Rabu, 29 Jan 2020
  • Home
  • Headlines
  • Dituding Ada Pengumpulan Upeti dari Pejabat Dairi yang Dilantik,Sekda Membantah

Dituding Ada Pengumpulan Upeti dari Pejabat Dairi yang Dilantik,Sekda Membantah

redaksisib Rabu, 15 Januari 2020 11:23 WIB
merdeka.com
Ilustrasi
Sidikalang (SIB)
Pelantikan pejabat administrator, kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan pengawas, Senin (13/1) di GOR Sidikalang ramai diperbincangkan. Pasca akun facebook Ali Marhaban Sitohang memposting dugaan suap dalam penempatan jabatan.

Dalam akun facebooknya, Ali Marhaban Sitohang, Selasa (14/1) menuliskan, "sorry, bukan politik. Ayo siapa yang berani menyangkal... Pada tanggal 11 Januari 2020. Sejumlah calon disuruh datang ke Medan. Apakah fit and prover test! Tentang apa!? Mudah2 aparat penegak hukum dapat menyelidiki.

Bisa saja dapat diduga... pengumpulan rembang pati, jauhkan cara-cara untuk mendapatkan jabatan. Pesan moral, by. AMS". Dalam akun facebook itu terdapat postingan-postingan lainnya terkait pelantikan pejabat kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Leonardus Sihotang saat dikonfirmasi, Selasa (14/1) mengatakan, sudah mendengar informasi terkait adanya atas nama akun facebook Ali Marhaban Sitohang atas tudingan pengumpulan rembang pati (Rp)/ upeti dalam pelantikan pejabat. Dalam penempatan pejabat beberapa waktu lalu murni kualitas kinerja, tidak ada pengumpulan uang/upeti dari kalangan pejabat.

Jelas, tidak ada sepeser pun uang yang diminta dari pejabat yang dilantik. Dalam penempatan jabatan ada dilakukan fit and proper test/uji kelayakan dan kepatutan. Ada tim yang dibentuk. Terkait ada pemanggilan oknum pejabat ke Medan, Leonardus mengatakan tidak mengetahui. Penempatan pejabat sesuai dengan kinerja dan harus bayar dengan kualitas kinerja.

Nama Ali Marhaban Sitohang benar salah satu ASN di lingkungan Pemkab Dairi dan nama itu ada dalam pelantikan beberapa waktu lalu.

Ali Marhaban Sitohang sebelumnya menjabat Kasubbag Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Silahisabungan dan dilantik sebagai Kasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (K05/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments