Jumat, 19 Jul 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi-JK Tak Bersedia Teken ‘Kontrak Politik’ Kadin

Jokowi-JK Tak Bersedia Teken ‘Kontrak Politik’ Kadin

* Prabowo: Ada 3 Indonesia, Jokowi: 3 Hal Harus Dibenahi, * 3 Harapan Pengusaha ke Prabowo dan Jokowi
Sabtu, 21 Juni 2014 09:41 WIB
Jakarta (SIB)- Pengusaha Indonesia yang tergabung di dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia tadi malam menyelenggarakan dialog dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebelum dialog dimulai, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menitip pesan kepada 2 pasangan capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

Suryo menjelaskan, pentingnya 3 prioritas dan harapan pengusaha yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Pertama adalah mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Kedua menyangkut menciptakan, dan membangun sumberdaya manusia yang unggul, profesional dan berkualitas.

“Ketiga adalah kemampuan menciptakan kebijakan publik. Ini harapan kita,” kata Suryo di Studio Djakarta Theater XXI, Jakarta, Jumat (20/6).

Ketiga prioritas tersebut perlu dikejar dan dipersiapan dengan baik karena Indonesia diproyeksi menjadi negara terbesar dalam sisi ekonomi nomor 7 dunia.

“Ada lembaga internasional menyebut Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia. Mungkin kita dapat target itu,” terangnya.

Selain itu, Kadin dengan acara dialog kali ini ingin mendengarkan visi dan misi di bidang pembangunan dari masing-masing calon untuk periode 2014-2019.

“Kadin Indonesia bersyukur jadi tuan rumah dialog ini. Kesempatan ini akan kita sampaikan harapan pengusaha ke capres dan cawapres. Kita ingin dengarkan gambaran pembangunan 2014-2019,” paparnya.

Dialog berlangsung dua sesi dengan audiens yang sama tanpa mempertemukan kedua pasangan. Pada sesi dialog pertama tampil Pasangan Nomor 1 Prabowo-Hatta menyampaikan visi-misinya dan dilanjutkan dengan dialog.

Demikian juga halnya pasangan nomor 2 Jokowi-JK. Dialog kedua pasangan itu dimulai pukul 18.30-23.00 WIB.

ADA 3 INDONESIA

Calon presiden 2014-2019 dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia bisa dibilang terbagi menjadi 3. Dia membagi Indonesia berdasarkan tingkat kemajuannya.

“Kita tahu kebesaran negara dan ekonomi kita. Tapi dalam perjalanan saya ke daerah-daerah saya menemukan bahwa ternyata tidak hanya satu Indonesia, ada 3 Indonesia,” kata Prabowo.

Indonesia yang pertama, lanjut Prabowo, adalah yang hidup di abad ke-21. Sementara kedua adalah yang hidup di abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sedangkan ketiga adalah yang hidup di zaman pra industri.

Oleh karena itu, Prabowo mengemukakan kebijakan pembangunan harus multi dimensional. Untuk mereka yang sudah berada di abad ke-21, dipersilakan maju dan bersaing di dunia Internasional.

“Untuk Indonesia yang masih tertinggal, adalah kewajiban pemerintah untuk terjun dan proaktif menjadi pelopor dan mengangkat kesejahteraan yang tertinggal yang belum masuk ke abad ke-21. Itulah concern kami,” papar Prabowo.

Bila itu dilakukan, tambah Prabowo, maka Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkecukupan akan terwujud. Itulah yang merupakan tujuan dan cita-cita dari berdirinya Indonesia oleh para pemimpin terdahulu.

“Memang tujuan kita adalah mencapai kemakmuran bersama. Kita menginginkan membangun negara yang sejahtera, di mana rakyat kita harus cukup pangan, papan, dan sandang,” sebutnya.

MENDUKUNG INVESTASI ASING

Mendapatkan pertanyaan dari seorang perwakilan Kadin Internasional soal investasi asing, industri dalam negeri, sampai subsitusi impor pemerintah, Prabowo menjawab, strategi pemerintahannya nanti salah satunya adalah mengamankan sektor ketahanan pangan dan energi Indonesia untuk menjaga dan mengejar kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih tertinggal.

“Kami akan membangun jutaan hektar lahan produksi, ini merupakan peluang bagi para investor dari luar juga, kita butuh teknologi, butuh peralatan, butuh benih terbaik, sistem logistik dari hulu hingga hilir, ini tentunya lapangan investasi yang menarik bagi investasi asing di Indonesia,” ucap Prabowo.

Ia menegaskan akan mendukung investasi asing karena sudah waktunya pengusaha Indonesia dapat bersaing dengan industri asing.

“Kami mendukung investasi asing, ini abad 21 sudah waktunya pengusaha Indonesia untung, kuat bersaing, gigih, take off,” ucapnya.

Apalagi berdasarkan data Bank Dunia, di Indonesia masih ada sekitar 100 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

“Kalau menggunakan indikator Bank Dunia pendapatan US$ 2 per kapita, artinya ada 100 juta jiwa orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, makanya kita butuh peningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga perlu juga partisipasi investasi asing yang benar-benar sungguh-sungguh ikut serta dalam pembangunan ekonomi kita,” tutupnya.

20 TAHUN

Prabowo Subianto juga punya program untuk swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan hutan yang sudah rusak. Menurut Prabowo tiap 10 menit hutan di Indonesia itu hancur seluas 6 kali lapangan bola.

Pernyataan Prabowo merupakan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Rudyan Kopot dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Rudyan bertanya bagaimana konsep yang ditawarkan duet Prabowo-Hatta untuk ketahanan pangan Indonesia.

“Khususnya pengurangan impor pangan dan bagaimana keharmonisan peran petani kecil, menengah, dan besar,” tanyanya.

Menurut Prabowo, lonjakan penduduk dunia membuat konsumsi meningkat sehingga harga pangan rata-rata naik 70-80% per tahun. Namun Indonesia masih punya kesempatan untuk menanggulangi hal ini.

“Kita masih punya window opportunity. Kita punya waktu dan punya lahan. Kebetulan hutan-hutan kita ada yang sudah rusak. Degraded dan destroyed forest seluas 77 juta hektar,” kata Prabowo.

“Tiap 10 menit, hutan kita rusak seluas 6 lapangan bola. Jadi strategi kami adalah yang sudah rusak itu tadi kita ubah jadi lahan produktif,” ujarnya.

Dalam hitungan Prabowo, Indonesia masih punya kesempatan selama 20 tahun untuk mengembangkan pangan. Dalam 20 tahun ini seluruh pihak harus bekerja keras untuk membuat Indonesia swasembada pangan.

MEYAKINKAN JOKOWI

Jokowi yang tampil pada sesi kedua, memaparkan visi misinya di depan pelaku usaha itu secara meyakinkan. Dia mengatakan ada 3 hal penting yang menjadi permasalahan dan harus dibenahi.

“Yang pertama sumber daya manusia. Karena dengan pembangunan manusia itu kita akan menjadi manusia produktif. Karena kalau produktivitas kita meningkat, kita akan punya daya saing,” kata Jokowi.

Faktor kedua yang harus diperhatikan untuk peningkatan bisnis, adalah perizinan. Perizinan usaha dan insfrastruktur menurut Jokowi harus dibenahi.
“Yang kedua, yang kedua, yang kedua. Perizinan dan pembebasan lahan. Inilah yang mendorong sehingga infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, izin, itu mudah,” kata Jokowi.

Berikutnya adalah regulasi. Jokowi akan memperbaiki regulasi agar pro dunia usaha.

“Yang ketiga adalah regulasi, banyak perda yang tidak pro dunia usaha, tidak pro investasi. Pemerintah di atas juga sama. Ini yang harus dipotong, dipotong, dipotong, dipotong,” tegasnya disambut tepuk tangan riuh hadirin.

SEKTOR KELAUTAN

Jokowi juga memaparkan soal sektor kelautan menanggapi pernyataan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat potensi sektor perikanan dan kelautan Indonesia cukup besar. Tetapi hingga kini potensi itu belum digarap sepenuhnya. Bahkan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan negara lain jumlahnya cukup besar.

“Sebanyak 2/3 wilayah kita itu adalah laut dengan potensi Rp 255 triliun per tahun. Budidaya perikanan belum optimal dan illegal fishing lagi menjadi tren. Kemudian masih sedikit sekali pelaku yang mau terjun ke dunia perikanan di Indonesia,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yudi Prayanto.

Mendengar hal itu, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi berjanji menggenjot sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Salah satu yang akan ia lakukan bila terpilih menjadi presiden adalah dengan membangun ratusan pusat industri perikanan.

“Menurut saya, yang pertama adalah membangun sentra perikanan. Targetnya 100 sentra perikanan yang ingin kita bangun dan itu dilengkapi lemari berpendingin,” papar Jokowi.

Sentra produksi ikan ini, lanjut Jokowi, nantinya akan terkoneksi dengan industri pengolahan dan pengalengan ikan. Tujuannya adalah melakukan sinergi antara nelayan dengan pelaku usaha untuk sama-sama menggenjot sektor perikanan di dalam negeri.

“Kita juga berharap agar pembangunan sentra perikanan kita dan kemaritiman melibatkan nelayan. Silakan dunia usaha membangun pabrik pengalengan ikan tetapi libatkan nelayan kita. Berikan harga yang baik sehingga nelayan bisa tingkatkan produksinya,” jelas Jokowi.

Untuk mendukung produktivitas nelayan, Jokowi berjanji akan membantu permodalan secara total kepada nelayan. Caranya adalah dengan membentuk bank khusus nelayan.

“Ada banyak nelayan mengeluh mesin motor 5-15 tahun tidak pernah diganti, ini pemerintah mesti bantu. Kemudian permodalan dari mulai yang terkecil Rp 400 ribu hingga Rp 1,2 juta untuk melaut sehari-hari. Jadi perlu ada Bank Agro Maritim, ini perhatian khusus kepada sektor maritim kita,” terangnya.

Langkah terakhir yang Jokowi lakukan adalah dengan membangun sistem pesawat tanpa awak (drone) agar bisa mengetahui titik-titik yang riskan adanya tindakan illegal fishing.

“Untuk menekan illegal fishing yang besar sekali, kita bikin sistem drone. Jadi bisa lihat di titik mana banyak terdapat illegal fishing,” cetusnya.

PAHAMI PENGUSAHA 100%


Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memahami 100% keinginan para pengusaha. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi disampaikan. Ia belasan tahun bersama Jusuf Kalla (JK) sudah berkecimpung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Nggak usah diterangkan saya sudah ngerti, karena saya tahun 1990 sudah berkecimpung di Kadin Solo dan Pak JK tahun 1980 di Sulsel. Jadi mengenai keinginan pengusaha, 100% kita ngerti,” jelasnya.

Ia menuturkan masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan di dalam negeri. Hanya saja selama ini pelaksanaan di lapangan masih terlambat dalam mengambil keputusan.

“Menurut saya ada potensi yang sangat besar hanya keputusan lapangan yang sering terlambat,” sebutnya.

‘KONTRAK POLITIK’

Di penghujung sesi dialog kedua pasangan capres, Kadin menyodorkan kontrak politik untuk ditandatangani. Kontrak tersebut berisi pernyataan dukungan dari capres-cawapres pada Kadin.”Itu hanya kesepakatan bahwa akan bekerjasama dengan Kadin dalam membangun bangsa ini. Umum saja,” kata Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto usai acara dialog.  Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Anindya Bakrie menyebut kontrak politik itu hanya bersifat seremonial. “Itu seremonial antara capres cawapres. Supaya antara kadin dan capres cawapres sama sama membangun ekonomi Indonesia dan itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang,” ucap Anindya.

Anindya mengaku puas dengan performa kedua pasangan capres dan cawapres dalam dialog ini. Mereka memperlihatkan bahwa antara capres dan cawapres saling melengkapi.”Kita puas dengan penampilan keduanya. Keduanya punya visi ekonomi yang baik dan saling melengkapi,” ujar putra Aburizal Bakrie ini.

Anindya sendiri membantah bahwa ada keberpihakan dari dirinya karena Ical ada dalam kubu Prabowo-Hatta. “Saya tidak di politik,” ucapnya sambil tersenyum.

JOKOWI-JK TAK TEKEN

Jika Prabowo-Hatta meneken ‘kontrak politik’, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tak melakukan hal yang sama. Kenapa?  Usai debat capres, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pun langsung memberikan sambutan pendek. Suryo memuji sosok Jokowi dan JK yang jelas paham cara menciptakan iklim usaha yang ramah terhadap investor.

“Pak Jokowi dan Pak JK ini mantan Kadin. Saya rasa sangat-sangat peduli terhadap bagaimana menciptakan iklim usaha yang ramah terhdap investor, terhadap bisnis. Tidak perlu ragu lagi, pasti ini sangat melegakan bagi kita semua,” kata Suryo. Jokowi dan JK tak bersedia meneken ‘kontrak politik’ yang disiapkan seperti kepada Prabowo-Hatta. Menurut JK kalau ada ‘kontrak’ berarti tidak saling percaya.

Sebelumnya pasangan capres nomor urut satu Prabowo-Hatta meneken MoU dengan Kadin Indonesia. Yang ditandatangani adalah dukungan Prabowo-Hatta terhadap dunia usaha.”Ini negosiasi tercepat di dunia,” canda Prabowo sebelum meneken. (Detikcom/d)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
T#gs Jokowi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments