Selasa, 14 Jul 2020
  • Home
  • Headlines
  • Anas Dituntut 15 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp94 M dan 5,2 Juta Dolar AS

Anas Dituntut 15 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp94 M dan 5,2 Juta Dolar AS

*Anas: Kurang Objektivitas dan Keadilan
Jumat, 12 September 2014 10:21 WIB
Jakarta (SIB)- Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini mantan Ketum Partai Demokrat ini terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa KPK Yudi Kristiana membacakan surat tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/9).

Jaksa KPK meyakini Anas ikut mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan Permai Group.

Terkait upaya pengurusan proyek, Anas menurut jaksa menerima sejumlah pemberian yakni 1 unit mobil Toyota Harrier, 1 unit mobil Toyota Vellfire, kegiatan survei pemenangan dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) serta uang Rp 116,525 miliar dan US$ 5.261.070.

Anas yang disebut punya cita-cita politik untuk menjadi presiden, sambung jaksa, bergabung dengan Muhammad Nazaruddin dalam Anugrah Group yang berkantor di Tebet, Jaksel yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group.

Anas kemudian menghimpun logistik dengan membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN yang dikelola sejumlah orang seperti Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, Munadi Herlambang dan Machfud Suroso. Dari pengurusan proyek ini Anas menerima fee yang kemudian disimpan di brankas Permai Group.

"Sejak terdakwa menjadi ketua DPP PD sudah mempunyai pengaruh besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh terdakwa semkin besar setelah terdakwa terpilih sebagai anggota DPR," sebut jaksa.

Ada 3 tahap penerimaan duit yang disebut jaksa masuk ke kantong Anas secara langsung ataupun tidak langsung yakni Rp 2,305 miliar dari PT Adhi Karya; Rp 84,515 miliar dan US$ 36.070 dari Permai Group/M Nazaruddin sebagai fee karena perusahaan itu mendapatkan proyek Kemendiknas dan proyek lain yang dibiayai APBN.

Serta penerimaan ketiga yakni Rp 30 miliar dan US$ 5.225.000 juga dari Nazaruddin/Permai Group sebagai fee dari Nazaruddin karena konsorsium tersebut mendapatkan proyek yang dibiayai APBN.

"Terdakwa mengetahui jika penerimaan tersebut untuk mengupayakan pengurusan proyek P3SON Hambalang, proyek di Dikti dan proyek-proyek lainnya yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Group," ujar jaksa.
Pencucian Uang
Jaksa KPK meyakini Anas juga melalukan tindak pidana pencucian uang. Anas membelanjakan duit Rp 20,880 miliar untuk membeli tanah dan bangunan dengan luas 639 m2 di Jalan Teluk Semangka blok C 9 Nomor 1 Duren Sawit, Jaktim; Jalan Selat Makasar Perkav AL Blok C 9 Nomor 22, Duren Sawit; dan dua bidang tanah dengan luas 200 m2 di Jalan DI Panjaitan Nomor 57 Mantrijeron, Yogyakarta dan luas 7870 m2 yang terletak di Jalan DI Panjaitan Nomor 139 Mantrijeron, Yogyakarta.

Selain itu Anas juga membeli tanah dengan luas 280 m2 di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta dan sebidang tanah dengan luas 389 m2 di Desa Panggungharjo, Bantul.

Jaksa menyebut duit pembelian tanah dan bangunan berasal dari uang dari Grup Permai untuk pemenangan Anas di Kongres Demokrat pada Mei 2010 yakni US$ 1,3 juta dan Rp 700 juta.

“Terdakwa Anas Urbaningrum tidak dapat membuktikan pembelian berasal dari penghasilan yang sah," sebut jaksa.

Bayar Uang Pengganti Rp 94 M dan US$ 5,2 Juta

Jaksa penuntut umum KPK juga menuntut Anas Urbaningrum untuk membayar uang pengganti. Uang pengganti ini sama dengan jumlah uang yang diterima Anas terkait fee-fee proyek-proyek pemerintahan yang dikerjakan Permai Group.

"Menghukum Anas Urbaningrum membayar uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 94,180 miliar dan US$ 5,261 juta," kata jaksa KPK Yudi Kristiana.

Apabila Anas tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dan dalam hal tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menbayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 tahun," ujar jaksa.
Hak Politik Anas Dicabut

Anas Urbaningrum dituntut hukuman pidana tambahan oleh jaksa penuntut umum dari KPK. Tidak puas dengan hukuman penjara saja, Jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim untuk mencabut hak politik Anas.

"Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik," kata jaksa KPK Yudi Kristiana.

Selain hak politik, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya yakni pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang 5 ribu-10 ribu hektar, yang berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Terdakwa kerap membuat pernyataan dan melakukan tindakan yang menjurus pada tindakan yang dikualifikasikan sebagai obstruction of justice," kata jaksa KPK Yudi Kristiana.

Selain itu perbuatan Anas sebagai anggota DPR, ketua fraksi dan ketum Partai Demokrat disebut telah mencederai sistem politik dan demokrasi dalam rangka membangun sistem politik yang bebas dari korupsi.

"Perbuatan terdakwa bertetangan dengan spirit masyarakat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi," sambung jaksa.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, Anas pernah menddapat bintang jasa utama dari presiden tahun 1999. "Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan keempat, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," ujar jaksa Yudi.

Anas: Kurang Objektivitas dan Keadilan

Jaksa KPK menuntut Anas Urbaningrum 15 tahun penjara terkait kasus korupsi Hambalang dan pencucian uang. Mantan Ketum Demokrat ini menilai tuntutan jaksa tidak mempertimbangkan objektivitas dan keadilan.

"Tuntutan jaksa ini sangat lengkap, kecuali objektivitas, keadilan dan fakta persidangan yang berimbang," ujar Anas dalam persidangan.

Untuk itu, Anas menyatakan akan mengajukan nota pembelaan pribadi. Pihak pengacara juga akan menyampaikan pledoi.

"Penting bagi kami untuk menyampaikan pembelaan baik itu pembelaan pribadi maupun dari pihak kuasa hukum, agar tidak ada pemaksaan atau kekerasan di dalam hukum," ujar Anas. (detikcom/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments