Kamis, 18 Jul 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Tokoh Lembaga Adat Riau: Jangan Ada People Power, Tunggu Hasil KPU

Tokoh Lembaga Adat Riau: Jangan Ada People Power, Tunggu Hasil KPU

* Tokoh Agama di NTT Juga Tolak People Power
admin Rabu, 15 Mei 2019 15:14 WIB
Ilustrasi
Balai Adat Melayu Riau
Pekanbaru (SIB) -Tokoh Riau, dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengingatkan masyarakat jangan terpancing isu people power. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi hitungan Pemilu dari KPU.

"Pelaksanaan Pemilu secara umum berjalan aman dan lancar. Saat ini yang ditunggu adalah hasil dari perhitungan KPU Pusat," kata Datuk Budi Febriadi dari Dewan Pengurus LAM Riau saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/5).

Menurut dia, saat berjalan rekapitulasi tersebut terdapat saling klaim kemenangan dari kedua kubu. Klaim kemenangan tersebut membuat masyarakat bingung dan mempunyai potensi adanya saling tuduh berbuat kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Para tokoh dan masyarakat kita imbau untuk menahan diri dan juga tidak terpancing dengan isu people power yang memanaskan situasi yang aman dan dalam saat ini," Budi.

Ketidakpuasan hasil Pemilu, sambung Budi, pasti akan ada. Namun, Budi mengingatkan masyarakat Riau harus bersatu menjaga NKRI yang aman dan damai selama ini.

"Menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah setelah usai Pemilu 2019 yang berjalan jujur dan transparan. Siapapun pemimpinnya, kita harus mendukungnya," tutup Budi.

Juga Tolak
Sementara itu sejumlah tokoh agama di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Timor Leste mengajak seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di NTT untuk tidak terpancing dengan wacana people power yang saat ini sedang beredar di masyarakat umum. Mereka menilai isu people power itu sengaja dimunculkan oleh para elit politik bangsa ini dengan tujuan untuk memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu tokoh agama di Belu, saya mengimbau kepada seluruh umat di NTT, khususnya di Atambua untuk tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan berbagai isu yang berkaitan dengan People's power yang ke depannya dapat merusak keharmonisan bangsa," kata Pastor Paroki Gereja Santa Stela Maris, Pastur Yoris Samuel, Pr.

Sebagai tokoh agama, kata dia, tentu saja ia berharap agar hal itu tidak terjadi. Indonesia menurut dia adalah negara hukum, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan diharapkan disampaikan ke KPU sebagai penyelenggara.

"Saat ini melalui media sosial semakin gencar informasi soal people power diisukan. Oleh karena itu mari kita dukung TNI dan Polri untuk bersama-sama menjaga bangsa ini dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa kita," ujar dia.

Sebagai masyarakat yang menginginkan kedamaian ia mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan edukasi dan optimisme kepada publik bahwa berbagai pihak yang sudah diracuni dengan informasi yang berujung pada konflik.

Sementara itu, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belu, Kaliman B Lamarobak, juga mengatakan dalam setiap ceramahnya di mesjid dirinya selalu mengimbau umatnya untuk tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan isu people power.

"Negara kita adalah negara hukum. Jika ada kecurangan dalam Pemilu ya laporkan ke KPU untuk ditangani," ujar dia.

Menurut dia, masyarakat di NTT khususnya di kabupaten Belu perlu tetap diberikan edukasi untuk tidak percaya dengan berbagai informasi yang menyebar di media sosial, mulai dari isu people power serta isu-isu hoaks.

Ia pun berpesan agar seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di NKRI tercinta. (detikcom/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments