Selasa, 12 Nov 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Pemerintah Alokasikan Subsidi Tol Laut Rp436 Miliar di 2020

Pemerintah Alokasikan Subsidi Tol Laut Rp436 Miliar di 2020

redaksi Senin, 04 November 2019 16:00 WIB
katadata
Tol Laut

Jakarta (SIB)
Kementerian Perhubungan mengalokasikan subsidi tol laut sebesar Rp436 miliar pada 2020. Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan anggaran itu bertambah seiring dengan penambahan trayek tol laut tahun depan. "Untuk subsidi tol laut tahun 2020 itu Rp436 miliar, atau naik dari tahun ini dengan penyesuaian dan sebagainya hampir 300 miliar," ujarnya dalam diskusi, dikutip dari Antara, Jumat (1/11).


Ia merinci trayek tol laut mencapai 19 pada tahun ini. Jumlahnya bertambah menjadi 23 trayek pada 2020. "Kalau dengan Papua, mungkin akan bertambah jadi 26. Ada Boven Digul, Yahukimo, Mamberamo," terang dia.


Trayek yang akan dilelang ke pihak swasta sebanyak enam jaringan. Lelang akan dimulai pada bulan ini. "Kami usahakan pertengahan November. Ini kami lelang tidak mengikat ya, supaya bisa lebih cepat," jelas Wisnu.


Kemudian, ia menyebut ada satu tambahan trayek jalur Cilacap. Dari Cilacap, trayeknya akan diteruskan ke Bali, lalu Pacitan.
Ia menuturkan program tol laut masih dibutuhkan, terutama untuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) yang tidak bisa mengandalkan kapal komersial. Sebab, harganya diperkirakan tinggi. "Komersial kan harganya berdasarkan pasar, pasti akan mahal. Nah, tol laut ini bisa kirim lebih murah," imbuh dia.


Namun demikian, ia mengakui tol laut belum memberikan hasil maksimal, terutama untuk angkutan balik. Di samping itu, masih ada indikasi praktik monopoli, sehingga harga di wilayah target masih tinggi. "Bukan berarti tidak ada dampaknya. Sebetulnya, itu ada pada shipper, jasa pengurusan. Kemudian, consignee (importir) dan perusahaan pelayaran menjadi komponen yang sama-sama harus kita awasi," katanya.


Saat ini, ia menyebut tingkat keterisian angkutan berangkat mencapai 75 persen. Namun, angkutan balik masih kurang dari 20 persen. Salah satunya, ia mensinyalir disebabkan industri di wilayah belum dikembangkan dengan baik. (CNNI/d)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments