Rabu, 23 Okt 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Terkait Korupsi di Lembaga Negara, Kejagung Mengutamakan Pencegahan

Terkait Korupsi di Lembaga Negara, Kejagung Mengutamakan Pencegahan

Kamis, 16 Januari 2014 11:36 WIB
Jakarta (SIB)- Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan selaku Lembaga Negara pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Saya mengoptimalkan, kepada aparat pengawasan itu jangan terus-terusan tidak bisa dikontrol yang penting kan pencegahan. Ini kan dalam rangka pencegahan. Jadi pencegahan itu lebih utama dari penindakan. Nah untuk itu perlu pengawasan yang kuat," kata Basrief Arief kepada wartawan.

Selain itu, Jaksa Agung juga mengungkapkan pihaknya telah bekerjasama dengan lembaga negara lainnya telah berkomitmen mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi.

"Kami telah melakukan rapat koordinasi untuk membangun komitmen bersama dalam rangka mendukung optimalisasi tugas pemerintahan tanpa korupsi. Itu tujuan yang sangat mulia," beber Basrief.

Terkait tidak dilibatkannya KPK dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang bertemakan "Dalam Rangka Membangun Komitmen Bersama Untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintahan Tanpa Korupsi," Basrief menjelaskan bahwa KPK tidak termasuk dalam struktur pemerintahan.

"KPK kan tidak. Ini kan struktur pemerintah. Kita sendiri yang menginginkan bahwa di dalam pemerintahan ini supaya pencegahan itu kita utamakan dengan cara memperkuat pengawasan," jelas Basrief.

Jaksa Agung kembali menegaskan, kedepannya pihaknya akan memperkuat pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga Negara termasuk di jajaran yang dipimpinnya.

"Namun kalo ternyata ada indikasi korupsi tetap. Jadi ini slimultan, jadi pencegahan diutamakan, refresi pun tidak diabaikan," tukasnya.

KKN HILANG


Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, lembaga negara yang dipimpinnya sepakat untuk memaksimalkan upaya pencegahan serta penindakan agar KKN hilang dari negeri ini.

"Salah satu upayanya bagaimana mengefektifkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP dimana BPKP adalah bagian dari APIP itu sendiri," ujar Mardiasmo.

Kedepannya peran APIP akan dikuatkan dan disinergiskan dengan Polri, Kejagung, Mendagri. Sedangkan BPKP bertugas sebagai supervisi. "Yang kedua juga bagaimana kita bisa mendorong terbentuknya APIP ke depan yang lebih kuat, mandiri, independen dan lebih profesional," paparnya.

Dan disepakati pula administrasi keuangan negara baik pusat dan daerah, yang akan berkoordinasi melalui BPKP pusat.

"Kita akan siapkan piagam aparat pengawas internal pemerintah. Dimana ada 3 hal yang kita cantumkan di sana, menegaskan ruang lingkup kerja, juga penegasan otoritas, dan bagaimana lingkup tanggung jawabnya," pungkasnya.

Dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang bertemakan "Dalam Rangka Membangun Komitmen Bersama Untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintahan Tanpa Korupsi" selain Jaksa Agung RI, Basrief Arief, hadir pula Kepala BPKP pusat Mardiasmo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Asosiasi Gubernur Seluruh Indonesia, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel dan Gubernur Jatim, Soekarwo.
Acara tersebut diselenggarakan di Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI berlangsung selama tiga jam lebih. (BAS/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments