Selasa, 12 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • BPN Pusat Instruksikan Kanwil BPN Sumut Bentuk Tim Pengkaji Penuntasan 3.380 Kasus Agraria

BPN Pusat Instruksikan Kanwil BPN Sumut Bentuk Tim Pengkaji Penuntasan 3.380 Kasus Agraria

* Peran Kepala Daerah Sangat Besar Selesaikan Sengketa Pertanahan di Daerahnya
Senin, 03 Maret 2014 17:58 WIB
Medan (SIB)- Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Drs Rauddin Purba menegaskan, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat Jakarta melalui Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah M Nur Marzuki menginstruksikan kepada Kanwil BPN Sumut untuk segera membentuk tim pengkaji guna menuntaskan 3.380 kasus agraria di Sumut, karena sangat rentan dengan konflik horizontal.

“Tim Pengkaji ini bertugas untuk melakukan pengukuran ulang lahan yang dianggap telah dikuasai perusahaan perkebunan negara, swasta nasional maupun perusahaan asing,” ujar Rauddin Purba kepada wartawan, Minggu (2/3/2014) di Medan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Kepala BPN Pusat Jakarta menyangkut  persoalan 3.380 kasus agraria di Sumut yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan, karena sangat rentan terjadi konflik horizontal.

Dalam pertemuan yang dipimpin Raudin Purba  dihadiri Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi A Layari Sinukaban SIP, H Alamsyah Hamdani SH, MHum, H Syamsul Hilal, Drs Janter Sirait dan Drs H Ahmad Ikhyar, Kepala  BPN Pusat melalui M Nur Marzuki secara tegas menyatakan,  peran kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota sangat besar dalam menyelesaian sengketa pertanahan di daerahnya.

Tapi, tambah Rauddin Purba yang juga anggota dewan Dapil Binjai – Langkat ini, Nur Marzuki merasa heran, mengapa kepala daerah tidak bisa berbuat apa-apa dalam menyelesaikan persoalan tanah di daerahnya. Padahal, jabatan sekelas kepala daerah memiliki otoritas memanggil dan menindak pengusaha  yang bandal. Tapi mengapa “kekuatan” ini tidak dilakukan.

“Dari penjelasan Pak Marzuki,  kalau peran seorang kepala daerah sangat besar terhadap penyelesaian kasus pertanahan didaerahnya. Baik itu terhadap para pengusaha perkebunan yang membandal. Jika perusahaan itu terbukti merambah lahan masyarakat, melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang dimilikinya, kepala daerah  wajib menghentikannya, dengan mencabut surat-surat yang pernah diterbitkannya,” tegas politisi PKS Sumut ini.

Karena itu, tambah Rauddin, dari penjelasan yang disampaikan Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN Pusat M Nur Marzuki kepada Komisi A DPRD Sumut, menjadi titik terang dalam menuntaskan kasus-kasus agraria di Sumut. Apalagi, BPN Pusat sudah menginstruksikan kepada Kanwil BPN Sumut membentuk  tim pengkaji dan pengukuran ulang diatas lahan yang selama ini  bermasalah.

“Kanwil BPN Sumut harus bergerak cepat, jika terbukti adanya penyimpangan di atas HGU milik perkebunan swasta maupun perkebunan asing, harus dilakukan tindakan tegas berupa pencabutan izin HGU, karena selama ini telah mencaplok lahan masyarakat dan lahan itu harus segera dikembalikan secepatnya kepada masyarakat yang berhak,” tegas Rauddin.

Menurut Rauddin, masukan yang disampaikan  BPN Pusat untuk menyelesaikan  kasus agraria yang ada di daerah ini, hendaknya dapat segera dilaksanakan, agar  3.380 kasus agraria yang terdiri dari 850 kasus diantaranya melibatkan masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan negara, swasta nasional maupun perusahaan asing dan 2.800 lebih diantaranya melibatkan masyarakat perorangan dengan perusahaan dapat segera dituntaskan. (A4/h)
 

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments