Kamis, 21 Nov 2019

Jelang Kenaikan UMP 8,51 Persen pada 2020, Sumut Juga akan Dihantui PHK

* Investor Hengkang atau Ganti Buruh dengan Robot

redaksi Jumat, 08 November 2019 10:57 WIB
sib/dok
Raya Timbul Manurung

Medan (SIB)
Para pelaku bisnis dari berbagai kalangan dunia usaha di daerah ini menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah kerja di daerah-daerah, baik upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten-kota (UMK) memang selalu menjadi dilema serius, apalagi dengan ancaman akan hengkang nya sejumlah investor ke negara lain, atau ancaman penggantian tenaga kerja buruh ke robot.


Pakar investasi Ir Raya Timbul Manurung MSc dari badan kerja sama ekonomi regional segitiga utara (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle-IMTGT), dan konsultan bisnis Ali Leonardi SH SE MBA dari Kharimantara Indonesia Group, secara terpisah menyebutkan, kebijakan pemerintah atau negara untuk menaikkan gaji atau upah kerja setiap tahunnya, secara khusus juga akan mempengaruhi iklim bisnis dan ekonomi di daeah Sumatera Utara, yang merupakan salah satu pintu gerbang pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.


"Setidaknya ada empat dampak atau akibat yang menjadi risiko psikologis atas kebijakan menaikkan upah atau gaji pekerja di Indonesia ini, yaitu : akan terjadi relokasi atau hengkang-kaburnya investor ke negara lain biaya operasional dan produksi tak lagi seimbang dengan omzet perusahaan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pergantian tenaga kerja manual menjadi tenaga kerja mekanik (TKM) berupa robot-robot, turunnya volume atau arus investasi di bidang industri karena mahalnya bea masuk barang dan mahalnya upah kerja, dan tak adanya jaminan dari pemerintah maupun pangsa pasar agar produk industri semakin laku atau laris sebagai komoditi ekspor maupun konsumsi lokal," ujar Raya Timbul dan Ali Leonardi dengan pendapat yang sama, kepada SIB, Kamis (7/11).


Untuk daerah Sumut, ujar Timbul yang pernah mengelola perusahaan jasa investasi konstruksi PT Fusies Corporation Medan itu, masih terbilang lumayan aman karena dalam satu dekade ini (hingga 10 tahu terakhir) belum ada perusahaan atau investor yang hengkang akibat kenaikan upah kerja. Kalaupun ada, itu hanya disebabkan diversifikasi produk yang tak lagi dikonsumsi publik, misalnya perusahaan industri pager (kini digantikan ponsel), industri lampu-lampu neon dan sebagainya.


Selain itu, masih banyak perusahaan industri lokal di Sumut yang masih nyaman dengan tenaga kerja manual yang massal. Misalnya perusahaan produk sarung tangan, produksi mancis atau korek api, usaha tekstil atau garmen, perabotan dapur daur ulang plastik dan sebagainya.


Di lain pihak, fungsionaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia-Pusat, Doddy Thaher SE MBA dan ketua umum Asosiasi Perusahaan Rumah Sederhana Indonesia (APERSI) Propinsi Sumut Gustian Danil SE, juga menyebutkan pernyataan Ketua Umum Kadin Pusat Roslan P Roeslani di Jakarta (Selasa 5/11) bahwa kalangan investor akan kabur (relokasi) ke negara-negara lain untuk membuka dan melanjutkan produksi bisnisnya, akibat kenaikan UMP sebagai momok pembengkakan biaya produksi di negeri ini.


"Kenaikan gaji atau upah berupa UMP atau UMK ini memang menjadi kebijakan yang fluktuatif, tak menentu standarnya, apakah dengan parameter kebutuhan hidup layak (KHL) atau kebutuhan hidup minimum (KHM), atau memang karena pertumbuhan ekonomi yang masih tetap pada kisaran 5 persen ini," ujar Doddy Thaher sembari menyesalkan pihak Kadin Sumut kurang proaktif selama ini.
Bahkan, secara khusus Gustian Danil mantan anggota REI Sumut itu menegaskan, sektor properti sebagai salah satu sektor bisnis ril ekonomi akan mengalami dampak besar akibat kenaikan upah atau UMP ini, bahkan termasuk paling cepat diancam kerugian. Selain karena barang atau bahan-bahan produk perubahan bahkan lahan untuk tapak perumahan terus mengalami kenaikan harga, juga karena tenaga kerjanya belum bisa diganti dengan tenaga kerja mekanik atau robot.


"Produk properti itu sifatnya lama baru habis terjual (slow yielding). Jadi kalau jumlah minimal belum terjual hingga batas waktunya, kita akan rugi, apalagi dengan kondisi harga bahan bangunan kian mahal, plus upah kerja buruh harus dinaikkan pula," ujar Gustian prihatin. (M04/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments