut Marty, Australia seharusnya sudah paham tindakan apa yang selanjutnya harus diambil akibat masalah ini. Ia tidak mau menghabiskan waktu dengan terus meladeni Australia.

"Indonesia kan menjalin hubungan dengan 190 negara. We have other things to do other than simply hanya masalah Australia. Jadi yang lain kita sedang kelola hubungan dengan negara lain yang baik dan bersahabat. Australia tentu kita amankan, kita pastikan semua terkonsolidasi. Tapi saya tidak mau terkesan 24 jam hanya Australia terus," ujarnya.

Nasib Dubes RI Untuk Australia
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menlu Marty Natalegawa sebagai mitra. Dalam rapat tersebut, dibahas pula tentang hubungan Indonesia dan Australia pasca kasus penyadapan terbaru dan penyelundupan manusia.

Anggota Komisi III DPR RI Helmy Faisal bertanya kepada Menlu Marty terkait status Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat. Nadjib ditarik dari Canberra saat kasus penyadapan Australia pada Presiden SBY terkuak di November 2013.

"Dubes RI untuk Australia bagaimana kelanjutannya? Sudah banyak tindakan tapi kesannya Australia tidak bergeming. Ini butuh respons yang tegas," kata Helmy di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.

Marty menjawab bahwa langkah-langkah Indonesia pada Australia sudah terukur dan terus ditingkatkan sesuai perkembangan. Ia menolak bila dikatakan pemerintah Indonesia terkesan ragu-ragu.

"Kita tidak bisa mengobral semua langkah kita. Langkah-langkah kita terukur. Itu bukan menunjukkan keragu-raguan tapi sistematis dan terencana," jawab Marty.

Marty menegaskan bahwa pemerintah Australia harus menuntaskan 6 syarat yang diberikan Presiden SBY untuk memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Saat ini, Australia belum menjalankan semua syarat-syarat tersebut sehingga tak bisa dilanjutkan ke tahap penyusunan code of conduct.

"Perlu ada pemulihan kembali hubungan Indonesia dan Australia sebelum penyusunan code of conduct. Itu mudah tapi kita harus pastikan berbagai hal-hal yang mungkin masih akan terungkap harus kita ketahui. Kita tidak tergesa-gesa maju ke penyusunan code of conduct. Kita tidak mau maju lalu muncul berita penyadapan lagi dan proses ini terganggu," paparnya.

Terkait nasib Dubes RI untuk Australia, Marty menegaskan bahwa ia masih di Jakarta hingga saat ini dan tidak akan kembali ke Australia dalam waktu dekat.

"Pada saat ini belum merasa pas untuk balik. Kalau kembali, sifatnya masih sementara. Belum kembali in full tapi sesuai keperluan. Bisa kembali ke Australia untuk tugas-tugas konsolidasi," ujar Marty.

Operator Bantu Penyadapan Asing Saya Tutup
Isu penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap sejumlah pejabat dalam negeri sempat menggegerkan dunia. Bila ada operator yang membantu tindakan ilegal itu, Kemenkominfo akan bertindak tegas.

"Saya lihat dulu sekarang ada keterlibatan operator atau nggak. Kalau ada langsung saya tutup. Kalau semua operator terbukti melakukan penyadapan, termasuk BUMN akan saya tutup. Nggak ada yang kebal hukum," kata Menkominfo Tifatul Sembiring.

Hal tersebut dia sampaikan usai menggelar konferensi pers Seminar Sehari Internasional Penggunaan Media Digital di Kalangan Anak dan Remaja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Meski begitu, Tifatul masih perlu berkomunikasi lagi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh data-data penyadapan asing tersebut. Dugaan keterlibatan operator lokal pun harus diteliti lebih lanjut.

Politisi PKS ini juga mengimbau agar persoalan penyadapan ini disikapi dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap.

"Penyadapan itu terjadi di mana saja. Lima institusi di Indonesia juga diberi kewenangan penyadapan, seperti KPK, BIN, dll. Terkait lontaran Snowden, masih perlu kita lakukan lagi penyelidikan lebih lanjut," ucapnya. (detikcom/h/r)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments