Sabtu, 07 Des 2019

Jokowi Suntik Dana Rp 3,5 Triliun untuk Waskita Karya

Fitra: BUMN Boros, Cuma Penerima Subsidi

Senin, 15 Juni 2015 16:07 WIB
Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo menyuntik badan usaha milik negara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,5 triliun.

Tambahan PMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Terbuka (Tbk). Beleid tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 3 Juni 2015.

Berdasarkan berita dari situs Sekretariat Kabinet pada Sabtu (13/6), penambahan PMN kepada PT Waskita Karya dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN tersebut.

Pasal 2 peraturan pemerintah itu mengatur bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar paling banyak Rp 3,5 triliun. Penambahan penyertaan modal negara pada PT Waskita Karya itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

Aturan teknis perihal pengalokasian dan pencairan PMN dari kas negara ke kas perseroan akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

"Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara itu akan ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," demikian kutipan dari PP tersebut.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana menawarkan saham baru kepada investor di tiga negara sebagai bagian proses right issue yang rencananya digelar pada Juni 2015. Perusahaan itu menargetkan dapat mengumpulkan dana sekitar Rp 5,39 triliun dari proses right issue di pasar modal tersebut.

Right issue itu dilakukan  Waskita Karya setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah dan DPR untuk memperoleh penyertaan modal negara senilai Rp 3,5 triliun dalam APBN Perubahan 2015.

Right issue tersebut merupakan cara agar tambahan modal yang diberikan pemerintah dapat masuk ke BUMN yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Right issue itu dilakukan agar porsi kepemilikan negara di perusahaan sebesar 67,73 persen tidak berkurang.

BUMN Boros
Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan penambahan penyertaan modal negara (PMN) dan berkurangnya target dividen badan usaha milik negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015. Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan uang negara banyak yang ditanamkan di BUMN, tapi setiap tahun menunggak dividen.

"Peran BUMN sebagai penopang ekonomi nasional dialihkan menjadi sekadar penerima subsidi tanpa balasan yang sesuai," ucap Apung dalam siaran pers Sabtu (13/6).

Pernyataan Fitra ini menanggapi audit terbaru Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan kinerja pemerintah pusat 2014. Dalam LKPP tersebut ditemukan beberapa catatan terkait dengan pengelolaan BUMN yang belum maksimal, yakni:

Investasi BUMN
1. Jumlah investasi permanen PMN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing Rp 940 triliun lebih dan Rp 844 triliun lebih merupakan nilai PMN pada BUMN, non-BUMN, lembaga keuangan internasional, badan usaha lain.

2. Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2014 tersebut termasuk bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya pada 14 BUMN dengan nilai Rp 58 triliun lebih.

3. Pada APBNP 2015 ditambah PMN Rp 68 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara

1. Realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN tahun 2014 sebesar Rp 40 triliun lebih.

2. Piutang dari BUMN pada 2014 sebesar Rp 4 triliun lebih dan 2013 sebesar Rp 4,6 triliun lebih.

3. Hingga 2013, total penerimaan tak tertagih dividen sebesar Rp 500,9 triliun atau sepertiga APBN.

Menurut Apung, borosnya pengelolaan keuangan BUMN terkait dengan tiga jenis pimpinannya, yang terdiri atas politikus, praktisi, dan titipan pengusaha. Dia menuturkan hal tersebut dapat memperkuat bahwa selama ini BUMN belum dapat terlepas sebagai sapi perah politik dan bisnis.

“Bayangkan, jika BUMN maksimal, Indonesia tidak perlu lagi menambah utang dari asing senilai Rp 115 triliun per tahun untuk menutup defisit Rp 222 triliun pada APBNP 2015 ini,” ujarnya. (Tempo.co/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments