PUPR Pastikan Orang Miskin Bisa Punya Rumah di IKN

Jakarta (SIB)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan orang miskin tetap bisa membeli rumah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan hunian tersebut bakal berbentuk rumah subsidi. Masyarakat kelas menengah ke bawah bakal diberi kesempatan memiliki hunian di ibu kota baru itu. "Tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN), tetap ada," jamin Endra, Kamis (1/8).

"Prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan dengan UU Perumahan dan Permukiman itu tetap kita dorong. Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN)," sambungnya.

Baca Juga:

• Menko PMK Muhajir Efendi Wakili Presiden RI Tutup PON XXI Aceh-Sumut
• Menpora Apresiasi Pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu menekankan bahwa kehadiran IKN bukan semata untuk pegawai negeri sipil (PNS). Warga biasa juga bisa menetap di IKN Nusantara.

Endra menegaskan Kementerian PUPR bakal berupaya mendorong adanya hunian yang berimbang di ibu kota pengganti DKI Jakarta itu.

Baca Juga:

• Kementerian PUPR Bangun TPT Jalinsum Parapat yang Longsor di Jorlanghataran
• Saksi dari USU Tidak Benarkan Tanda Tangan di Ijazah Terdakwa MOG

Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sempat disinggung Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Kala itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur rumah-rumah subsidi itu akan disiapkan.

Akan tetapi, PUPR belum tahu pasti kapan pasar rumah subsidi bisa masuk ke IKN. Ini karena zonasi untuk rumah subsidi masih disiapkan oleh Otorita IKN.

"Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau enggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi)," jelas Fitrah, dikutip dari detikproperti.

Rumah MBR ini dipastikan ada dalam IKN, bukan di pinggirannya. Fitrah menegaskan ini sesuai dengan tagline IKN yang merupakan kota inklusif.

"Pasti ada zonasi tertentu. Akan ada (rumah subsidi di IKN), kan IKN bukan kota eksklusif. Presiden (Joko Widodo) selalu mengatakan 'ini kota inklusif', jadi siapa saja bisa (tinggal di IKN), segala golongan ada. Enggak mungkin orang kaya aja di sana," tegasnya.(**)