Minggu, 19 Jan 2020
  • Home
  • Headlines
  • Demokrat Terima Kasih Jokowi Tolak Amandemen UUD '45: Sejalan dengan Kami

Demokrat Terima Kasih Jokowi Tolak Amandemen UUD '45: Sejalan dengan Kami

redaksi Sabtu, 07 Desember 2019 15:05 WIB
detikNews.com
Joko Widodo
Jakarta (SIB)
Partai Demokrat berterima kasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak amandemen UUD 1945 jika melebar hingga ke soal jabatan presiden tiga periode. Pernyataan Jokowi itu disebut sejalan dengan sikap Partai Demokrat.

"Kita terima kasih lah kepada Pak Presiden. Kalau kami dari Demokrat, ya kita terima kasih, karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamandemen," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Menurut Syarief, UUD 1945 lebih baik tidak usah diamandemen sama sekali. Jika ingin amandemen untuk Garis-garis Besar Haluan Negara, menurutnya, cukup dilakukan lewat undang-undang.

"Iya nggak usah (sama sekali), lebih bagus. (Demokrat) memang belum setuju. Kalau toh amandemen mau dilakukan, lewat UU aja, tidak usah masuk UUD," ujarnya.

Sikap menolak amandemen itu dianggap Syarief karena Jokowi mengerti persoalannya. Hal itu termasuk tidak ingin jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

"Bagus, terima kasih kita ucapkan sama Pak Presiden. Berarti Presiden tahu persoalan. Ya, iya dong, nggak usah dipilih tiga periode," ucap Syarief.

Syarief yang juga Wakil Ketua MPR itu mengatakan MPR saat ini masih menjaring aspirasi dari masyarakat terkait amandemen terbatas UUD 1945. Pernyataan Jokowi yang menolak amandemen itu menurutnya berpengaruh sangat besar di masyarakat.

"Ini di wacana MPR kan kita baru kepada sosialisasi, kita perlu minta pandangan dari masyarakat, dari rakyat. Kalau Presiden sudah punya sikap begitu, bagus. Jadi rakyat tentu akan bisa menilai, 'oh Presiden tidak setuju'," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi tidak ingin urusan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi wacana liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi menyebut tidak perlu amandemen UUD.

"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12). (detikcom/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments