Kamis, 18 Jul 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Jokowi soal Perizinan: Paling Sulit Mengintegrasikan dengan Daerah

Jokowi soal Perizinan: Paling Sulit Mengintegrasikan dengan Daerah

* Kurangi Praktik Korupsi
admin Selasa, 15 Januari 2019 16:20 WIB
SIB/Ant/Wahyu Putro A
PRESIDEN TINJAU LAYANAN OSS BKPM: Presiden Joko Widodo (kanan duduk) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta,
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo telah melakukan peninjauan langsung atas layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS). Ada beberapa yang menjadi catatan baginya setelah melakukan kunjungan.

Menurut Jokowi, program OSS sendiri sudah mampu memberikan pelayanan izin permulaan untuk investasi yang cukup cepat. Namun menurutnya masih ada yang perlu dilakukan yakni mengintegrasikannya dengan pelayanan perizinan di daerah.

"Ini yang memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan kabupaten dan kota. Ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi dan ini yang akan kita temukan jika nanti ada kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah," tuturnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (14/1).

Upaya untuk mensinkronkan pelayanan di pusat dan daerah yang dimaksud Jokowi adalah dalam hal service level agreement. Sistem tersebut nantinya akan tetap berjalan paksa jika perizinan di daerah tidak terselesaikan dalam waktu 1 bulan.

"Ya tadi ada saya servis level agrement kalau satu bulan daerah tidak mengeluarkan artinya sudah otomatis berjalan paksa," terangnya.

Jokowi menerangkan OSS sendiri melayani pengurusan izin permulaan untuk investasi yang hanya butuh waktu 2 jam. Ada beberapa izin yang bisa didapat dalam proses itu.

"Dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi. Izin apa tadi, izin nomor induk berusaha, dan izin usaha itu sudah bisa langsung memulai investasinya. Kegiatan investasi sudah bisa dimulai," tambahnya.

Setelah izin permulaan itu diberikan, selanjutnya kata Jokowi, investor bisa mengurus service level agreement yang prosesnya memakan waktu 1 bulan. Dalam tahap itu terdapat pengurusan izin lokasi, izin lingkungan dan iznin mendirikan bangunan.

"Ini masih perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kebupaten. Ini masih harus kita kelola dan kendalikan dan kemudian izin itu bisa kita tetapkan," ujarnya.

Jokowi pun berniat ingin mengumpulkan seluruh pejabat di daerah. Tujuannya untuk melakukan sinergi antara pengurusan izin di daerah dan pusat.

"Ini kita lihat dulu, baru nanti akhir bulan ini kita kumpulkan bupati wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini ke daerah. Karena semua daerah sudah punya," tutupnya.

Kurangi Praktik Korupsi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem OSS ini dapat mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Dampaknya luar biasa, karena nanti tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya 'salaman' karena sudah ada sistemnya. Kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang," katanya dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1).

Luhut menjelaskan sistem terintegrasi secara online itu akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna. Praktik politik uang yang kerap dilakukan pun, menurut dia, akan dapat berkurang sehingga membuat kepemimpinan di daerah menjadi lebih baik.

"Jadi ini pasti akan mengurangi korupsi, akibatnya kampanye akan banyak berkurang dengan penggunaan uang. Akhirnya orang yang maju jadi bupati, gubernur adalah orang dengan idealisme. Itu bagian dari revolusi mental," ujarnya.

Luhut juga menyebut sistem OSS akan membuat investasi dapat terealisasi lebih cepat dan mudah. Ia mencontohkan investasi pembangunan pabrik bahan baku baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah, yang hanya memakan waktu satu minggu.

"Ini suatu revolusi yang kita tidak sangka. Pabrik (bahan baku) baterai lithium itu saja dua minggu tax holidaynya sudah keluar," imbuhnya.

OSS merupakan sistem perizinan yang diluncurkan pada 9 Juli 2018 lalu. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PBTSE merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. (detikFinance/Republika/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments