Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pilkada 2020, Nasdem: Politik Tanpa Mahar Bukan Pencitraan Tapi Tuntutan Rakyat

Pilkada 2020, Nasdem: Politik Tanpa Mahar Bukan Pencitraan Tapi Tuntutan Rakyat

redaksi Senin, 09 Desember 2019 20:36 WIB
rmolbanten.com
Ahmad Ali
Jakarta (SIB)
Sejumlah partai politik sudah mulai memetakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dalam pilkada tersebut, Partai Nasdem melakukan politik tanpa mahar bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, pihaknya memiliki slogan 'Politik Tanpa Mahar' yang menjadi haluan dalam berdemokrasi di Indonesia. Haluan tersebut tercipta bukan untuk pencitraan, melainkan hal yang diserap dari keluh kesah masyarakat terkait dengan politik yang diidentikkan dengan uang.

"Hal itu tercipta karena tuntutan rakyat Indonesia, jadi bukan pencitraan," kata Ahmad Ali dalam keterangannya, Minggu (8/12).
Kata dia, pihaknya akan terus komitmen membangun demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya praktik korupsi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"NasDem lahir di era reformasi dan tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik tanpa adanya mahar politik," tegasnya.

Ia menambahkan, momen pilkada adalah batu loncatan bagi NasDem untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kiprah partai melalui edukasi politik yang sehat, karena ada 200 daerah yang bakal menggelar pilkada.

"Untuk mendapat rekomendasi Partai NasDem para bacalon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak perlu berkenalan dengan wakil ketua umum atau pengurus DPP NasDem lainnya. Tidak juga harus datang membawa sekoper uang karena hal itu tidak menjadi syarat Partai NasDem," ujarnya.

Kata dia, pihaknya juga akan menyaring calon kepala daerah melalui hasil survey dari 8 lembaga survey. Dari hasil itu, dipilih untuk diberikan rekomendasi usungan partai berdasarkan kriteria yang diharapkan masyarakat. Calon kepala daerah yang diusung adalah putera terbaik, tidak mesti kader partai.

"Kita bisa membaca keinginan publik lewat lembaga survei. Jika sudah tahu tidak berpotensi jangan kita paksakan," tuturnya.

Ahmad Ali menambahkan, bagi bakal calon bupati, walikota, dan gubernur yang melamar ke Partai NasDem agar sejak dini menyiapkan gagasan perubahan demi mensejahterakan masyarakat.

"Kepala daerah yang lahir dari kontestasi Pilkada tanpa mengumbar mahar politik, akan membawa perubahan besar, dan tak rentan melakukan korupsi saat menjabat nanti," pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini Partai Nasdem tengah safari konsolidasi etape pertama itu meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Sebelum ke Kalimantan Timur, rombongan DPP Partai NasDem yang dipimpin Ahmad Ali itu berkunjung ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya akan menggelar agenda konsolidasi bersama kader NasDem di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

Selain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, pengurus DPP Partai NasDem yang mengikuti safari konsolidasi diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse, Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Teritori Partai NasDem Kalimantan Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ketua Umum DPP Garnita Malahayati Indira Chunda Thita.

Agenda safari konsolidasi itu digelar menindaklanjuti hasil Kongres Partai NasDem ke-II di Jakarta yang menargetkan Partai NasDem tampil sebagai pemenang di Pemilu 2024 mendatang. (Okz/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments