Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda

Hasil Munas dan Konbes

NU Dukung Legalisasi Aborsi

*Dengan Syarat Ketat, *Juga Dukung Kenaikan Harga BBM
Senin, 03 November 2014 09:32 WIB
SIB/ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ss/pd/14
PENUTUPAN MUNAS NU: Ketua Umum PBNU Said Agil Sirodj (kanan) menerima cinderamata berupa lukisan mantan Ketua PBNU (alm) Abdurrahman Wahid pada penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PBNU Jakarta, Minggu (2/11).
Jakarta (SIB)- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung legalisasi aborsi seperti diatur dalam PP No.61 tahun 2014. Meski demikian terdapat syarat-syarat ketat di dalamnya.

"Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, apapun alasannya. Kecuali untuk menghindari kematian," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam jumpa pers penyampaian hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU sebagaimana siaran pers PBNU yang dikirimkan, Minggu (2/11).

Polemik legalisasi aborsi ini dibahas di Komisi Bahtsul Masail Munas dan Konbes NU 2014.

Kiai Said menjelaskan, yang dimaksud menghindari kematian dalam pengecualian izin aborsi salah satunya kondisi darurat medis, apabila kehamilan mengancam keselamatan ibu dan atau janin.

"Untuk mengetahui seberapa tingkat bahayanya, itu harus atas pertimbangan dokter ahli. Tidak boleh sembarangan, harus dokter ahli yang merekomendasikan," tambah Kiai Said.

Mengenai aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang juga diatur dalam PP No.61 tahun 2014, Kiai Said menegaskan itu haram dilakukan. Meski demikian terdapat pengecualian yang juga memiliki syarat ketat.

"Untuk aborsi pada kasus perkosaan, itu juga haram. Namun ada beberapa ulama yang memperbolehkan sebelum usia janin berusia 40 hari terhitung sejak pembuahan," tegas Kiai Said.

Untuk mengetahui usia kehamilan yang diperbolehkan diaborsi, masih kata Kiai Said, ilmu kedokteran menghitungnya berdasarkan hari pertama haid terakhir.

Sementara untuk menghindari dukungan legalisasi aborsi ini disalahgunakan, khususnya dalam ketentuan rekomendasi dokter ahli, PBNU juga menekankan agar semua dokter mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

"Sekali lagi ditegaskan, aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan," pungkas Kiai Said.

PBNU DUKUNG KENAIKAN HARGA BBM

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Subsidi BBM sangat berat membebani APBN, lebih baik subsidi dialihkan untuk hal produktif dan tepat sasaran,"  kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Menurut Said Aqil, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM yang mencapai Rp400 triliun lebih baik digunakan untuk membiayai program yang langsung bermanfaat bagi rakyat kecil yang membutuhkan, seperti petani dan nelayan.

"Daripada dibakar di jalan jadi asap," kata Said Aqil.

PBNU, kata Said Aqil, sangat menyadari bahwa mendukung kenaikan harga BBM sama tidak populernya dengan keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Namun, lanjut dia, sikap itu harus diambil demi kepentingan yang lebih luas.

"Kita harus berpikir dewasa, matang. Kita tahu betapa berat beban APBN. Anggaran Rp400 triliun itu lebih bermanfaat untuk membangun, untuk memberdayakan masyarakat miskin," katanya.

Hanya, PBNU meminta pemerintah mengalokasikan dengan jelas pengalihan subsidi BBM, benar-benar untuk hal yang riil, dan melaksanakannya dengan amanah.

"Pengalihan harus jelas dan betul-betul sampai dan menyentuh orang miskin. Kalau ada manipulasi,  kita akan kritik," kata Said Aqil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyiratkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum Januari 2015. (detikcom/Ant/d)
T#gs NU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments