Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Sah, Diskon Pajak 200% Diteken Sri Mulyani

Sah, Diskon Pajak 200% Diteken Sri Mulyani

admin Sabtu, 14 September 2019 14:44 WIB
Sri Mulyani
Jakarta (SIB) -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan teknis tentang potongan pajak dengan nominal besar atau dikenal sebagai super tax deduction. Tarif potongan pajak yang diberikan mencapai 200%.

Hal itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Beleid yang diundangkan pada 9 September 2019 ini merupakan turunan dari PP No.45/2019 terutama terkait pemberian fasilitas fiskal bagi vokasi.

Mengutip draft PMK 128 Tahun 2019, Jakarta, Jumat (13/9), fasilitas potongan pajak ini ditujukan kepada wajib pajak (wp) badan atau perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM.

Para WP perusahaan bisa mendapat pengurangan pajak maksimal 200% jika proses keterlibatannya diajukan lewat perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Adapun, pengurangan maksimal 200% itu dibagi menjadi dua bagian yaitu, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Lalu, ada tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada poin pertama.

Dalam aturan teknis ini, ada pula lima kelompok yang bisa mendapat tambahan pengurangan pajak. Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Penunjang fasilitas fisik khusus itu meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya.

Kedua, instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Ketiga, barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Naik 23 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sepakat untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran sebesar 35%. Hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usulan kenaikan cukai rokok sebesar 23% sudah dibahas bersama dan mendapat pandangan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menaker Hanif Dhakiri, hingga Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Kita semua akhirnya memutuskan untuk kenaikan cukai rokok ditetapkan sebesar 23% dan kenaikan harga jual eceran menjadi 35%," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9).

Sri Mulyani bilang, kenaikan cukai rokok yang sebesar 23% dan kenaikan harga jual eceran sebesar 35% mulai berlaku 1 Januari 2020 dan akan ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

"Kenaikan rata-rata secara total 23% untuk tarif cukainya dan 35 persen dari harga jual akan kami tuangkan dalam PMK, yang akan kita berlakukan sesuai dengan keputusan bapak presiden 1 Januari 2020," ujar dia.

"Dengan demikian kita akan memulai persiapan, sehingga nanti pemesanan pita cukai baru akan bisa dilakukan dalam masa transisi," sambungnya. (detikFinance/d/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments