Kamis, 14 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRD Karo Temukan Pemotongan BLSM dan Bantuan Gubsu ke Guru

DPRD Karo Temukan Pemotongan BLSM dan Bantuan Gubsu ke Guru

Rabu, 05 Maret 2014 09:59 WIB
SIB/Alexander Hr Ginting
INVESTIGASI : Anggota DPRD Karo Aceh Silalahi saat mendengarkan keterangan kepala sekolah dan para guru di SD Garingging, Sabtu (22/2). Formulir pemotongan bantuan Gubsu itu diperlihatkan para guru kepada Silalahi.
T Karo (SIB)- Pemotongan sejumlah uang bantuan langsung siswa miskin (BLSM) kepada siswa SMP di berbagai tempat di Tanah Karo ditemukan anggota DPRD Karo, Aceh Silalahi dan Masdin DT Ginting. Pemotongan itu dilakukan oknum guru saat para siswa mencairkan bantuan di bank terdekat. Sejumlah orang tua siswa mengakui itu. Namun guru dan kepala sekolah bersangkutan, berdalih. Itu bukan pemotongan, tapi keikhlasan saja.

Pemotongan lainnya juga terjadi pada bantuan Gubsu kepada para guru di Tanah Karo. Selain itu ditemukan sejumlah guru  SD di Kecamatan Tigapanah tidak mendapat bantuan. Sejumlah guru di Kecamatan Laubaleng, Tigabinanga dan Merek saat SIB menginvestigasi ke sejumlah sekolah bersama anggota DPRD Karo, Jumat (21/2)  mengakui, ada yang tidak dapat, ada juga mengakui pemotongan. Seharusnya diterima Rp720.000/tahun, hanya diterima Rp480.000 dengan menandatangani formulir buatan Dinas Pendidikan Karo.

Demikian kedua anggota DPRD Karo ini, Jumat (21/2) di sela-sela investigasi ke sejumlah sekolah SD dan SMP di Kecamatan Merek.

Seperti keterangan para guru dan Kepala  SD  Garingging dan SD Rawang Aekpopo dan SMPN 2 Aekpopo kepada anggota DPRD Karo dan kepada SIB bahwa, bantuan yang semestinya Rp720.000/tahun tidak sepenuhnya mereka terima. Kiat pemotongan itu, para guru disodorkan oknum tertentu formulir alasan pemotongan. Disebutkan ada pajak dan lainnya seakan pemotongan itu resmi. Besar kemungkinan kiat oknum tertentu untuk meyakinkan para guru adanya pemotongan itu, tandas Aceh Silalahi di depan Kepala SD  Garingging, Ruslinda Br Siagian dan para gurunya.

“Maraknya dugaan berbagai tindak korupsi di Tanah Karo, khususnya di Dinas Pendidikan harus diusut. Mutu pendidikan di Karo sudah cukup memprihatinkan rangking 5 besar tingkat Kabupaten/Kota se-Sumut”.

Pihak Kejatisu diharapkan menangani tindakan korupsi ini. Banyak orangtua guru telah melaporkan tindakan pemotongan ini, baik pemotongan bantuan Gubsu atau pun BLSM merajalela di lingkungan Dinas Pendidikan di Tanah Karo. Pemotongan seperti ini tidak mungkin suruhan bupati. Ini permainan pihak Dinas Pendidikan dan oknum-oknum tertentu yang kepada guru bisa disebutkan untuk bupati. “Saya yakin, pemotongan seperti ini tidak tahu bupati. Ibu jangan takut. Kalau ada mengancam akan dilaporkan kepada bupati, silakan. Jangan takut Ibu”, ujar Aceh dan Masdin kepada kepala sekolah dan para guru yang ditemui karena terlihat takut.

Para murid tingkat SMP yang mengaku mendapat pemotongan BLSM saat mencairkan uangnya di salah satu bank swasta di Merek berkisar  56 orang dengan pengakuan sejumlah para orangtua murid Rp100.000/siswa oleh oknum guru diantaranya JS, EP, JL, TP, VM, AS, YM, PM dan lainnya.

Kepala SMPN2 Aekpopo, Bahterta Nainggolan yang dikonfirmasi Aceh Silalahi dan SIB, Jumat (21/2) membantah adanya pemotongan sebesar Rp100.000/siswa”. Itu tidak benar. Ada kami terima Rp30.000/siswa. Bukan 56 siswa, tapi Cuma 50 siswa saja. Itu pun kami terima karena ucapan terima kasih siswa kepada guru JS itu. Bukan dipotong, tapi keikhlasan, “ujar  Nainggolan mengakui.

Saat ingin menjumpai oknum guru JS, Bahtera Nainggolan mengakui, tidak masuk kerja, tanpa menyebut k alasan apa.

Kadis Pendidikan Karo, Sastra Tarigan dikonfirmasi SIB, Senin (24/2) mengaku belum tahu adanya pengutipan itu. Sebelumnya  ia (Kadis-red) menjanjikan  akan memberitahu bagaimana kebenarannya setelah memanggil bendahara, namun sampai Senin (24/2) belum ada jawaban. “Silakan konfirmasi saja ke Kabid Dikmen, ujarnya singkat. Kabid Dikmen”, Kuat Kaban yang dikonfirmasi, Senin (24/2) di kantornya, mengaku tidak mungkin itu terjadi. Sebab, semua bantuan BLSM masuk ke rekening siswa.

Kajari Kabanjahe yang dikonfirmasi SIB, Jumat (21/2) melalui Simamora selaku Kasi Intel Kejari Kabanjahe perihal dugaan penyelewengan bantuan Gubsu dan BLSM di Tanah Karo, mengaku sudah memanggil Bendaharawan Dinas Pendidikan Karo. Tapi sampai sekarang belum  Jumat (21/2) datang dengan alasan berhalangan tanpa jelas apa halangan itu, ujar Simamora .

“Jangan khawatir. Dugaan penyelewengan benar terjadi setelah tim kita meminta keterangan sejumlah guru di Tanah Karo”, tambah Simamora. (BR2/c)
 
 
 
T#gs DPRD
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments