Kamis, 18 Jul 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Mentan Suswono Ajukan Penghapusan Subsidi Pupuk Petani

Mentan Suswono Ajukan Penghapusan Subsidi Pupuk Petani

Kamis, 30 Januari 2014 15:23 WIB
SIB/int
Pupuk bersubsidi
Jakarta (SIB)- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengusulkan agar subsidi pupuk untuk petani dihapus, usulan ini masih menjadi pertimbangan di DPR. Mengapa pemerintah ingin subsidi pupuk yang tahun ini anggarannya mencapai Rp 18 triliun tersebut dihapus? Ini jawaban Menteri Pertanian Suswono saat mengajukan penghapusan pupuk subsidi kepada Komisi IV seperti dikutip, Rabu (29/1).

Susah Mengawasi Pupuk Subsidi
Banyak laporan para petani pupuk subsidi langka, padahal pabrik pupuk menjamin ketersediaan pasokan pupuk. Hal ini karena banyak distributor pupuk subsidi yang nakal.

"Ada yang sengaja menahan stok pupuk sehingga terkesan langka dan barangnya sedikit, sehingga distributor bisa menjual harga di atas yang ditentukan pemerintah, ada pula distributor yang menjual di luar wilayahnya, bahkan susahnya lagi banyak juga distributor itu anggota DPRD, membuat tambah susahnya pengawasan," ujar Suswono.

Birokrasi Panjang

"Kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah sebenarnya bukan lebih disebabkan panjangnya birokrasi, penyaluran pupuk ke daerah juga berdasarkan surat keputusan Gubernur/bupati/walikota, banyak kepala daerah yang belum mengeluarkan suratnya agar pupuk segera bisa didistribusikan, hal inilah terkesan pasokan pupuk langka," kata Suswono.

Sebagian Besar Petani Tidak Menggunakan Pupuk Subsidi

"Rp 18 triliun anggaran subsidi tersebut hanya mencakup 30% petani di Indonesia, jadi sebagian besar petani di Indonesia memupuk sendiri tanamannya, buat pupuk organik sendiri jadi tumbuh sendiri. Apalagi dengan tidak menggunakan pupuk kimia (pupuk subsidi) tanah lebih gembur, tidak seperti kebanyakan tanah petani sekarang ini, saat musim kering tanah pecah-pecah," ungkap Suswono.

Rp 18 Triliun Bisa Dialihkan untuk Pemberdayaan Petani


"Harga pupuk biarkan dilepaskan ke pasar, tidak perlu disubsidi, artinya jika dihapus ada Rp 18 triliun yang nganggur, dana ini jangan hilang tapi digunakan untuk perberdayaan petani misalnya memberikan pinjaman atau kredit lunak, atau digunakan untuk perbaikan irigasi yang saat ini masih banyak yang rusak," tutupnya. (Dtf/x)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments