Minggu, 09 Agu 2020
  • Home
  • Ekonomi
  • Menko Luhut Minta Paket Pengadaan Barang Gunakan Produk UMKM

Menko Luhut Minta Paket Pengadaan Barang Gunakan Produk UMKM

* Program Jokowi Terganjal Aturan Berbelit
Kamis, 02 Juli 2020 16:30 WIB
Dokumentasi Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika mengadakan rapat koordinasi virtual bersama kementerian dan lembaga terkait jelang era normal baru, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Jakarta (SIB)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan cara pemerintah untuk mendorong pembelian produk UMKM. Salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran negara.

Luhut meminta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam paket pengadaannya bisa menggunakan barang-barang UMKM.

"Kita berupaya jaga konsumsi domestik yang jadi pilar utama perekonomian, utamanya melalui produk UMKM. Pemerintah harus jadi contoh dengan optimalkan realisasi anggaran paket pengadaan pemerintah sebesar Rp 321 triliun bagi UMKM," kata Luhut dalam acara launching kampanye Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan Kemenperin di akun YouTubenya, Rabu (1/7).

"Dari total Rp 738 triliun pada tahun 2020 melalui sistem belanja APBN dan LKPP," lanjutnya.

Kemudian Luhut mengajak para pejabat pusat maupun daerah untuk bisa jadi contoh masyarakat dalam membeli produk lokal. Khususnya dalam kebutuhan pribadi.

"Selain itu, setiap pejabat pusat dan daerah harus nyata menunjukkan keberpihakan dan jadi role model untuk beli produk dalam negeri untuk kebutuhan pribadinya," ungkap Luhut.

Soal kampanye Bangga Buatan Indonesia sendiri, Luhut menjelaskan bahwa gerakan ini bisa mengakselerasi putaran ekonomi dan meningkatkan keberpihakan pada produk lokal. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri.

"Gerakan ini adalah bentuk akselerasi putaran ekonomi dan meratakan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk meningkatkan keberpihakan kita terhadap produk lokal. Melalui gerakan ini pemerintah juga dorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri," katanya.

Banyak Aturan Berbelit
Pada bagian lain, Luhut Binsar Pandjaitan juga angkat bicara soal program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang implementasinya lambat akibat banyak aturan yang berbelit.

"Program Presiden agak lambat di awal, karena memang banyak aturan berbelit. Presiden sudah minta disederhanain dan sekarang sudah disederhanakan tapi tetap dalam rambu aturan yang aman, kan itu selalu diisukan moral hazard," ungkap Luhut dalam acara launching kampanye Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan Kemenperin di akun YouTubenya, Rabu (1/7).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang sempat jengkel dengan kinerja kabinetnya di tengah Corona. Salah satu yang disorotinya adalah lambatnya kinerja para menteri dalam melakukan tugasnya. Jokowi juga merasa sampai kini para menterinya masih berpola pikir normal bukan dengan pola pikir sedang krisis.

Kembali ke Luhut, dia mengatakan dirinya dan beberapa instansi sudah menyamakan bahasa dalam menghadapi keadaan krisis. Menurutnya dalam keadaan krisis seperti ini memang tidak bisa menggunakan pola pikir dalam kondisi normal.

"Tentu kita harus lihat keadaan krisis nggak boleh berpikiran keadaan normal. Kemarin di kantor Pak Mahfud kita kumpul semua 4 Menko, Gubernur BI juga, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham menyamakan bahasa," kata Luhut.

Begitu juga dalam langkah audit, semua harus dilakukan dengan cepat dalam kondisi krisis. Luhut mengatakan pemerintah tak mau ada kasus yang memanjang dan semuanya harus transparan.

"Kemudian dalam langkah audit, BPK misalnya, itu juga harus lihat kacamata krisis, maka perlu kecepatan. Kita juga tidak ingin ada kasus diciptakan dan diperpanjang. Kita mau transparan," ujar Luhut. (detikfinance/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments