Jakarta (SIB) -Biaya logistik di Indonesia berkontribusi sebesar 117% dari biaya produksi. Biaya logistik juga menghabiskan 24,6% dari produk domestik bruto.
Untuk itu, pemerintah tengah menggenjot beberapa pengembangan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan yang masiv perlu diarahkan agar tepat sasaran.
Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
"Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketiga unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim, yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan," papar dia, Jumat (21/6).
Menurutnya, partisipasi keuangan pemerintah perlu lebih dioptimalkan. Untuk wilayah jasa kepelabuhanan yang komersial, fiskal pemerintah lewat penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi ketimbang biaya modal.
Sementara bagi wilayah jasa yang non-komersial partisipasi pemerintah perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital bagi insfrastruktur dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada kapal serta infastruktur.
"Ke depannya, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD serta perbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di daerah," jelas Saut.
Lebih jauh dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia II / IPC merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi ekspor.
Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim akan menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan sejumlah negara tetangga.
"Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru. Namun karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi kawasan industri," katanya.
Menurut Saut, standarisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah, khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan. Terkiat aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di lingkungan BUMN juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah dedicated terminal.
Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut sudah diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.
"Jadi orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal bagi operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat industri pelayaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan manfaat bagi ekosistem terkait jasa kepelabuhanan nasional," jelas Saut lagi.
Meski begitu, katanya, wacana Trilogi maritim ini tetap memiliki tantangan, yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhanan terkait) yang cenderung fokus pada kepentingan entitasnya saja.
Ada resistensi internal untuk berinteraksi antar pelaku usaha untuk bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama.
"Saya kira, usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan (termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM), pelayaran dan pemilik barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun swasta, juga BUMD," tandas dia. (detikFinance/d)
