Rabu, 23 Okt 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Meski Diharamkan, Minyak Curah di Pasaran Tak akan Ditarik

Meski Diharamkan, Minyak Curah di Pasaran Tak akan Ditarik

admin Selasa, 08 Oktober 2019 15:25 WIB
Ilustrasi
Yogyakarta (SIB) -Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita menyebut peredaran minyak goreng curah disetop pertanggal 1 Januari 2020. Kendati demikian, Enggar mengaku tidak akan menarik minyak curah dari pasaran.

"Tidak ditarik (keberadaan minyak curah di pasaran), jadi pertanggal 1 Januari (2020) harus ada (minyak goreng) kemasan di setiap warung, di pelosok-pelosok desa," ucapnya usai membuka acara 12th ANRPC Annual Rubber Conference di Hotel Tentrem, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Senin (7/10).

"Jadi mulai dari sekarang mereka harus mulai produksi (minyak goreng dalam kemasan), karena mereka harus ancang-ancang untuk alatnya dari plastik itu sendiri," imbuh Enggar.

Terkait masih adanya penjual minyak goreng curah pada tanggal 1 Januari 2020, Enggar mengembalikannya ke masyarakat. Menurutnya, masyarakat sudah pintar memilih minyak goreng yang terjamin kualitasnya.

"Jadi kalau masih ada yang jualan minyak goreng curah, seharusnya rakyat mikir kenapa beli itu (minyak curah) kan harganya lebih mahal dari yang kemasan (minyak goreng kemasan)," katanya.

Terlebih, minyak goreng curah adalah recycle dari minyak bekas. Di mana dari sisi kesehatan sendiri minyak goreng curah tidak terjamin.

Semula ada kekhawatiran mengenai harga, bahwa harga (minyak goreng) curah lebih murah dibandingkan dengan kemasan. Tapi ternyata fakta di lapangan yang curah lebih mahal dari (minyak goreng) kemasan," ucapnya.

"Jadi kita semua sepakat, para produsen sepakat tidak lagi akan mensuplai minyak goreng curah, yang disuplai dalam bentuk kemasan dan mulai kemasan dari 200 (mililiter), ada 250, 800 dan satu liter," sambung Enggar.

Diketahui bersama, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah. Larangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Rentan Dioplos
Beberapa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk menghentikan praktik pengoplosan minyak goreng curah.

"Dari segi keamanan, minyak goreng curah akan rentan dioplos, baik dengan minyak jelantah yang dibersihkan. Dari sisi itu yang melatarbelakangi kenapa pemerintah melakukan ini," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto, Senin (7/10).

Suhanto menjelaskan, ketika produsen minyak goreng curah mendistribusikan produknya ke pasaran, saat itulah di mana terindikasi adanya praktik oplos. Oleh karena itu, nantinya setiap produsen minyak goreng curah akan diwajibkan menjual minyaknya dengan kemasan.

Dalam mengemas minyak tersebut, baik produsen maupun distributor harus menggunakan mesin pengemasan sederhana. Salah satunya seperti mesin Anjungan Minyak Goreng Higienis Otomatis (AMH-O) produksi PT Pindad. Dalam penerapannya, mesin tersebut akan mencatat setiap minyak goreng yang ke luar atau dijual ke masyarakat.

Suhanto mencontohkan, apabila dalam satu AMH-O dipasok 500 liter minyak goreng, namun yang terjual lebih dari 500 liter maka di situ ada praktik pengoplosan. Sehingga, dengan mesin tersebut pengawasan terhadap penjualan minyak untuk masyarakat bisa dilakukan.

"Pada saat nanti masyarakat pengin beli minyak curah ada anjungan namanya anjungan minyak goreng higinenis otomatis atau AMH-O yang diproduksi oleh PT Pindad. Jadi di situ akan terkontrol, misalnya salah satu produsen menunjuk salah satu distributor di satu pasar. Dia menyalurkan misalnya 500 liter, itu dapat dikontrol di situ ada datanya. Kelihatan sekali angkanya, kalau di situ melebihi 500 liter berarti ada minyak goreng yang tidak produksi perusahaan, atau minyak goreng ilegal," jelas dia.

Selain menyetop praktik pengoplosan, nantinya melalui mekanisme ini juga masyarakat akan memperoleh minyak goreng yang sudah dikemas dan sudah dicantumkan informasi lengkap seperti merek dagang, nama produsen, berat bersih, hingga label halal.

"Minyak goreng dalam kemasan lebih memenuhi hak konsumen karena mencantumkan informasi produk seperti merek dagang, nama produsennya, terus kadaluarsa, ada label halal, berat bersih," terang Suhanto. (detikFinance/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments