Selasa, 14 Jul 2020
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Minta DPRD Deli Serdang Lihat Hasil Evaluasi Gubsu Terhadap APBD DS 2015

DPRDSU Minta DPRD Deli Serdang Lihat Hasil Evaluasi Gubsu Terhadap APBD DS 2015

*Ruben Tarigan: Tidak Ada Istilah "Mafia by Design"
Selasa, 04 November 2014 09:15 WIB
Medan (SIB)- Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan SE mendesak DPRD Deli Serdang dan Pemkab Deli Serdang segera menindaklanjuti hasil evaluasi Gubsu terhadap APBD Deli Serdang TA 2015 yang pengesahannya dituding tidak realistis dan terkesan dikebut, sehingga terlontar dugaan adanya “mafia by design” dalam pengesahannya.

“DPRD dan Pemkab Deli Serdang seharusnya menindaklanjuti apa hasil evaluasi Gubsu. Tidak mungkin tidak ada temuan. Ini yang harus dikaji, bukan masalah pengesahannya terlalu dikebut atau waktu evaluasinya terlalu cepat oleh Gubsu yang dipersoalkan. Cepat atau lambat disahkan maupun dievaluasi tidak ada masalah,” tegas Ruben Tarigan kepada wartawan, Senin (3/11) di DPRD Sumut menanggapi adanya protes dari kalangan DPRD Deli Serdang, bahwa proses pengesahan APBD tidak realistis.

Menurut Ruben yang juga mantan Ketua DPRD Deli Serdang ini, kalau pengesahan atau hasil evaluasi APBD cepat diproses Gubsu sebenarnya tidak ada masalah, asal tidak lewat dari 7 hari terhitung sejak disahkannya APBD. Karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, diberi waktu paling lama 7 hari kepada gubernur melakukan evaluasi terhadap APBD kabupaten/kota.

Memang diakui Ruben, selama ia menjabat Ketua DPRD Deli Serdang, belum pernah secepat itu Gubsu melakukan evaluasi terhadap APBD.

“Evaluasi ini hanya melihat anggaran yang bertentangan dengan perundang-undangan maupun kelayakan anggaran. Gubsu hanya mengevaluasi, apakah anggaran itu layak atau tidak dan meneliti mata anggaran yang ditetapkan DPRD bersama Pemkab. Gubsu di sini bukan membahas, sehingga tidak terlalu mengherankan kalau hasil evaluasinya cepat dilaksanakan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ruben dengan tegas mengatakan, tidak ada istilah “mafia by design” dalam pengesahan APBD ini, karena bagi eksekutif dan legislatif maupun masyarakat, semakin cepat APBD disahkan semakin baik, agar bisa segera dilaksanakan seluruh proyek pembangunan yang sudah dianggarkan di APBD demi berjalannya pembangunan yang bermuara kepada kemakmuran masyarakat.

“Yang perlu dikejar DPRD Deli Serdang, apa hasil evaluasi Gubsu tersebut. Pasti ada temuan yang perlu diperbaiki, bukan masalah pembahasannya maupun waktu pengesahan dan evaluasinya terlalu singkat untuk kejar tayang. Hal ini sangat penting, agar perubahan APBD itu nantinya  bisa segera diumumkan di sidang paripurna,” tegas Ruben Tarigan.

Hal senada juga diungkapkan anggota FP Golkar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang H Wagirin Arman, singkatnya waktu evaluasi Gubsu terhadap APBD Deli Serdang TA 2015 merupakan prestasi bagi masyarakat, DPRD maupun Pemkab Deli Serdang, karena bisa menyelesaikan evaluasi selama beberapa hari saja dari waktu 7 hari yang diamanahkan undang-undang.

“Kalau Gubsu bisa cepat mengevaluasi APBD, sudah hebat itu. Berarti kerjasama Pemkab, DPRD maupun Pemprovsu selama ini baik serta memiliki teamwork yang kompak. Hal ini perlu dibudayakan. Seperti ada istilah, ikan sepat ikan gabus tambah ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele,” ujar Wagirin yang juga mantan Banggar (badan anggaran) DPRD Deli Serdang ini.

Sementara saat wartawan menanyakan terkait pengesahan APBD Deli Serdang tahun 2015 Rp 3.255.185.415.186 yang disinyalir cacat hukum,  Gubsu tidak mau berkomentar. Gubsu hanya mau menjelaskan terkait pelantikan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa serta  Dewas PD Perhotelan Provinsi Sumut periode 2014-2017 saat itu.

Demikian juga Plt Sekdaprovsu Hasiholan Silaen juga enggan berkomentar. Hasiholan malah meminta wartawan menanyakannya kepada Biro Keuangan Pemprovsu. Namun setelah wartawan menghubungi Biro Keuangan Provsu, Ahmad Fuad lagi-lagi tidak bisa memberikan keterangan.

Saat Itu, wartawan SIB hendak mempertanyakan kepada pejabat Pemprovsu di atas, proses pengesahaan APBD Deli Serdang 2015 tidak realistis karena dalam hitungan hari evaluasinya sudah keluar dari Kantor Gubsu. Sehingga dicurigai ada "mafia by design" (pengaturan) di kantor Gubsu. Namun hingga sore para pejabat Pemprovsu tersebut tetap menutup diri untuk memberikan keterangan.(A4/A16/d)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments